Ini Penjelasan Inas Tentang Rumah Susun dan Bangunan Berlapis

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Inas N Zubir

Forumnusantaranews.com

Anies Baswedan, Gubernur DKI
Berkilah bahwa RUMAH BERLAPIS ada dalam peraturan daerah DKI No. 7 thn 1991, akan tetapi setelah kita membaca perda tersebut, ternyata tidak ada istilah rumah berlapis seperti yang dimaksud oleh Anies, sedangkan yang tercantum dalam perda tersebut adalah bangunan berlapis.

Anies ternyata gagal dalam memahami dan membedakan antara Perda DKI No. 7 thn 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan UU No. 20 thn 2011 tentang Rumah Susun

Perda DKI No. 7/1991 didalam konsideran-nya berbunyi bahwa peraturan daerah tersebut adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan membangun di wilayah Daerah Khusus Ibukota dalam hal pengawasan dan pengendalian demi terciptanya tertib bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sedangkan UU No. 20/2011 didalam konsideran-nya berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.

Jadi Perda DKI No. 7/1991 adalah peraturan untuk membangun bangunan yang wajib dipatuhi oleh siapa saja, sedangkan UU No. 20/2011 adalah UU yg mewajibkan negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah susun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Kepada media, Anies Baswedan mengatakan akan membuat RUMAH BERLAPIS untuk warga Jakarta yang berpenghasilan rendah, dan kemudian istilah rumah berlapis inilah yang kemudian menjadi polemik karena tidak ada payung hukum untuk rumah berlapis, sedangkan yang ada adalah BANGUNAN BERLAPIS dalam Perda DKI No. 7/1991 dan RUMAH SUSUN dalam UU No. 20/2011.

Selain itu konteks bicara Anies bukan tentang peraturan Pemda membangun bangunan di DKI Jaya melainkan tentang kewajiban Pemda memberikan rumah tinggal murah, maka sebagai Gubernur seharusnya Anies bicara dalam koridor UU No. 22/2011.

Inas N. Zubir/A-556
Fraksi Hanura DPR-RI


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *