Harapan Masyarakat Koto Kampar Hulu Dapatkan Kebun Sawit Pola KKPA Mulai Tampak Ada Titik Terangnya

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

KAMPAR|RIAU,FORUMNUSANTARANWS.COM-Sepertinya titik terang atas tuntutan masyarakat tiga desa yakni, desa Sibiruang, Gunung Malelo dan desa tabing, kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar, Riau, untuk mendapatkan kembali kebun pola KKPA dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, PT. Padasa Enam Utama kebun Koto Kampar (Kokar) mulai nampak titik terang.

,

Hal tersebut diperjelas dengan adanya undangan Plt. Gubernur Riau terhadap 15 orang perwakilan masyarakat dari tiga desa pada acara rapat koordinasi pemerintah provinsi Riau untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat tiga desa, terkait pemintaan pola KKPA, yang berlangsung di Ruang Kenanga, lantai III, kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman nomor 460, Pekanbaru, Jumat (26/10/2018) lalu sekitar pukul 09.30 Wib.

 

“Iya memang benar pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 kemarin kami atas nama perwakilan masyarakat tiga desa yaitu, desa Sibiruang, Gunung Malelo dan desa Tabing sebanyak 15 orang, menghadiri undangan langsung dari Plt. Gubernur Riau, Bapak H. Wan Thamrin Hasyim, tepatnya di Ruang Kenanga lantai III kantor Gubernur Riau, Pekanbaru,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat desa Gunung Malelo, Maspen Na’is saat dikonfirmasi di kediamannya, Senin sore (5/11/2018).

 

Adapun hasil kesimpulan dan arahan dari asisten II selaku pemimpin rapat, lanjut Maspen Na’ is, menghasilkan 7 point sebagai berikut :

Permasalahan yang sampai kepada pemerintah provinsi riau terkait nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih baru misalnya dengan pola TORA.

Masyarakat meminta untuk difasilitasi agar kebun dengan pola KKPA sebesar 20 persen baik dari IUP maupun HGU diwujudkan menjadi kebun masyarakat (Tuntutan Masyarakat).

Untuk memfasilitasi keinginan masyarakat ini agar ditindak lanjuti secepatnya oleh dinas TPH perkebunan provinsi Riau.

Dinas TPH Perkebunan agar melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan meminta untuk menghadirkan pemerintah kabupaten Kampar serta Kanwil BPN beserta peserta yang ada sekarang.

Selanjutnya agar membentuk tim dalam rangka penyelesaian permasalahan tiga desa tersebut.

 

Penyelesaian permasalahan agar memakai Klausul program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dengan pemerintah kabupaten Kampar sebagai tonggak utama untuk mendukung keinginan masyarakat.

Kegiatan ini akan selalu berada dibawah pengawasan pemerintah provinsi Riau.

“Harapan saya yang mewakili masyarakat tiga desa dan terutama desa Gunung Malelo, semoga pemerintah mampu transparan serta betul – betul mengkaji ulang permasalahan atas hak tanah ulayat tiga desa yang telah sekian puluh tahun lamanya dipakai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. padasa enam utama kebun Koto Kampar (Kokar) dan kalau memang ada hak kami disitu tolong kembalikan tanah kami serta saya juga meminta kepada masyarakat tiga desa untuk bersabar karena semuanya butuh proses,” jelas Maspen.

 

Lebih lanjut dikatakan Maspen Na’is, untuk peluang terkait permasalahan tersebut sudah ada titik terang, dengan adanya program pemerintah seperti program TORA (Tanah Objek Reporma Agraria) dia dan masyarakat tiga desa optimis jika kebun sawit pola KKPA yang selama ini diperjuangkannya akan berhasil.

 

“Mudah- mudahan dengan adanya program TORA dari pemerintah tersebut, masyarakat tiga desa akan segera mendapatkan atas hak tuntutan kami selama ini untuk dibangunkan kembali kebun sawit pola KKPA bagi Kepala Keluarga yang belum pernah mendapatkan KKPA selama ini,” tandasnya.

 

Reporter: Hafnipal


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *