‘Endus Aroma’ Pungli Prona Kades Kertasada Dipanggil Kejaksaan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

foto ketua LIPK SYAIFIDDIN

FORUM NUSANTARA SUMENEP – Meski desa digerojok dana ratusan juta hingga miliaran rupiah, namun masyarakat tidak lantas bebas dari bentuk-bentuk penarikan uang oleh aparat desa. Salah satunya kita sebut  adanya pungutan liar (pungli) –penarikan uang itu terjadi pada masyarakat Desa Kertasada, Kec Kaliangat, Kab Sumenep.

          Rupanya, sepandai pandai tupai melompat kata pemao ahirnya terjatuh juga, aksi pungutan uang secara liar (pungli) itu, akhirnya tercium oleh aktivis Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK). Penarikan uang itu terkait pendaftaran pembuatan sertifikat tanah. Masyarakat dikenakan biaya untuk pengukuran tanah. Tiap lahan warga dikenakan biaya sebesar Rp 400.000.

          Tak pelak membuat pria ganteng ini, sebut saja Syaifiddin dari Lemabaga Swadaya Masyrakat LIPK melaporkan kasus dugaan pungli prona (program nasional agraria) ke Kejari Sumenep. Atas laporan itu, akhirnya pihak kejaksaan memanggil Kades Kertasada untuk dimintai keterangannya. Itu dalam rangka pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldatabaket).

          “Prgram tersebut harusnya gratis karena biaya prona sudah disubsidi pemerintah pusat. Bahkan jika mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa & PDT), biaya untuk prona khusus wilayah Jawa dan Bali tidak boleh melebihi Rp 150.000 per bidang tanah,” terang Sai biasa disapa.

          Padahal, lanjut Sai, pembuatan sertifikat tanah secara massal itu diperkirakan mencapai 700 warga Desa Kertasada. Meski sebagian masyarakat menolak pungutan RP 400 ribu per bidang tanah itu, namun masyarakat tak berdaya melawan aparat desa. Jika dikalkulasi dengan biaya Rp 400 ribu maka akan terkumpul dana total bisa mencapai Rp 280 Juta. Informasinya, dana yang sudah terkumpul sebanyak Rp 130 juta.

“Masyarakat terkesan dapat tekanan atau paksaan jika tak bayar Rp 400 ribu, pembuatan berkas sertifikat tanah takkan diurus atau takkan disetor ke BPN (Badan Pertanahan Sumenep) Sumenep. Tapi berkas akan disimpan di Balai Desa Kertasada,” terangnya.  Akhirnya warga dengan terpaksa warga membayar uang yang diminta aparat desa itu. Hal yang patut disayangkan, minta penurunan biaya pembuatan sertifikat tanah saja, juga tak dihiraukan. Penarikan biaya itu melibatkan  Ketua RT dan Kepala Dusun sekitar November 2017. Janjinya Januari sertifikat sudah selesai dibuat.

          Secara terpisah, Kajari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi mengatakan dugaan pungli prona Desa Kertasada masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan. Laporan itu ditangani seksi intelijen, lebih jelasnya sedang ditangani penyidik kejaksaan. Silahkan konfirmasi ke penyidik.

          Misjoto selaku penyidik kejaksaan mengatakan akan memproses kasus ini sesuai SOP. Sementara penaganan masih dalam tahap puldatabaket. “Kami, akan memproses kasus ini sesuai SOP. Sementara penaganan masih dalam tahap puldatabaket” katanya menjelaskan.

          Sementara Kades Kertasada Chandra kepada artawan, mengakui jika memang dirinya dipanggil Kejari Sumenep. Pemanggilan itu terkait permintaan keterangan atas laporan kasus dugaan pungli prona Kertasada. Chandra mengatakan jika penarikan itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan warga masyarakat.

Diakui Cahandara, penarikan uang prona itu terkait biaya administrasi, pengukuran tanah dan pembuatan patok dan honor aparat yang kerja lembur. Setiap bidang tanah dikenakan biaya Rp 400 ribu. ” Namun tidak semua masyarakat bayar lunas. Ada yang bayar Rp 200 ribu, Rp 150 ribu, dan total akumulasinya nanti Rp 400 ribu,” jealasnya. (lan)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *