Hari Anti Korupsi PMII Unisda Lamongan Tagih Janji

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Lamongan|forumnusantaranews.com : PMII/Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Unisda Lamongan mengadakan long march dari kampus Sukodadi menuju kantor Kejaksaan Lamongan Senin 9 Desember 2019 pukul 10 WIB. Menurut koordinator lapangan Rangga mengatakan,” kami adalah putera puteri dari petani yang ada di kabupaten Lamongan menginginkan agar Kejaksaan Lamongan benar-benar melaksanakan penyidikan korupsi dana Pilkada Kabupaten Lamongan 2015, jangan hanya menangani korupsi Kepala Desa saja dan seorang bendahara KPU, ironisnya  sangat lucu dimana peran ketua yang sebagai penanggung jawab tidak diproses, kenapa tidak ketua KPU. Meskipun kejaksaan melaksanakan penyelidikan bahkan ada puluhan yang diperiksa.

Dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi PMII unisda Lamongan yang terdiri 52 orang mahasiswa mengharapkan ketua kejaksaan baru untuk segera melaksanakan janji yang pernah diucapkan  oleh ketua kejaksaan lama. Menurut koordinator demo, Danang “kami hanya selalu diberi janji janji melulu, menganggap Kejari belum memahami dan tidak koordinasi”, ujarnya dengan lantang.
sedangkan Kasi Pidsus memberi penjelasan, “jadi beliaunya masih proses transisi saya harap adik-adik bisa mengerti dan bersabar”, penjelasannya.

Sementara itu demo yang berlangsung sangat tertib menjadi riuh dari sahutan peserta karena kejaksaan minta waktu guna mempelajari kasus padahal mereka sudah  menunggu selama 1 tahun. Mengenai dana pendampingan dana desa banyak yang masuk ke Kejari.  Diwilayah utara / daerah kecamatan Karanggeneng misalnya,para mahasiswa selalu diberi janji  dengan alasan ditinjau kembali. Menurut Irfan mangalle, “nanti kami pelajari begitu juga pengungkapan kasus dana hibah pilkada 2015 yang pertama ditemukan oleh BPK kemudian ditindak lanjuti “. Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Lamongan.

Para mahasiswa dijawab dengan kata”masih kita dalami “,dan merasa selalu diberi janji mereka memberi applaus”  hooooo, bapak kejaksaan tidak pernah merasa jadi orang susah menjawab enak saja kantornya megah selalu ber AC ,” ujar salah satu peserta demontrasi.

Buramnya praktik pemberantasan korupsi dibumi Pertiwi ini makin kehilangan fungsi.masyarakat dihibur dengan permainan Opera retorika dan dikemas menarik dalam panggung sandiwara yang ada di dalamnya sehingga nampak baik-baik saja.apalagi aparatur penegak hukumnya yang seharusnya menjadi malaikat penolong rakyat menjadi sangat cerdas dalam merekayasa pasal-pasal yang ada dalam hukum itu sendiri.sehingga beda tipis antara mana benar dan mana salah,benar jadi salah dan salah terlihat benar.

Peraturan negara dengan jelas mengatakan dalam UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat(1) UU Tipikor menyebutkan”setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun,dan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah.

Begitu juga pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau dipidana penjara singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun,dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah.

Pada dua pasal dalam UU Tipikor tersebut sudah sangat efektif ketika bicara korupsi dana hibah pilkada Lamongan tahun 2015 yang menjerat bendahara KPU kabupaten Lamongan.yang terasa sangat janggal ketika yang menjadi tersangka hanya seorang bendahara.apakah dalam struktur organisasi seorang ketua dan yang lainnya hanya pasrah”opo jare bendahara”.ini terkesan lucu.

PMII unisda Lamongan sebagai agent of control dan agent of social menganggap masalah ini layak untuk disikapi dan sebagai dukungan moral terhadap penegak hukum dalam niatan memberntas korupsi.disaming itu PMII unisda Lamongan menurut: kejelasan perkembangan proses PK kasus suap. tahun 2012 dan Kube RTLH,mendesak Kejari Lamongan lebih tegas dalam menyikapi kasus pendampingan dana desa, bongkar aktor dan seluruh pelaku kasus dana hibah pilkada Lamongan tahun 2015 serta mendorong Kajari Lamongan lebih berani memberantas korupsi tanpa tebang pilih. /FNnews.arie


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *