Fadel: Sistem Perekonomian Ingin Tertata dan Berkeadilan, Kembali Ke Pancasila!!!

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online


GORONTALO FN News – Ingin Sistem perekonomian Indonesia lebih tertata dan berkeadilan, maka harus kembali ke Pancasila, mengapa?

“Bila Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam tatanan dan system ekonomi yang kita sepakati sebagai Ekomomi Pasar Pancasila yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyrakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempaan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan tetap mengedepankan etika berusaha dan komitmen pada keadilan social,” Urai Anggota DPR RI, Prof. Dr Fadel Muhammad saat mengsosialisasikan 4 Pilar Kebanggsaan di Universitas Ichsan Gorontalo, baru-baru ini.

Dan ini lanjut Fadel sudah sudah diimplementasikan dan di buktikannya sendiri ketika memangku jabatan publik, sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan saat era Presiden SBY serta sebagai wakil rakyat Gorontalo di DPR RI

Ketika rakyat gorontalo mengamanatkan dirinya menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo, ia melakukan inovasi dan terobosan dengan memperkenalkan konsep pembangunan berbasis agropolitan melalui ekonomi jagung.
“Dampak kebijakan inovatif yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo (2002 – 2004) berdasarkan atas tafsir Pancasila, pertumbuhan ekonomi Gorontalo adalah yang tertinggi di Sulawesi pada 2004 (6,97). Sulsel 5,35, Sulteng 6,60, Sulut 5,69, Sultra 5,63. Berhasil mengurangi penduduk pra sejahtera 1 dari 72,14% tinggal sekitar 32% dalam waktu kurang dari 4 tahun (Menurut BKKBN), sedangkan menurut BPS berhasil mengurangi penduduk miskin dari 34% menjadi 28%,” tuturnya.

Kemudian lanjut fadel berhasil dibangun platform ekonomi yang berbasis pertanian melalui kebijakan agropolitan dan perikanan melalui etalase kelautan, Melakukan inovasi pembangunan kelautan dan perikanan ketika memangku jabatan menteri dengan memperkenalkan konsep minapolitan, dan ketika di Komisi XI melakukan langkah afirmasi dan advokasi memperkuat UMKM.

“Intinya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakan di sector public adalah menjadikan rakyat berpendapatan secara pantas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diperlukan kebijakan affirmative untuk mefasilitasi rakyat agar mampu berpendapatan,” pungkas Fadel.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *