Konflik Kebun Sawit : Wujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan di Manggopoh Agam?

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

SUMBAR, FN.COM

KEJADIAN memilukan hati di Suku Tanjung, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat meletus pada tanggal 6 September 2017 lalu. Pada hari tersebut, sekelompok orang pada pukul 04.00 WIB mendatangi lokasi perkebunan sawit yang dikelola oleh Ninik Mamak (Penghulu Adat) Suku Tanjung dan Pesantren Nurul Yakin dibawah payung Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM).

Diperkirakan puluhan hingga ratusan orang yang mendatangi lokasi YTM tersebut, menurut informasi yang diperoleh bahwa akan melakukan orasi dan/ atau demonstrasi terhadap YTM, namun dilakukan pada dini hari?.

Bahwa, kejadian yang persis sama juga pernah terjadi pada tahun 2016, tepatnya tanggal 29 Februari 2016, dengan waktu yang hampir sama yang Pukul 04.30 WIB.

Apabila merujuk kepada keadaan yang lumrah dan aturan demonstrasi pada umumnya, biasanya aksi/ demonstrasi/ menyampaikan pendapat dimuka umum hanya dilakukan dan/ atau diperbolehkan pada pukul 07.00/ 08.00 – 19.00 WIB. Sepertinya dua kejadian demonstrasi di lokasi YTM ini, masing – masingnya 29 Februari 2016 dan 6 September 2017, tidak begitu adanya.

Pada tahun 2016 itu, massa yang katanya melakukan orasi tersebut melakukan pen-dudukan/ menguasai areal perkantoran dan perkebunan sawit milik YTM, hingga dua bulan lebih lamanya, sekaligus melakukan panen sepihak, yang disinyalir tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian, pada tahun 2017 ini aksi yang sama kembali mereka lakukan, alasan orasi dan demonstrasi, kemudian kembali melakukan pen-dudukan/ menguasai areal perkebunan.

 

 

 

 

 

 

Fakta – Fakta Aneh 6 September 2017

  1. Selain datang dini hari, kedatangan massa tersebut dikawal ketat oleh Personil POLRES AGAM, dengan menggunakan : satu unit truck Water Cannon, satu unit mobil Dalmas dan dua unit mobil patroli. Massa yang datang, menurut informasi yang dihimpun menggunakan: 3 bus merk Alisma (satu bus diperkirakan mencapai 40 orang), 15 unit kendaraan mini bus.

 

Disini YTM menilai, selain waktu/ jam aksi yang tidak normal (dini hari), mengapa seolah – olah kelompok tersebut dikawal dan dibiarkan masuk ke lokasi perkebunan kemudian terjadi pembiaran oleh Kepolisian. Diperparah lagi massa mengobrak – abrik kantor YTM hingga pada hari berikutnya sampai saat ini kelompok tersebut melakukan panen sepihak dan panen paksa, sama dengan tahun 2016 sebelumnya.

 

  1. Selain pen-dudukan, sekelompok orang tersebut kemudian mengejar para pekerja YTM dan security yang sedang melakukan pekerjaan memanen dan panen tersebut mereka rebut. Ada pula yang sampai dibawa oleh pihak kepolisian dan ditahan hingga saat ini, salah satu diantaranya Security YTM bernama Rudi Islami. Security tersebut hanya melakukan tugasnya mengamankan lokasi YTM dan awalnya ingin mengamankan kelompok massa tersebut agar jangan melakukan aksi sepihak dengan mengambil sawit di areal YTM. Kemudian, security melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Agam dengan laporan pencurian, namun tidak lama setelah itu security tersebut ditahan dengan tuduhan pemukulan, aneh? Melapor dan mencari keadilan, tetapi ditahan.

 

  1. Sejak tanggal 6 September 2017 tersebut, sekelompok orang tersebut menguasai lahan dan areal perkantoran YTM dan diperparah lagi juga adanya indikasi turut sertanya salah satu ormas (organisasi masyarakat). Maka, bisa dipastikan bahwa pada hari tersebut sebenarnya bukan niat orasi/ aksi tetapi adalah niat pen-dudukan, untuk menguasai sesuai selera mereka dengan berbagai alasan yang rasanya tidak sesuai dengan norma apapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Hasil panen sepihak yang dilakukan sekelompok orang tersebut, menurut kabar yang beredar, disimpan di Koperasi Unit Desa (KUD) yang baru – baru ini mereka bentuk.

 

Landasan dan Dasar Hukum Pengelolaan Kebun oleh YTM

Sesuai dokumen dan fakta sejarah yang sesungguhnya, pengelolaan kebun sawit di Nagari Manggopoh, adalah sebagai berikut:

  1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 08/PDT.G/2010/PN/LB.BS, tanggal 18 Januari 2011:
  2. Menyatakan SAHSurat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Pucuk Adat/ Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam Wilayah Nagari Manggopoh, Kaum Suku Tanjung, Desa Manggopoh Utara (Kini Jorong Manggopoh), Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 1 Maret tahun 1994 ; dengan Gustiar Agus, Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Agam tentang kesediaan menyerahkan Tanah Ulayat Nagari Manggopoh, di Desa Manggopoh Utara (catatan: kini Jorong Manggopoh), Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten/ Daerah Tingkat II Agam untuk keperluan perusahaan penanaman modal luar negeri (p.m.a) PT. Agra Masang Perkasa (PT. AMP), dimana surat diketahui oleh : Kepala Desa Manggopoh Utara dto. Asnawi Dt. Tumbijo, Ketua Kerapatan Nagari (KAN) dto. Asnawi Dt. Tumbijo dan Camat Lubuk Basung, Drs. Mardius Asman.
  3. Menyatakan SAH Surat Pengurus KUD Manggopoh II: KUD.MII/46/06/01 tertanggal Balai Satu, 19 Juni 2001, Hal: Kebun Plasma, yang ditanda tangani oleh Syahrial Bakri Syarif selaku Ketua dan Suhatri selaku Sekretaris, yang diberikan kepada Engku Ninik Mamak & Pusako Tanjung Nagari Manggopoh.
  4. Menyatakan SAH secara hukum penguasaan kembali sejak tanggal 20 Juni 2001 oleh Ninik Mamak Persukuan Tanjung atas tanah seluas 1284 Ha yang digunakan sebagai Kebun Plasma yang sebelum pengelolaannya dilakukan oleh KUD Manggopoh II.
  5. Menyatakan pendaftaran dan pengeluaran sebanyak 46 buah sertifikat hak milik oleh para tergugat dan almarhum Dalimi semasa hidupnya selaku Ketua KUD Manggopoh II, adalah perbuatan melawan hukum. (Daftar sertfikat ada pada putusan terkait)

 

  1. Setelahputusan Pengadilan pada point (1) diatas, para tergugat melakukan banding, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor DBP: 47/DPT/2011/PT.PDG, dengan hasil yang sama dan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat (lawan Ninik Mamak/ YTM), dengan penegasan SAH : 1). Kepemilikan Ulayat oleh Ninik Mamak Tanjung Manggopoh, 2). Penyerahan kembali oleh KUD II kepada Ninik Mamak Tanjung Manggopoh dan 3). Pembatalan ke 46 (empat puluh enam) sertifikat yang dibuat oleh Ketua KUD Almarhum Dalimi dan tergugat.

 

  1. Kemudian dilanjutkan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan : 69 K/PDT/2012.

 

  1. Diakhiri dengan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, Nomor : 159 PK/Pdt/2014 (Inkrah). Maka berakhir pula permasalahan Hukum Perdata kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh Ninik Mamak Suku Tanjung, yang hingga saat ini pengelolaannya dilakukan dibawah Yayasan Tanjung Manggopoh serta melakukan pembinaan Pesantren Nurul Yakin yang terdiri Anak Yatim Piatu dan Duhafa didalam lokasi YTM, yang diserang oleh sekelompok orang tersebut.

 

Penyebab Munculnya Protes

Bergulirnya protes dari anak kemanakan Ninik Mamak Suku Tanjung, walaupun sudah ditetapkan secara hukum yang sah/ inkrah, adalah bentuk ketidakpuasan mereka dengan keinginan pembagian hasil dan/ atau merasa berhak terhadap kebun sawit 1284 Ha, tersebut.

 

Namun anehnya, Kepolisian tidak melihat dasar – dasar keputusan (berakhir PK Mahkamah Agung) dan selalu menyarankan penyelesaian perseolaan secara musyawarah yang secara adat cara – cara yang diinginkan oleh pemprotes juga tidak tepat. Belum lagi, bahwa pemprotes tersebut masih mempersoalkan kepemilikan (sertfikat yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi hingga PK di Mahkamah Agung).

 

Terjadi Pencurian; Polisi Lamban Memproses, Terkesan Masalah Menjadi Kabur/ Blunder

Sudah banyak laporan – laporan yang dibuat oleh pihak YTM kepada Polres Agam, tetapi nyatanya bukan hanya laporan lamban di proses, tapi terkesan polisi lebih mengakomodir protes dari pihak – pihak yang merasa berhak dengan selalu menganjurkan damai.

 

Bagaimana damai dapat terwujud, sementara protes dilakukan dengan cara yang tidak semestinya dan/ atau tidak dilakukan secara adat yang benar di Suku Tanjung dan umumnya di Minangkabau, dengan melakukan musyawarah dengan adab yang sudah diatur dan dimaklumi secara etika adat di Minangkabaunya. Jikalau penyelesaian tersebut dilakukan secara adat yang benar dan adab antara Mamak dan Kemenakan, para Ninik Mamak tentu tidak mempersoalkannya, tetapi adat istiadat dan adab itu pula yang tidak diterapkan dalam memprotes.

 

Bukan Hanya Anak Kemenakan, Pihak Luar Ikut ‘Menunggangi’

Ironisnya, tindakan protes tersebut; baik itu penyerangan, orasi dan pen-dudukan/ penguasaan yang dilakukan sepihak oleh mereka yang merasa berhak, ternyata pihak luar (salah satunya Organisasi Masyarakat) juga ikut dalam hal itu dengan notabenenya membawa Lembaga Bantuan Hukum (LHB) Ormas terkait dalam masalah ini disertai dengan massa – massa ormas tersebut.

 

Serasa, muka ninik mamak ditampar keras dengan masuknya pihak luar kedalam masalah Suku Tanjung Manggopoh dan itu secara etika, moral dan Adat di Minangkabau adalah hal yang memalukan.

 

Ormas tersebut setelah penguasaan/ pen-dudukan malah ikut pula memanen sawit Suku Tanjung itu perbuatan yang sangat tidaksesuai lagi dengan ramah tamah dan ketinggian budi luhur adat di Minangkabau.

 

YTM Minta PAM dan Polres Tolak, Kelompok Massa Dikawal

Dimanakah keadilan di Nagari Manggopoh? Di Suku Tanjung? Di Minangkabau?

 

Dengan fakta dan realitanya, ketika pihak Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) pada tanggal 9 September 2017 menyurati Kapolres Agam dengan perihal meminta Pengamanan (PAM), ternyata Pihak Polres Agam tidak memenuhi permintaan itu dengan mengirim surat balasan pada tanggal 12 September 2017.

 

Sementara itu, sekelompok massa yang sudah tidak pada tempatnya itu; menyerang, merusak kantor YTM (6 September 2017), pembakaran kantor security hingga memanen sepihak, mendapat PENGAWALAN POLRES AGAM. Dimanakah keadilan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum?

 

Mencari Keadilan!

Serasa keadilan dan kepastian hukum itu sulit diraih di Wilayah Hukum Polres Agam, Polda Sumatera Barat, akhirnya kami (YTM) mencari keadilan di Jakarta, dengan membuat laporan kepada :

  1. KOALISI ANTI PERSEKUSI, disampaikan tanggal 20 November 2017, dengan nomor laporan : 02/Lap/YTM/XI/2017.
  2. Komnas HAM, disampaikan tanggal tanggal 20 November 2017, dengan nomor laporan : 03/Lap/YTM/XI/2017.
  3. KOMPOLNAS, disampaikan tanggal tanggal 20 November 2017, dengan nomor laporan : 04/Lap/YTM/XI/2017.

 

Dengan harapan:

  1. Dugaan telah terjadinya tindakan persekusi/ perburuan/ ancaman/ menduduki/ memanen sepihak, sehingga Koalisi Anti Persekusi melakukan investigasi secara komprehensif dan memperjuangkan YTM memperoleh keadilan, keamanan dan kenyamanan, kepastian hukum dan keadilan di NKRI ini.
  2. KOMNAS HAM, menindaklanjuti krisisnya kepastian hukum dan keadilan untuk Ninik Mamak Suku Tanjung dan YTM, agar proses hukum yang lamban atas laporan polisi pihak YTM bisa dilakukan dengan semestinya.
  3. Menindak oknum kepolisian yang diduga telah keluar dari jalur kode etik Polri dan/ atau juga disinyalir sudah tidak sesuai dengan prosedur – prosedur lainnya di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap kasus YTM.

 

Demikianlah Press Release ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tangggung jawab, atas atensi pihak – pihak yang peduli dengan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keutuhan serta implementasi Pancasila secara menyeluruh hendaknya, kami ucapkan beribu terima kasih.

(Tim Advokasi)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *