Diduga Dibekingi Polisi, Lahan YTM Diserobot dan Penegak Hukum Bungkam

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Pengrusakan yang dilakukan oknum ormas terhadap kantor YAYASAN TANJUNG MANGGOPOH

PADANG, FN.COM

KRONOLOGI INSIDEN MANGGOPOH II

KAWASAN PENGEMBANGAN PLASMA (SAWIT)
YAYASAN TANJUNG MUTIARA
(YTM)

TANGGAL 6 SEPTEMBER 2017
Kejadian ini bermula sekitar pukul 04.00 WIB dini hari (6 September 2017), lokasi perkantoran Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) didatangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK) dan diduga berasal dari sebuah organisasi masyarakat (Ormas). Kedatangan mereka yang mengangetkan tersebut, menurut informasi adalah akan menyampaikan orasi, namun disinyalir tanpa izin dari Polres Agam. Sementara yang diizin oleh Polres Agam, diketahui hanya sebatas Rapat Akbar memilih Ketua DPD Agam Ormas tersebut, dikediaman salah seorang anggota Ormas.

Namun kenyataannya dini hari setelah pertemuan itu, mereka malah mendatangi dan melakukan tindakan pengurusakan/ brutal terhadap Kantor YTM, Gudang dan menjarah isi kantor, yang dikawal Anggota Polres Agam, lebih kurang 1 (satu) kompi dan termasuk didalam sekelompok orang tersebut membawa preman (Ambon) kurang lebih 30 orang, yang dipimpin oleh Berry Bur (Ketua DPW Sumbar dari Ormas tersebut) dan Yendra Yanuar/ alias Pirau, serta Defrizal Awunk (Wali Jorong Padang Mardani), Syafrizal (DPO Narkoba Polres Agam).

Sekelompok orang tersebut datang menggunakan 3 unit Bus (Alisma), Mobil Pribadi 15 Unit, Dalmas Polres Agam 1 Unit, Truck Water Cannon 1 Unit dan 2 Unit Mobil Patroli Polres Agam. Diperkirakan, akibat pengrusakan tersebut dengan dampak kerugian hingga 70% kerusakan.

TANGGAL 7 SEPTEMBER 2017 – PANEN PAKSA
Setelah pengrusakan, pada hari berikutnya, sekelompok orang tersebut melakukan panen paksa termasuk merampas hasil panen yang sebelum sudah dilakukan oleh karyawan YTM.

Semenjak itu, panen paksa selalu dilakukan oleh OTK, hingga adanya dugaan pemukulan terhadap karyawan YTM dan mengancam akan menahan jika melakukan tindakan perlawanan dan akan mengusir seluruh staff dan buruh, termasuk guru dan tenaga pengajar keluar lokasi, hingga saat ini.

PENYIDIK POLDA SUMBAR DATANG KE LOKASI
Setelah kejadian orasi itu, Pihak Penyidik Polda Sumbar melakukan penggeledahan ke lokasi yang telah di Police line oleh Polres Agam dan juga telah menyurati YTM, bahwa lokasi tersebut dinyatakan status quo dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun dari pihak YTM.

Polres Agam datang ke lokasi

Penyidik Polda Sumbar mencari alat bukti dan asset kantor YTM, yang berupa dokumen dan barang – barang lainnya, yang pada akhirnya ditemukan dirumah Defrizal Awunk, dengan berat berkas sekitar 40 Kg. Kemudian, Penyidik Polda melakukan pemeriksaan terhadap Defrizal Awunk.

Setelah diperiksa, Defrizal terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Sumbar, setelah sebelumnya dilakukan BAP. Lalu, Penyidik Polda Sumbar melimpahkan kasus tersebut kepada Polres Agam. Namun kenyataan, kasus tersebut tidak di proses oleh Polres Agam sampai saat ini, walaupun sebelumnya pihak YTM sudah membuat Laporan Polisi (LP) kepada pihaknya.

Setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Defrizal tidak pernah ditahan dan tetap melakukan tindakan provokasi di lokasi YTM sampai saat ini.

HARI BERIKUTNYA
Tindakan sekelompok OTK tersebut tidak sampai disitu saja, sejak tanggal 7 September 2017 itu, mereka mulai melakukan pen-dudukan/ menguasai lokasi perkantoran YTM dan Kebun Sawit yang dikelola selama ini (kurang lebih 16 tahun), dengan kekuatan hukum yang kuat dan jelas dan/ atau inkrah (fakta – fakta/ dasar – dasar hukum terlampir).

KEPOLISIAN MELAKUKAN PENANGKAPAN
Kejadian yang memilukan hati bergulir hingga saat ini, Sekelompok OTK penyerang YTM tersebut terkesan di backup oleh pihak kepolisian. Mereka melakukan hunting ke lokasi perkebunan dan lokasi perkantoran, mencari buruh dan karyawan YTM, lalu menangkapnya secara sepihak dan melakukan penahanan.

Diketahui, salah seorang wanita bernama Fitri Tanjung yang menurut informasi adalah salah satu Pimpinan Ormas Sekelompok OTK tersebut, bersama – sama polisi melakukan patroli di lokasi YTM, si Fitri tunjuk dan Polisi tangkap, miris…

ORMAS AMBIL SAWIT SECARA SEPIHAK
Serasa berada di Negeri Koboi, bukan hanya menduduki dan menguasai areal perkantoran dan menangkap para buruh YTM, pihak yang mengaku Ormas tersebut memanen secara sepihak hasil kebun sawit YTM. Anehnya, kegiatan memanen sepihak tanpa dasar yang jelas itu dikawal ketat oleh kepolisian (Terlampir foto armada Kepolisian dan Polisi ikut membantu panen raya sepihak?)

Sawit yang dipanen ormas dengan Paksa dan tampak dibekingi Aparat

Setelah di panen, buah sawit tersebut oleh mereka dibawa dan diduga dijual. Jika, pihak YTM yang memanen Polisi kemudian melakukan penangkapan, tetapi pihak Ormas dan Sekelompok OTK yang memanen Polisi bukan hanya mengawal malah membantu mengangkutnya?

Bukan hanya Pihak Ormas, Wali Nagari Manggopoh juga ikut memanen sawit YTM.

PESANTREN DILARANG BERAKTIFITAS, SATRI KETAKUTAN!
Mereka semakin bringas…memanen sepihak, mengejar buruh yang bekerja, menangkap dan Polisi menahan pihak YTM, ternyata pesantren yang berada dilokasi YTM juga ikut mendapat imbas. Sekelompok orang tersebut melarang Pesantren melakukan kegiatan, mereka meneriaki Santriwan/ Santriwati, yang didalam pesantren itu terdapat kurang lebih 400 orang dan para staf pengajarnya. Santriwan/ Santriwati ketakutan, suasana mencekam dan mereka trauma…

TINDAKAN BRUTAL ITU ATAS PERINTAH KAPOLDA…?
Perbuatan sekelompok orang tersebut yang diketahui berasal dari sebuah Ormas dan sebagian tampak seperti preman itu, ternyata mengaku melakukan tindakan brutal atas perintah Kapolda Sumatera Barat.

Keadaan pun semakin tampak meyakinkan, pada tanggal 24 Oktober 2017, Wali Nagari Manggopoh Dikawal oleh Pihak Polres yang langsung dipimpin oleh Kapolres dan Wakapolres Agam, membacakan pengumuman, bahwa: Kebun Sawit Diambil Alih Oleh KUD Manggopoh II dari YTM, atas dasar hanya hasil rapat KUD Manggopoh II Bentukan baru. Sementara, secara de facto and de jure (dasar yang berkekuatan hukum inkrah) YTM adalah pihak yang legal melakukan pengembangan areal perkebunan Manggopoh dengan luas kurang lebih 1200 Hektare.

Menurut Penasehat Hukum YTM menjelaskan, bahwa:
Persoalan kebun sawit YTM telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan salah satu amar putusan bahwa Niniak Mamak tanjung manggopoh adalah pemilik syah Kebun Sawit Tanjung Manggopoh, hingga putusan Mahkamah Agung (Inkrah)
Bahwa adanya penguasaan secara paksa dan sepihak oleh sekelompok orang adalah perbuatan melawan hukum dan telah dilaporkan kepada pihak Polres Agam (Yang tidak ada tindak lanjut sampai saat ini).
Bahwa kalau ada pihak – pihak lain selain Niniak Mamak Tanjung Manggopoh atau YTM, yang mengklaim atau merasa berhak atas kepemilikan kebun sawit Niniak Mamak Tanjung Manggopoh, untuk bisa menempuh jalur hukum sebagai langkah yang bijaksana dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena negara kita berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan.

Semenjak pengumuman keputusan itu, YTM tidak lagi operasional, lumpuh total. Buruh dan staf YTM juga diancam akan ditangkap dan ditahan apabila memasuki lokasi, panen dan melakukan aktivitas yayasan, termasuk Pesantren.

Diperparah lagi pada tanggal 25 Oktober terjadi pembakaran pos jaga oleh sekelompok orang tersebut.

PIHAK YTM TIDAK MELAKUKAN PERLAWAN DAN HANYA MENGHORMATI PROSES HUKUM
Dari awal orasi (7 September 2017), pihak YTM tidak sedikitpun melakukan perlawan secara fisik dan hanya mengikuti proses hukum berlaku. Setiap peningkatan perlakuan brutal OTK, pihak YTM hanya melakukan pelaporan kepada Polres Agam.

Kemudian pihak YTM dan seluruh Ninik Mamak Suku Tanjung serta KUD yang menyerahkan lahan secara sah kepada YTM, mendatangi Kapolda Sumatera Barat. Kedatangan tersebut, untuk menyampaikan bukti authentic dan dokumen – dokumen legal terkait putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Pengadilan Tinnggi Sumatera Barat hingga Putusan Mahkamah Agung RI.

Dari pertemuan itu, ternyata Kapolda Sumatera Barat hanya menganjurkan pihak YTM dan Ninik Mamak untuk berdamai dengan massa yang brutal tersebut. Dan Kapolda Sumbar memperbolehkan memanen dan hasil panen disimpan.

Sementara itu, sampai saat ini kelompok brutal tersebut selalu memanen kebun sawit YTM. Hingga diperkirakan kerugian yang diderita oleh Pihak YTM dengan tindakan memanen sepihak tersebut kurang lebih Rp. 7 Miliar.

DEMI KEADILAN…! JANGAN YTM DI-PERSEKUSI..?
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian, pernah menegaskan, bahwa “Di Republik Indonesia jangan ada Persekusi”. Inilah yang dirasakan oleh Pengurus YTM dan karyawannya yang berjumlah kurang lebih 700 KK (Kepala Keluarga), termasuk lebih kurang 400 orang para santriwan/ santriwati dari kaum dhuafa dan yatim piatu yang selama ini bernaung di Pesantren Nurul Yakin milik YTM.

Mereka seakan – akan di-Persekusi dan mendapatkan perbuatan yang sewenang – wenang. Sehingga seolah – olah di Manggopoh II, Wilayah Hukum Polres Agam, Polda Sumatera Barat tidak ada lagi hukum yang adil.

Perbuatan Melawan Hukum yang Sudah dilaporkan oleh Pihak YTM:
Sesuai Surat Tanda Terima Laporan (STPL), Nomor: STPL/ 106/ IX/ K/ 2017/ Sumbar/ Res Agam tentang Laporan Dugaan Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan di YTM.
Sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP/130/X/2017 – SPKT Res Agam, Tanggal 13 Oktober 2017, dengan laporan tentang peristiwa tindak pidana: Dugaan Penyerangan dan Menggunankan Senjatan Tajam, Tanggal 13 Oktober 2017.
Sesuai Surat Tanda Terima Laporan (STPL), Nomor: STPL/112/IX/2017/Res. Agam tentang telah terjadi Tindak Pidana Pembakaran Kantor areal pengembangan perkebunan unit Plasma Yayasan Tanjung Manggopoh, tanggal 14 September. Setelah Melapor, si Pelapor (An. Juli Suhandi) ternyata malah ditahan dengan tuduhan melakukan pemukulan.

PENGERTIAN PERSEKUSI :
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Persekusi adalah pemburuan sewenang – wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas.
Di Wikipedia, Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain.
Sementara, Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di YTM bukan hanya tindak pidana biasa, tetapi sudah menjurus pada perbuatan melawan hukum dengan cara PERSEKUSI dan Menyerobot Lahan.

Konflik Kebun Sawit:
Wujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan di Manggopoh Agam?

KEJADIAN memilukan hati di Suku Tanjung, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat meletus pada tanggal 6 September 2017 lalu. Pada hari tersebut, sekelompok orang pada pukul 04.00 WIB mendatangi lokasi perkebunan sawit yang dikelola oleh Ninik Mamak (Penghulu Adat) Suku Tanjung dan Pesantren Nurul Yakin dibawah payung Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM).

Diperkirakan puluhan hingga ratusan orang yang mendatangi lokasi YTM tersebut, menurut informasi yang diperoleh bahwa akan melakukan orasi dan/ atau demonstrasi terhadap YTM, namun dilakukan pada dini hari?.

Bahwa, kejadian yang persis sama juga pernah terjadi pada tahun 2016, tepatnya tanggal 29 Februari 2016, dengan waktu yang hampir sama yang Pukul 04.30 WIB.

Apabila merujuk kepada keadaan yang lumrah dan aturan demonstrasi pada umumnya, biasanya aksi/ demonstrasi/ menyampaikan pendapat dimuka umum hanya dilakukan dan/ atau diperbolehkan pada pukul 07.00/ 08.00 – 19.00 WIB. Sepertinya dua kejadian demonstrasi di lokasi YTM ini, masing – masingnya 29 Februari 2016 dan 6 September 2017, tidak begitu adanya.

Pada tahun 2016 itu, massa yang katanya melakukan orasi tersebut melakukan pen-dudukan/ menguasai areal perkantoran dan perkebunan sawit milik YTM, hingga dua bulan lebih lamanya, sekaligus melakukan panen sepihak, yang disinyalir tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian, pada tahun 2017 ini aksi yang sama kembali mereka lakukan, alasan orasi dan demonstrasi, kemudian kembali melakukan pen-dudukan/ menguasai areal perkebunan.

Fakta – Fakta Aneh 6 September 2017
Selain datang dini hari, kedatangan massa tersebut dikawal ketat oleh Personil POLRES AGAM, dengan menggunakan : satu unit truck Water Cannon, satu unit mobil Dalmas dan dua unit mobil patroli. Massa yang datang, menurut informasi yang dihimpun menggunakan: 3 bus merk Alisma (satu bus diperkirakan mencapai 40 orang), 15 unit kendaraan mini bus.

Disini YTM menilai, selain waktu/ jam aksi yang tidak normal (dini hari), mengapa seolah – olah kelompok tersebut dikawal dan dibiarkan masuk ke lokasi perkebunan kemudian terjadi pembiaran oleh Kepolisian. Diperparah lagi massa mengobrak – abrik kantor YTM hingga pada hari berikutnya sampai saat ini kelompok tersebut melakukan panen sepihak dan panen paksa, sama dengan tahun 2016 sebelumnya.

Selain pen-dudukan, sekelompok orang tersebut kemudian mengejar para pekerja YTM dan security yang sedang melakukan pekerjaan memanen dan panen tersebut mereka rebut. Ada pula yang sampai dibawa oleh pihak kepolisian dan ditahan hingga saat ini, salah satu diantaranya Security YTM bernama Rudi Islami. Security tersebut hanya melakukan tugasnya mengamankan lokasi YTM dan awalnya ingin mengamankan kelompok massa tersebut agar jangan melakukan aksi sepihak dengan mengambil sawit di areal YTM. Kemudian, security melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Agam dengan laporan pencurian, namun tidak lama setelah itu security tersebut ditahan dengan tuduhan pemukulan, aneh? Melapor dan mencari keadilan, tetapi ditahan.

Sejak tanggal 6 September 2017 tersebut, sekelompok orang tersebut menguasai lahan dan areal perkantoran YTM dan diperparah lagi juga adanya indikasi turut sertanya salah satu ormas (organisasi masyarakat). Maka, bisa dipastikan bahwa pada hari tersebut sebenarnya bukan niat orasi/ aksi tetapi adalah niat pen-dudukan, untuk menguasai sesuai selera mereka dengan berbagai alasan yang rasanya tidak sesuai dengan norma apapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Hasil panen sepihak yang dilakukan sekelompok orang tersebut, menurut kabar yang beredar, disimpan di Koperasi Unit Desa (KUD) yang baru – baru ini mereka bentuk.

Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Kebun oleh YTM
Sesuai dokumen dan fakta sejarah yang sesungguhnya, pengelolaan kebun sawit di Nagari Manggopoh, adalah sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 08/PDT.G/2010/PN/LB.BS, tanggal 18 Januari 2011:
Menyatakan SAH Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Pucuk Adat/ Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Nagari Manggopoh, Kaum Suku Tanjung, Desa Manggopoh Utara (Kini Jorong Manggopoh), Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret tahun 1994 ; dengan Gustiar Agus, Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Agam tentang kesediaan menyerahkan Tanah Ulayat Nagari Manggopoh, di Desa Manggopoh Utara (catatan: kini Jorong Manggopoh), Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten/ Daerah Tingkat II Agam untuk keperluan perusahaan penanaman modal luar negeri (p.m.a) PT. Agra Masang Perkasa (PT. AMP), dimana surat diketahui oleh : Kepala Desa Manggopoh Utara dto. Asnawi Dt. Tumbijo, Ketua Kerapatan Nagari (KAN) dto. Asnawi Dt. Tumbijo dan Camat Lubuk Basung, Drs. Mardius Asman.
Menyatakan SAH Surat Pengurus KUD Manggopoh II: KUD.MII/46/06/01 tertanggal Balai Satu, 19 Juni 2001, Hal: Kebun Plasma, yang ditanda tangani oleh Syahrial Bakri Syarif selaku Ketua dan Suhatri selaku Sekretaris, yang diberikan kepada Engku Ninik Mamak & Pusako Tanjung Nagari Manggopoh.
Menyatakan SAH secara hukum penguasaan kembali sejak tanggal 20 Juni 2001 oleh Ninik Mamak Persukuan Tanjung atas tanah seluas 1284 Ha yang digunakan sebagai Kebun Plasma yang sebelum pengelolaannya dilakukan oleh KUD Manggopoh II.
Menyatakan pendaftaran dan pengeluaran sebanyak 46 buah sertifikat hak milik oleh para tergugat dan almarhum Dalimi semasa hidupnya selaku Ketua KUD Manggopoh II, adalah perbuatan melawan hukum. (Daftar sertfikat ada pada putusan terkait)

Setelah putusan Pengadilan pada point (1) diatas, para tergugat melakukan banding, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor DBP: 47/DPT/2011/PT.PDG, dengan hasil yang sama dan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat (lawan Ninik Mamak/ YTM), dengan penegasan SAH : 1). Kepemilikan Ulayat oleh Ninik Mamak Tanjung Manggopoh, 2). Penyerahan kembali oleh KUD II kepada Ninik Mamak Tanjung Manggopoh dan 3). Pembatalan ke 46 (empat puluh enam) sertifikat yang dibuat oleh Ketua KUD Almarhum Dalimi dan tergugat.

Kemudian dilanjutkan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan : 69 K/PDT/2012.

Diakhiri dengan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, Nomor : 159 PK/Pdt/2014 (Inkrah). Maka berakhir pula permasalahan Hukum Perdata kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh Ninik Mamak Suku Tanjung, yang hingga saat ini pengelolaannya dilakukan dibawah Yayasan Tanjung Manggopoh serta melakukan pembinaan Pesantren Nurul Yakin yang terdiri Anak Yatim Piatu dan Duhafa didalam lokasi YTM, yang diserang oleh sekelompok orang tersebut.

Penyebab Munculnya Protes
Bergulirnya protes dari anak kemanakan Ninik Mamak Suku Tanjung, walaupun sudah ditetapkan secara hukum yang sah/ inkrah, adalah bentuk ketidakpuasan mereka dengan keinginan pembagian hasil dan/ atau merasa berhak terhadap kebun sawit 1284 Ha, tersebut.

Namun anehnya, Kepolisian tidak melihat dasar – dasar keputusan (berakhir PK Mahkamah Agung) dan selalu menyarankan penyelesaian perseolaan secara musyawarah yang secara adat cara – cara yang diinginkan oleh pemprotes juga tidak tepat. Belum lagi, bahwa pemprotes tersebut masih mempersoalkan kepemilikan (sertfikat yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi hingga PK di Mahkamah Agung).

Terjadi Pencurian; Polisi Lamban Memproses, Terkesan Masalah Menjadi Kabur/ Blunder
Sudah banyak laporan – laporan yang dibuat oleh pihak YTM kepada Polres Agam, tetapi nyatanya bukan hanya laporan lamban di proses, tapi terkesan polisi lebih mengakomodir protes dari pihak – pihak yang merasa berhak dengan selalu menganjurkan damai.

Bagaimana damai dapat terwujud, sementara protes dilakukan dengan cara yang tidak semestinya dan/ atau tidak dilakukan secara adat yang benar di Suku Tanjung dan umumnya di Minangkabau, dengan melakukan musyawarah dengan adab yang sudah diatur dan dimaklumi secara etika adat di Minangkabaunya. Jikalau penyelesaian tersebut dilakukan secara adat yang benar dan adab antara Mamak dan Kemenakan, para Ninik Mamak tentu tidak mempersoalkannya, tetapi adat istiadat dan adab itu pula yang tidak diterapkan dalam memprotes.

Bukan Hanya Anak Kemenakan, Pihak Luar Ikut ‘Menunggangi’
Ironisnya, tindakan protes tersebut; baik itu penyerangan, orasi dan pen-dudukan/ penguasaan yang dilakukan sepihak oleh mereka yang merasa berhak, ternyata pihak luar (salah satunya Organisasi Masyarakat) juga ikut dalam hal itu dengan notabenenya membawa Lembaga Bantuan Hukum (LHB) Ormas terkait dalam masalah ini disertai dengan massa – massa ormas tersebut.

Serasa, muka ninik mamak ditampar keras dengan masuknya pihak luar kedalam masalah Suku Tanjung Manggopoh dan itu secara etika, moral dan Adat di Minangkabau adalah hal yang memalukan.

Ormas tersebut setelah penguasaan/ pen-dudukan malah ikut pula memanen sawit Suku Tanjung itu perbuatan yang sangat tidak sesuai lagi dengan ramah tamah dan ketinggian budi luhur adat di Minangkabau.

YTM Minta PAM dan Polres Tolak, Kelompok Massa Dikawal
Dimanakah keadilan di Nagari Manggopoh? Di Suku Tanjung? Di Minangkabau?

Dengan fakta dan realitanya, ketika pihak Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) pada tanggal 9 September 2017 menyurati Kapolres Agam dengan perihal meminta Pengamanan (PAM), ternyata Pihak Polres Agam tidak memenuhi permintaan itu dengan mengirim surat balasan pada tanggal 12 September 2017.

Sementara itu, sekelompok massa yang sudah tidak pada tempatnya itu; menyerang, merusak kantor YTM (6 September 2017), pembakaran kantor security hingga memanen sepihak, mendapat PENGAWALAN POLRES AGAM. Dimanakah keadilan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum?

Mencari Keadilan!
Serasa keadilan dan kepastian hukum itu sulit diraih di Wilayah Hukum Polres Agam, Polda Sumatera Barat, akhirnya kami (YTM) mencari keadilan di Jakarta, dengan membuat laporan kepada :
KOALISI ANTI PERSEKUSI, disampaikan tanggal 20 November 2017, dengan nomor laporan : 02/Lap/YTM/XI/2017.
Komnas HAM, disampaikan tanggal tanggal 20 November 2017, dengan nomor laporan : 03/Lap/YTM/XI/2017.
KOMPOLNAS, disampaikan tanggal tanggal 20 November 2017, dengan nomor laporan : 04/Lap/YTM/XI/2017.

Dengan harapan:
Dugaan telah terjadinya tindakan persekusi/ perburuan/ ancaman/ menduduki/ memanen sepihak, sehingga Koalisi Anti Persekusi melakukan investigasi secara komprehensif dan memperjuangkan YTM memperoleh keadilan, keamanan dan kenyamanan, kepastian hukum dan keadilan di NKRI ini.
KOMNAS HAM, menindaklanjuti krisisnya kepastian hukum dan keadilan untuk Ninik Mamak Suku Tanjung dan YTM, agar proses hukum yang lamban atas laporan polisi pihak YTM bisa dilakukan dengan semestinya.
Menindak oknum kepolisian yang diduga telah keluar dari jalur kode etik Polri dan/ atau juga disinyalir sudah tidak sesuai dengan prosedur – prosedur lainnya di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap kasus YTM.

Demikianlah Press Release ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tangggung jawab, atas atensi pihak – pihak yang peduli dengan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keutuhan serta implementasi Pancasila secara menyeluruh hendaknya, kami ucapkan beribu terima kasih.

(Tim Advokasi)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *