Diduga SPBU Klenang Kidul. Jenis Premium Terindikasi Dikuasai Bandar Besar.

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

 

 

 

Probolinggo,forumnusantaranews.com-Meskipun Pemerintah pusat sudah menerbitkan Undang-undang Migas ternyata masih banyak Bandar-bandar Besar yang Tergolong Berani Menabrak peraturan pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha hilir Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi.

Seperti keterangan dari masyarakat klenang kidul kecamatan banyuanyar kabupaten probolinggo jawa timur Menerangkan kepada media Pelopor Bahwa SPBU diklenang kidul terindikasi ada konspirasi besar dengan Bandar-bandar didaerah tersebut.

 

 

Karena Berdasarkan Temuan dilokasi SPBU tersebut bahwa ditemukan pembelian jerigen bersekala besar dan diduga ada kongkalikong antara Pembeli dengan Pihak karyawan Setempat,tidak hanya itu dilokasi tersebut setiap pembelian 1 jerigen harus Membayar uang sebesar 5000 per satu jerigen.

Mendengar hal tersebut Misran selaku anggota LSM PASKAL probolinggo memaparkan bahwa setiap Larangan Pembelian BBM jenis Premium menggunakan jerigen diberitahukan oleh pihak pertamina,karena pembeliannya harus mendapatkan ijin dari pihak-pihak terkait dan harus berjarak maksimal sekitar 10meter dari SPBU serta Tindakan yang dilakukan para pengecer bahan bakar minyak (“BBM”) jenis Premium diluar stasiun pengisian bahan bakar (SPBU)Tampa izin termasuk kejahatan yang dilarang oleh UU Migas, Pasal 53 huruf d yang berbunyi “setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tampa izin usaha Niaga akan dipidana penjara paling lama 3 Tahun dan denda Paling tinggi Rp.30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).”Tegas”misran.

Dengan adanya kejadian tersebut sulaiman selaku ketua LSM Paskal berharap agar pihak aparatur hukum khususnya (Tipidter) Polres kabupaten Probolinggo agar segera menindak lanjuti kasus BBM tersebut demi tercipta masyarakat yang adil dan makmur.(Tim)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *