“Konferensi Pers KSPI”Penempatan Tenaga Ahli Tidak Sesuai Aturan Ketenaga Kerjaan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Konferensi Pers KSPI “Penempatan Tenaga Ahli Tidak Sesuai Aturan Ketenaga Kerjaan

 

JAKARTAFN Senin 10 September 2018, KSPI gelar Konferensi Pers di Gedung LBH Jakarta Pusat,  upaya yang dilakukan oleh KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA FARMASI DAN KESEHATAN REFORMASI (DPP FSP FARKES-R) IDRIS IDHAM S.E. memperjuangkan nasib anggota yang terbelit problem penempatan tenaga alih daya/outsource yang tidak sesuai aturan ketenaga kerjaan, anggota yang mendapat hak pensiun tidak sesuai aturan ketenaga kerjaan, miss manajerial oknum direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ Pondok Kopi), sebuah unit usaha di bawah PP Muhamadiyah berbuntut surat PHK sepihak dengan alasan :Indisipliner.

PHK sepihak ini kental nuansa union bustingnya, demikian di sampaikan Deputy KSPI Muhammad Rusdi, di Konfrensi Pers gerakan buruh LAWAN UNION BUSTING hari ini, disampaikan Rusdi lagi, bahwa upaya menuju PHK sudah di dahului oleh surat instruksi MPKU Muhamadiyah bahwa untuk mencegah masuknya FAHAM SOSIALIS di lingkungan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi maka perlu di dirikan Serikat Pekerja IKRSM yang beridiologi Muhamadiyah. Lalu di sambut surat berisi imbauan agar pekerja memilih IKRSM sebagai organisasi pekerjanya.

Hal ini jelas jelas upaya pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) dan sungguh merupakan pukulan bagi kebebasan berserikat ujar Rusdi, melanjutkan penjelasannya, Muhamadiyah sebagai induk organisasinya yang terkenal dengan hasil-hasil muktamar yang selalu memihak kaum mustadhafin tertindas yang kriteria buruh adalah masuk di dalam golongan mustadha0n tertindas tidak mungkin tidak tau ada surat atas nama MPKU majelis amal usaha Muhamadiyah, ldris ldham S.E. sebagai pimpinan gerakan kaum mustadhafin tertindas di lingkugan amal usaha Muhamadiyah justeru menjadi korban kesewenangan pihak direksi RSIJ Pondok Kopi dimana Muhamadiyah sebagai pucuk pimpinannya.

Dalil yang digunakan untuk memecat sejak awal berubah-ubah dari soal melanggar bai’at sampai dengan disharmoni lalu berubah kembali menjadi PHK dengan dalih melangar pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Yang kontradiktifnya bahwa pasal yang disebut justeru hanya memuat sanksi demosi bagi yang melakukan indisipliner presensi kehadiran yang itu sudah di jalani Idris ldham S.E sebagai bentuk pembinaan dari pejabat menjadi pelaksana (security).

Selain itu minimnya waktu yang di muat di PKB untuk keleluasaan menjalankan roda organisasi di pasal 7 dalam PKB hanya memberi waktu pengurus serikat pekerja 2 jam dalam seminggu artinya bila di rata~ rata 7 hari kerja 17,4 menit/7 hari kerja atau 24 menit/hari kerja rata-rata perminggu, rapat, konsolidasi atau pertemuan macam apa yang bisa dilakukan sebagai kapasitasnya seorang Ketua Umum sebuah Federasi dengan massa 20.000 se Indonesia.

Hal ini pernah di coba jalur dialogis ketika yang bersangkutan mendapat jabatan tambahan sebagai wakil presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, di temani oleh Presiden buruh pimpinan KSPI, Said Iqbal, yang bersangkutan pernah bersama-sama melakukan upaya dialogis kepada direksi RSIJ Pondok Kopi meminta dispensasi waktu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pimpinan Serikat Pekerja, dan membuka ruang agar KSPI bisa membantu kesulitan RSIJ terkait manajerial dan permasalahan terkait regulasi kesehatan karena Serikat Pekerja juga harus memberi solusi terhadap produktifitas Rumah Sakit, akan tetapi hal tersebut di abaikan manajemen RSIJ Pondok Kopi. Hal ini amat disayangkan karena kita pernah beritikad baik membantu kinerja rumah sakit, ungkap Rusdi.

GUNTUR

 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *