Anggota Tim PHO Waterfront City Bangkinang Jalani Pemeriksaan KPK Lebih Kurang 7 Jam

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

reporter:hafnipal

KAMPAR,LGnews.com- -guna melengkapi berkas dugaan korupsi terkait proyek jembatan Jembatan Waterfron City Bangkinang yang dikenal WFC.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dkembali memeriksa sejumlah pejabat Kampar,Sabtu (7/9/2019).

 

 

Dari Pantauan awak media di Aula Polres Kampar sejak pukul 10,30 wib ada Rusdi Hanif, Roy Martin serta Kani. Mereka merupakan Tim Provisional Hand Over (PHO)

di Dinas Bina Marga (PUPR sekarang,red), pada saat dibangunnya (WFC)Jembatan Waterfront City Bangkinang

 

Usai diperiksa oleh KPK lebih kurang 7 jam tersebut,hanya Rusdi yang bersedia dimintai keterangan. Sementara Roy, yang keluar bersama Rusdi, tampak buru-buru yang terkesan menghindar dari awak media.

 

Rusdi Hanif yang keluar ruang menyidik menjelang pukul 18.00 WIB itu memilih irit bicara dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media sambil berjalan menuju mobilnya. Hanif yang kini menjabat Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kampar, mengaku ditanyai KPK terkait perannya sebagai PHO proyek multi year yang menelan anggaran Rp114,6 miliar tersebut.

 

”Ditanya terkait tupoksi sebagai anggota panitia PHO. Itu saja,” jawabnya singkat sambil memasuki mobil.

 

Sebelum pejabat PUPR Kampar dari Tim PHO itu meninggalkan ruangan, satu jam sebelumnya  Syahrul Aidi juga lebih dahulu keluar dari Aula Mapolres Kampar. Anggota DPR RI ini tampak datang dengan wajah ceria. Pria yang akrab di sapa Ustad kita juga sempat mengobrol dan duduk dengan wartawan didepan pintu masuk ruangan di mana penyidik KPK melakukan pemeriksaan bahkan ia justrus berterima kasih di panggil oleh penyidik serta  yakin dirinya tidak terlibat masalah ini.

 

”Mungkin inilah hikmahnya saya hanya anggota biasa pada periode 2014-2019, saya juga tak masuk Banmus dan Banggar. Memang saya Wakil Pimpinan pada 2009-2014. Atas peran itulah saya diperiksa hari ini. Sebagai warga negara yang baik saya penuhi ini,” sebut Syahrul.

 

Syahrul menjelaskan  dipanggilnya ia dalam kapasitas dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kampar hingga 2013. KPK ingin mengetahui histori awal proyek yang merugikan negara senilai Rp39,2 miliar itu. Syahrul membeberkan bahwa ada MoU antara Bupati dan Pimpinan DPRD pada November 2013.

 

”Tapi itu batal karena permasalahan ganti rugi lahan, lalu dilanjutkan pada 2014 saat saya hanya menjadi anggota biasa. Makanya saya tak tahu, justru saya berterima kasih juga supaya tidak ada asumsi macam-macam di tengah masyarakat. Tak ada yang perlu ditakutkan, ini bagi masyarakat sebagai pelajaran hukum,” sebut Syahrul.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *