Diduga Panitia Cakades Tabrak Perbup No 54 tahun 2019

 .

Ket. Gambar : Herman Wahyudi. SH pemerhati hukum Sumenep

Sumenep- FN. Silang sengkarut soal tentang perbup 54 tahun 2019 terus meruncing, sebut saja Herman Wahyudi, SH, pemerhati hukum yang lagi naik daun di Sumenep, ikut angkat bicara,  perbup No 54 tahun 2019 dianggap masih setengah matang alias debatebel karena masih memberi peluang untuk disanggah. “Yaaa, saya katakan demikian karena masih banyak cela untuk dipertentangkan,” jelasnya saat dikonfermasi di Kantornya Jl. Raya Kebonagung Sumenep.

Utamanya tambah Herman,  pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan bakal calon diantaranya terdapat atau bisa dilijat pada  pasal 23 huruf (h) yang intinya mengatur pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dan bagi narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara untuk mencalonkan harus nunggu 5 tahun untuk bisa mencalonkan dan harus mengumumkan kepublik bahwa sudah pernah dipenjara ini terjadi didua (2) Desa yaituh Desa Padike dan Desa Essang, sedangkan pasal 34  yang mengatur verifikasi dan klarifikasi diantaranya ayat 1, 2, 3, 4,  dan yang orgen dan perlu digaris bawahi dari isi ayat 1 bahwa harus dilakukan penyaringan melalui penelitian administrasi dan klarifikasi.

Dalam penelitian tersebut yang berhubungan dengan berkas persyaratan calon yang objeknya adalah dokomen  yang berligalisir yang harus klear ketika berkas tersebut diklarifikasi kepada lembaga atau instansi yang mengeluarkan dengan meminta bukti tertulis bahwa dokumen sudah sesuai dan asli, tetapi tidak pada persyaratan keterangan kesehatan, karena dokumen tersebut mengacu ke objek yaituh Manusianya/ personnya jadi jangan diberlakukan sama dengan dokumen-dokumen lainnya, jadi panitia harus mengambil langkah untuk melihat fisiknya dan apabila tidak sesuai dengan fisiknya panitia harus mengklarifikasi kepada rumah sakit yang mengeluarkan surat tersebut dan menyampaikan bahwa tidak sesuai dengan keadaan fisik jadi pihak panitia dalam klarifikasi juga harus meminta hasil medical check upa nya untuk mengantisipasi masalah yang tidak diinginkan ketika timbul permasalahan. Dalam kasus ini sudah pernah viral dan diduga terjadi di Desa Bengkal Kecamatan Kota Sumenep, Desa Essang Kecamatan Talango dan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget, berdasarkan dari hasil laporan dan investigasi,

“Kami dengan tim turun investigasi ke lapangan dan ada beberapa bakal  cakades yang jalannya sempoyongan diduga  mempunyai penyakit sruk ringan atau bahkan struk berat. Untuk itu kami mengusulkan kepada seluruh yang terlibat kepanitian penjaringan pilkades harus memperhatikan dengan serius, karena mereka bakal memimpin dengan berbagai persoalan di desanya,” terang Herman yang alumni Universitas tekemuka di Sumenep.

Dikonfermasi Kepala Bagian Hukum Sumenep terkait persolan tersebut melalui stafnya yang bernama Pak Jono ia tidak bisa memberikan komentar dan jawaban karena bagian yang menangani tidak sedang ditempat dan disuruh nunggu kepala bagian hukum sekalian pada hari Senin tanggal 16 September 2019, terangnya singkat. (lan)

 


Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *