JKN-KIS Makin Sempurna Dengan Perpres 82 Tahun 2018

GORONTALO FN News – Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk kedepan akan semakin baik dan maksimal, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Selain penyatuan sejumlah regulasi dari masing-masing lembaga, juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

“Bauran kebijakan dalam Perpres 82 ada dalam sejumlah pasal yakni pada dukungan Pemerintah Daerah, administrasi klaim, mitigasi Fraud, sistem rujukan dan rujuk balik, urun Biaya, standar tarif, pengembangan metode pembayaran kendali mutu dan kendali biaya, serta sinergitas BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyakit akibat kerja,” terang Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo, Rendra Pandu Patria, (19/12).

Rendra menjelaskan, dimulai dari kepesertaan, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara dan tidak
mendapatkan manfaat, “nanti setelah balik Indonesia, wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan setelah kembali serta berhak mendapat Manfaat Jaminan Kesehatan,” jelasnya.

Kemudian lanjut Rendra, Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan
Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

“Nah, yang baru adalah kepesertaan bagi Kepala Desa beserta perangkatnya atau perangkat desa,” cetus Rendra.

Dihadapan wartawan Rendra juga memaparkan sejumlah kebijakan dan pasal- pasal dalam Perpres 82, dari kewajiban Pemda dalam mengintegrasikan Jamkesnya kedalam program JKN KIS, besaran iuran dan denda, layanan pelayanan kesehatan, hak kelas perawatan, juga sinergitas dengan BPJS Ketenagakerjaan ASABRI serta TASPEN, juga soal pemutusan hubungan kerja.

“Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlakupaling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah,” urainya.

Ditambahkannya, Perpres ini mengamanatkan kepadaKementerian dan Lembaga untuk menyusun peraturan sebagai tindak lanjut dan harus diselesaikan maksimum 6 bulan setelah Perpres dimaksud diundangkan.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *