Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Diingatkan Untuk Tidak Bertindak Melampaui Kewenangan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta diingatkan untuk tidak bertindak melampaui kewenangan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA 

 

JAKARTA – FN Selasa 5/6/2018 Terkait isu akan dibekukanya kepengurusan pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Gading Resort Residence (GRR) oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Ir. Agustino Darmawan MM menuai tanda tanya besar dari sekelompok warga yang tidak ingin adanya polemik di GRR, demikian juga Kuasa Hukum Pengurus P3SRS GRR M.Hokli Lingga, S.H., mempertanyakan “ ada apa dengan Kepala Dinas Perumahan itu dan apa dasar hukumnya”. Dalam undang-undang No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan hanya sebagai pembina, jadi tidak punya kewenangan untuk membekukan pengurus yang sah. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus P3SRS dilakukan oleh warga dengan mengacu pada AD/ART” , kata Hokli Lingga di Loby Kantor Dinas Perumahan DKI Jakarta, Selasa (5/06/2018).

Kepala Dinas Perumahan DKI ketika dikonfirmasi menyatakan , Pengurus P3SRS akan di bekukan apabila di temukan pelanggaran pelanggaran yang telah diatur dalam UU No 20 tahun 2011 tentang rumah susun.

Terkait laporan warga ke Dinas Perumahan Umum DKI (DISPERUM) tentang adanya pelanggaran Pengurus P3SRS GRR yang diantaranya soal transparansi keuangan dana warga yang dikelola pengurus P3SRS GRR baik pendapatan dari IPL & SF, parkir, dana hasil sewa BTS, akses internet tv kabel dan lain lain, ataupun pengeluaran (penggunaan dana) untuk pengelolaan apartemen, perawatan dan perbaikan serta tidak ada transparansi dalam proses tender pemilihan vendor dan pemilihan badan pengelola apartemen GRR, Permintaan warga untuk melihat data keuangan tidak mendapat tanggapan serius dan jawaban serta cenderung menutup akses seluas-luasnya, untuk keuangan tidak dapat diperiksa warga, M Hokli lingga SH mengatakan Hal itu tidak benar karena setiap tahun pertanggung jawaban Pengurus selalu dilakukan dalam Rapat Umum Anggota dan keuangannya jg selalu diaudit oleh Auditor Independent. Kalau warga ingin melihat laporan keuangan tersebut dapat mengajukan surat permintaan kepada pengurus sebab itu adalah hak setiap warga dan sudah di atur dalam AD/ART P3SRS GRR.

Terkait pemadaman listrik itu adalah sanksi bagi semua warga yang tidak membayar IPL atau kewajiban pembayaran lainnya dan itu di atur dalam AD/ART , “ jika pengurus dipaksa untuk mengidupkan kembali listrik maka tidak dijalankan dong AD/ART nya nanti kalau dihidupkan bisa semua warga tidak mau membayar “. Ujar M Hokli Lingga.

M. Hokli Lingga, S.H ,Kuasa Hukum Pengurus P3SRS – GRR

 

Lebih lanjut Lingga mengatakan, “ Periode kepengurusan baru selesai pada Oktober 2018 nanti, Berdasarkan AD/ART GRR, bila Pengurus yang periode kepengurusannya belum habis, bila ingin diganti/dihentikan, maka harus melalui Rapat Umum Luar Biasa (RULB),RULB ini bisa diadakan bilamana dipandang perlu oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus atau atas permintaan secara tertulis lebih dari 50% dari jumlah anggota,Saat ini tidak ada permintaan RULB, jangankan 50%, 10% juga tidak ada, bahkan hanya dari sekelompok warga anggota perhimpunan saja, maka bagi Pengurus, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengundurkan diri”.

Perseteruan ini berawal dari Rapat Umum tanggal 5 April 2018 di Hotel Sunlake Sunter Jakarta Utara dimana sempat terjadi kericuhan, M.Hokli Lingga mengatakan bahwa Rapat Umum Anggota tgl 5 April 2018 itu diadakan oleh Kliennya untuk pertanggung jawaban kerja dan keuangan kepengurusan mereka,Hanya saja Rapat tersebut tidak bisa dibuka dan tidak bisa dilaksanakan karena situasi tidak kondusif dimana banyak orang yang bukan warga pemilik/penghuni di GRR yang dibayar dan didatangkan oleh sekelompok orang yang katanya sebagai kuasa dari pemilik unit apartemen, Karena situasi tidak kondusif dan kalau dipaksakan dijalankan diduga kuat akan terjadi bentrok fisik, maka Bapak Tito Sudiarto selaku Ketua Pengurus P3SRS GRR memberitahukan kepada Panitia agar Rapat ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Karena ditunda, maka seluruh Pengurus meninggalkan lokasi rapat yang disusul oleh panitia,Jadi tidak benar bila dikatakan Pengurus melarikan diri. Kami hanya menghindari bentrok fisik maka kami memilih untuk membubarkan diri.

Soal sekelompok warga yang katanya tetap menjalankan Rapat dan bahkan menganggap Rapat tersebut sah dengan telah memilih Tim Formatur dan membentuk pejabat sementara atau pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan pengurus.

P3SRS GRR, M.Hokli malah melihat itu sebagai hal yang aneh dan tidak konsisten dari sekelompok orang tersebut,Kalau mereka menganggap Rapat itu sah bisa dibuka dan dijalankan, kenapa mereka mengadakan Rapat Kedua tanggal 17 Mei 2018,Dengan mengadakan Rapat Kedua, artinya mereka menganggap dan mengakui memang Rapat Pertama belum sah karena tidak fuorum,Lantas kenapa bisa mengangkat tim formatur dan membentuk Pelaksana Tugas ya…? Silahkan tafsirkan sendiri,ujar M.Hokli Lingga SH

Dengan demikian, kepengurusan Bapak Tito Sudiarto masih sah  dan tetap sah hingga akhir masa jabatannya Oktober 2018 nanti.  GUNTUR


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *