Bunda Yeni Verra Kotto, Ketum ” LPJ” Lintas Pendukung Jokowi, Menolak Pengusuran Sepihak Warga Pulo Asem Utara, Jakarta Timur

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Bunda Yeni Verra Kotto Ketum” LPJ ” Lintas Pendukung Jokowi, Menolak Penggusuran Sepihak Warga Pulo Asem Utara, Jakarta Timur

Yeni Verra Kotto, Ketum LPJ Lintas Pendukung Jokowi, saat memberikan pernyataan sikap di Posko LPJ, PAC Pulo Gadung, terkait pernyataan sikap penolakan ” LPJ ” Lintas Pendukung Jokowi, terhadap rencana Eksekusi Lahan Jalan Pulo Asem Utara Rt.015/Rw.002 Kelurahan Jati, kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (13/11/2018) Dok Guntur, FN Jakarta

JAKARTA- Forum Nusantara, Bunda Yeni Verra Kotto Ketua Umum ” LPJ ” Lintas Pendukung Jokowi, mengambil sikap menolak keras pengusuran sepihak yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, terhadap warga Jalan Pulo Asem Utara Raya RT. 015/ RW. 002 Kelurahan Jati, Kacamatan Pulo Gadung, Kota Adminstrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan penolakan penggusuran warga Jalan Pulo Asem Utara Raya ini, langsung disampaikan Ketua Umum ” LPJ ” Lintas Pendukung Jokowi ” Bunda Yeni Verra kotto ” kepada awak media, Selasa (13/11/2018)

Bunda Yeni Verra Kotto Ketum LPJ, ” mengatakan dalam paparannya, bahwa sikap yang di ambil LPJ ini, sebagai sikap tegas penolakan akan penggusuran sepihak yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adminstrasi Jakarta Timur, tertanggal 12 November 2018, Nomor : 26/5/-1.758, terkait perihal surat Peringatan III (ketiga) untuk pengosongan dan pembongkaran pemukiman penduduk Warga Jalan Pulo Asem Utara Raya eks RT. 015 RW. 02, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Adminstrasi Jakarta Timur, yang di sampaikan kepada warga disana. Paparnya Bunda Yeni Verra Kotto

Bunda Yeni Verra kotto, yang juga akrab di sapa Bunda Verra menambahkan, bahwa menurutnya Pemprov DKI Jakarta, harus meninjau kembali surat peringatan III (ketiga) yang di layangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adminstrasi Jakarta Timur kepada Warga Jalan Pulo Asem Utara, karena belum adanya kepastian hukum dan bukan tanah sengketa, terkait pemukiman warga Pulo Asem, yang sudah tinggal, bermukim, dan beraktifitas lebih dari 43 (Empat Puluh Tiga) tahun di wilayah tersebut, dan menurutnya warga di sana sudah merasa aman dan damai secara aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Tambahnya lagi warga juga telah membayar Pajak Bumi dan bangunan, namun sejak tahun 1995, kini telah diblokir dan tidak dapat lagi membayar pajak atas tanah tersebut, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melakukan mediasi maupun dialog secara terbuka terhadap warga mengenai permasalahan pemukiman tersebut, serta secara langsung untuk menunjukan bukti kepemilikan lahan tersebut kepada warga di sana.

Kepedulian dan sikap LPJ ini ,juga melihat dan menimbang bahwa warga disana, mayoritas adalah masa anggota jajaran kepengurusan tingkat PAC LPJ Kecamatan Pulo Gadung, dan mayoritas adalah pendukung Jokowi, sebagai bentuk kepedulian terhadap para anggota LPJ, dan menimbang sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila, maka oleh karena itu LPJ memutuskan mengambil sikap menolak Eksekusi Lahan diwilayah tersebut, dan diharapkan kepada Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Ph.D, bisa melakukan mediasi dengan memperhatikan pertimbangan diatas dengan warga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pungkasnya Yeni Verra Kotto

Hal sikap senada, permohonan untuk penolakan Eksekusi Lahan di wilayah Jalan Pulo Asem Utara Rt. 015/ RW. 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Adminstrasi Jakarta Timur ini juga, disampaikan oleh Dwi Rio Sambodo. SE., MM, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, melalui surat, Dwi Rio Sambodo. SE., MM Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Komisi-C tertanggal 12 November 2018, Nomer : 427/DRS/DPRD-DKI/XI/2018 tentang perihal Penolakan Eksekusi Lahan, wilayah tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Ph.D

Sementara itu menurut warga Jalan Pulo Asem Utara, Rt 015/Rw 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang tempat tinggalnya juga akan di Eksekusi, ” Wahyu Sulastri (33 tahun), ibu dengan 3 (Tiga) orang ini mengatakan,” sangat berkeberatan dan menolak keras bila tempat tinggalnya harus di Eksekusi, karena sudah bermukim tinggal di wilayah ini, sejak lama disini, dan informasi terkait Eksekusi diwilayahnya belum pernah ada sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta, terkait ini, ” rencana Eksekusi Lahan ini juga sudah sangat meresahkan warga, juga membuat troma ketakutan berkepanjangan bagi warga, kami sangat khawatir sewaktu-waktu kami harus di paksa keluar dari tempat tinggal kami ini, Jelasnya Wahyu Sulastri

Pendapat berikutnya, dipaparkan juga oleh Citra Indah Ayu (36 tahun), Ibu rumah tangga dengan 4 (Empat) orang anak, warga Jalan Pulo Asem Utara Rt. 0015/Rw.002 Kelurahan Jati Jakarta Timur, mengatakan sangat berharap bisa melakukan kembali Pembayaran Pajak bumi dan bangunan seperti dulu, dan kami menolak Eksekusi Lahan tempat tinggal kami, yang sudah kami tempati berpuluh- puluh tahun lamanya, kami sangat berharap Bapak Presiden Jokowi, mau membela nasib kami disini. Pungkasnya Citra Endah Ayu

GUNTUR


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *