Frasa Kata “Agus Setiawan Jong Menjanjikan Fee 15 Persen Digoreng”

Persidangan Agus Setiawan Tjong di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/3)/dok. Net

SURABAYA (FNnews.com) – Frasa kata “Agus Setiawan Tjong menjanjikan fee sebesar 15 persen pada beberapa anggota Dewan” yang disebutkan dalam dakwaaan jaksa terus digoreng untuk melegitimasi surat dakwaan bias Kejari Perak.

Pernyataan itu diutarakan Hermawan Benhard Manurung, kuasa hukum dari Agus Setiawan Tjong. Menurutnya kata “menjanjikan” itu sengaja disebutkan jaksa untuk menguatkan dalil hukum yang tidak benar, bahkan dikatakannya tidak didukung bukti keterangan formil.

“Buktinya apa, dimana, kapan, Agus Tjong menjanjikan. Dengan cara apa dia menjanjikan. Saya katakan itu subyektifitas jaksa, sebab tidak didukung oleh bukti formil.”Kata Benhard, Sabtu (22/3).

Pernyataan itu menurut Benhard perlu diuji kebenarannya pada saat jaksa menghadirkan saksi dipersidangan. Benhrad menanggapi surat dakwaan itu dengan ringan.

“Gampang saja, nanti Kita konfrontir dengan kesaksian para dewan didalam persidangan.”singkat Benhard.

Benhard menandaskan kata menjanjikan itu terus “digoreng” seolah peristiwa hukum tersebut telah terjadi. Nyatanya Benhard menambahkan. Tidak ditemukan adanya pasal pencucian uang didalam dakwaan Jaksa.

“Itu berarti jaksa telah ragu dengan dakwaannya sendiri. Jaksa juga tidak yakin adanya aliran dana itu. Kalau tidak ragu pasti ada pasal itu dan dikuatkan dengan laporan PPATK.”Paparnya.

Apa yang disampaikan oleh Benhard tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan Kasi Pidsus Kejari Perak, Dimaz Atmadi.

Dimaz tidak dapat menjawab secara konkrit sewaktu dicerca beberapa pertanyaan wartawan. Akan frasa kata “menjanjikan fee” serta aliran dana tersebut.

“Untuk jawaban itu kita lihat fakta persidangan saja ya.”kata Dimaz, sewaktu diwawancarai secara dorstop di Gedung Pengadilan Tipikor, Surabaya (18/3) lalu.

Dia juga mengakui aliran uang itu sendiri sulit untuk dibuktikan karena harus melibatkan lembaga keuangan negara semisal PPATK.

“Ya nanti kita lihat dulu lah semua, karena kalau pencucian uang itu kan harus melibatkan PPATK juga to”kata dia.

Sementara, Agus Setiawa Jong membantah disebut telah mengkoordinir 230 RT RW umtuk mengajukan proposal Jasmas. Dia juga mengaku tidak kenal dengan fraksi Dewan.

“Saya tidak kenal RT/RW, saya tidak kenal fraksi anggota DPRD saya tidak kenal Sekretaris Dewan (Sekwan).”Ujar Agus Jong, saat ditemui diruang sel tahanan pengadilan Tipikor Surabaya.

Agus Jong menjelaskan, barang yang dipesan oleh RT RW dalam program Jasmas tersebut telah sesuai dengan standard yang dituangkan dalam proposal pengajuan. Bahkan, harga yang diberikan perusahaan Jong lebih murah dari pabrik lain. Dalam proyek ini Agus Jong mengaku mengalami kerugian miliaran rupiah.

“Specknya sesuai, harganya lebih murah 30 sampai 40 persen dari perusahaan lain. [saya] rugi milyaran, sekitar Rp. 2 Miliar.”ungkap Jong.

Pengakuan Agus Jong dinilai Benhard makin memperjelas perannya dalam kasus ini, dia menilai dakwan penuntut umum pada kliennya adalah dakwaan salah alamat karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh korporasi atau perusahaan.

“Jadi bertentangan dengan Perma Nomer 13 tahun 2016, korporasi atau perusahaan biasanya di proses di ujung penyidikan atau setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetep, sehingga terbukti adanya keterlibatan atau bersama-sama melakukan korupsi.”paparnya.

Benhard menyatakan proses hukum yang dialami Agus Jong telah melompat dari mekanisme yang ada. Sebab, pasal yang didakwakan jaksa pada klienya bukan pasal untuk menjerat suatu korporasi atau perusahaan.@ [Dem].


Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *