Kongkalikong Novel Baswedan, Tempo, ICW Manfaatkan Lahan “Basah” KPK

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
JAKARTA, FN.COM
Ternyata di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga ada lahan basah. Lahan di mana banyak orang berebut rejeki. Dan itu dimanfaatkan banyak pihak. Ya, oknum penyidik KPK, ya oknum wartawan, ya oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Lahan basah inilah sebenarnya yang diincar Novel Baswedan dan gengnya.
Ribut-ribut antara Novel Baswedan dkk dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman tak lain karena Novel ingin menguasai lahan basah di KPK tadi.
Tapi masalah ini jadi ruwet dan opini publik karena adanya keterlibatan media besar Tempo dan wartawan-wartawannya seperti Wahyu Muryadi, Arif Zulkifli dll.
Di samping telah menguasai Majalah Tempo, Novel dkk juga menguasai LSM Indonesia Coruption Watch (ICW).
Dengan dua kekuatan ini, Novel Baswedan sangat powerfull di KPK. Setiap yang berseberangan dengan Novel Baswedan, pasti dihajar Tempo dengan menggunakan corong ICW.
“Novel, Tempo, ICW itu satu geng. Pimpinan KPK pun tak berdaya. Apalagi mantan wartawan Tempo ada di Istana dan mantan pendiri ICW Teten Masduki juga ada di Istana. Febri Diansyah itu hanya boneka Teten karena sama-sama ICW,” kata seorang politikus DPR kepada DobrakNews.
Incar Posisi Dirdik
Tentu publik ingat bagaimana Aris Budiman seorang jenderal polisi bintang satu “dihabisi” geng Novel. Karena Novel ingin mengincar posisi yang diduduki Aris yakni Direktur Penyidikan KPK.
Dicari lah berbagai cara untuk membunuh karakter Aris dan itu berhasil. Dengan dukungan Tempo dan ICW, mereka berhasil menyingkirkan Aris.
Dengan tersingkirnya Aris di KPK, posisi ini segera akan diisi Novel Baswedan. Bayangkan seorang Kompol pensiunan dan masih sangat ijo bisa menduduki posisi Direktur Penyidikan selevel Jenderal Polisi bintang satu.
Aris alumnus Akpol 1988. Novel tamatan Akpol 1998. Beda sepuluh tahun. Kalau di Polri, Aris sudah Kapolda bintang satu, Novel Baswedan baru selevel Kapolres.
Di sinilah peran Tempo. Novel dibikin super hero. Orang suci. Tokoh Pemberantasan Korupsi.  Seakan-akan tanpa Novel, KPK akan mati suri. Lumpuh.
Jika ada serangan terhadap Novel dibangunlah opini seakan akan serangan itu terhadap lembaga KPK. Novel itu KPK dan KPK itu Novel.
Kelompok 28
Sebenarnya apa yang terjadi di KPK?
Berdasarkan informasi yang dihimpun DOBRAKNEWSdi KPK, Novel itu pemimpin Kelompok 28 di KPK  beranggotakan polisi dan non polisi dan sebagian besar adalah rekan satu angkatan Novel di Akpol dan sebagian lagi  juniornya.
Kelompok 28 ingin menguasai jabatan-jabatan yang dipegang penyidik polri.
Ini masalah karir mereka rupanya.
Dulu tidak ada konflik  karena geng Novel merasa paling senior dan merasa sebagai penyidik senior.
Rupanya diam-diam kelompok Novel ini ingin naik posisi direktur dan deputi dengan harapan bisa jadi pimpinan KPK setelah itu.
Adanya perwira Polri senior seperti Aris Budiman dianggap penghalang bagi geng Novel.
Untuk menendang Aris dari KPK dibuatlah isu integritas dan lain lain.
Padahal Novel dkk maunya jabatan jabatan strategis itu dipegang kelompok mereka.
Benarkah Novel hebat seperti digembar-gemborkan TEMPO.
Novel ini polisi dengan prestasi biasa-biasa saja.
Dia bukan lulusan Akpol 98 yg ranking top di angkatannya.
Dia cuma ada pada papan tengah. Yg top itu AKBP Robert Dedeo juga eks KPK. Dia Adhi Makayasa. Juga AKBP Nugroho yg juga Adhi Makayasa 1999. Juga AKBP Irhami yg top graduate di angkatannya.
“Jadi Novel itu gak ada apa-apanya” kata seorang penyidik di KPK yang merasa muak dengan manuver dan sinetron yang dibangun Novel Baswedan.
“NB gak ada apa2nya. Hasil kerjaan polisi polisi top ini yg dibajak oleh Novel untuk menutupi kelemahannya dan agar dianggap berintegritas dia nanti yg kelihatan di Media, TV, kasih bocoran ke majalah Tempo agar seolah2 hasil kerja dia. Teman2nya banyak kesal dan dongkol dengan kelakuannya ini. Dan bawa bawa agama supaya kelihatan di publik seperti seorang pahlawan anti korupsi,” kata penyidik KPK  tersebut.
“Teman angkatan Novel Akpol 98 tahu banget kelas dan kualitasnya Novel biasa saja. Mereka banyak yg mencibir dengan cara Novel membentuk opini di media seperti sosok yg hebat.”
Novel pun masih butuh puluhan penyidik Polri tapi pangkat AKP ke bawah. Agar Novel Baswedan tidak ada saingan dan bisa kendalikan yang yunior yunior tersebut.
Geng Novel paham betul bahwa masih perlu penyidik polri. Karena penyidik yang dari Polri mumpuni dan pengalaman serta mental berani menabrak tersangka koruptor dibanding penyidik yg dari sipil yg latar belakangnya tidak jelas.
Penyidik dari Polri juga mudah koordinasi dengan polisi wilayah yang diperlukan KPK untuk membantu mereka saat operasi di wilayah.
Jabatan yg diincar Geng Novel: Direktur Sidik, Direktur Monitor, Kepala Pengawas Internal dan berikutnya Deputi.
“Geng Novel Baswedan itu galau. Maka dia mulai kalah dengan teman angkatannya. Maka berusaha keras jadi Direktur atau eselon dua sehingga merasa tidak ketinggalan dari temannya yang masih dinas di Polri. Bahkan Novel Baswedan ingin lebih tinggi. Jika dia jadi Direktur Penyidikan di KPK, itu sama dengan level Kapolda bintang satu.
TEMPO
Media pro Novel seperti Tempo, memang menjadikan Novel hero. Imbalannya Novel membocorkan hasil penyidikan kasus di KPK ke media itu. Bukan hanya sekedar informasi, ada deal-deal berbau rupiah  yang melibatkan oknum wartawan Tempo.
Tempo selalu dapat berita update berita dari KPK. Itu bocoran Novel Baswedan. Dan berita ini kemudian dijadikan alat deal. Bahasa kasarnya pemerasan.
“Geng Novel, Tempo, ICW itu bagian dari sindikat ini. Tangkap, beritakan, peras, diamkan,” kata sumber.
(DobrakNews punya catatan kasus yang dijadikan uang oleh kelompok ini)
Lantas kenapa Novel benci mantan institusi nya?
“Novel sakit hati. Dua kali gagal Sespim. Sejak itu dia dendam dengan Polri,” kata teman angkatan Novel.
ICW
Siapa tidak tahu ICW ? Hampir semua kita tahu ICW  sepak terjangnya membantu pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, beberapa tahun terakhir ini, tepatnya sejak Bambang Widjajanto menjadi wakil ketua KPK, peran dan kinerja ICW semakin melemah
Disamping itu adanya permasalahan besar di ICW terutama terkait dgn pembiayaan operasional ICW.
Donatur utama ICW menghentikan donasinya.
Penghentian donasi kepada ICW mungkin karena lesunya bisnis sang donatur.
Akibat penghentian bantuan itu, ICW sempat limbung sempoyongan.  Meskisurvive,  terlihat perubahan misi dan tujuan ICW yang semula antikorupsi skrg menjadi sekedar pembela KPK
ICW selama 2 tahun terakhir ini seolah2 jadi ormasnya KPK.
Hidup mati ikut KPK. Salah benar dukung KPK.
ICW seharusnya jadi patner KPK yang kritis. Bukan jadi antek bodoh. Apalagi jadi antek Novel Baswedan, dan Teten Masduki.
Kini ICW tdk lebih dari ‘herder’ Novel yang setia dan siap menggonggong siapa saja yg serang, kritik, Novel Baswedan.
Di mata ICW,  Novel bak malaikat surga yg bersih suci tanpa noda. Padahal KPK jilid 3 ini penuh dgn coreng moreng hitam diwajah bopengnya
Kenapa ICW rela jadi underbouw KPK ?
Ini tidak terlepas dari 3 faktor.
1) Bambang Widjajanto Wakil ketua KPK masih merangkap jabatan di ICW.
Padahal, sesuai UU KPK pasal 29 ayat 9, disebutkan pimpinan KPK tdk boleh merangkap jabatan struktural dan jabatan lain apapun dimanapun
Bahkan untuk UU KPK juga mewajibkan pimpinan Komisi untuk menghentikan profesi awalnya ketika dia sudah dilantik menjadi pimpinan KPK.
Namun, UU KPK ini dilanggar sendiri oleh Bambang Widjajanto serta dibiarkan saja oleh KPK dan ICW.
Sungguh ironis dan memalukan.
Demikian juga dengan penilaian bahwa KPK tebang pilih dan diskriminasi terhadap kasus, terduga dan TSK tertentu menjadi berdasar/terbukti.
Jika Pimpinan KPK saja adalah seorang pelanggar hukum, bagaimana rakyat dan bangsa ini bisa mempercayai KPK utk menegakan hukum?
Bagaimana dgn ICW ? Sejak ICW diketahui menerima bantuan finansial dari KPK, maka integritas dan independensi ICW pun lenyap. Hancur. ICW melanggar sendiri nilai2 organisasinya sendiri : keadilan, kesetaran, demokratis, kejujuran. ICW sdh meninggalkan nilai-nilai tersebut.
ICW juga sudah melanggar prinsip2 organisasinya sendiri : integritas, akuntabilitas, independen, objektif dan antidiskriminasi.
Penyelewengan ICW pada misi, prinsip dan nilai2nya sendiri ini diakui oleh seorang pendiri dan anggota dewan etik ICW.
Sungguh memalukan
Lihat bagaimana ICW memberikan komentar dan tanggapan terhadap kasus kasus Novel Baswedan. Sangat kental nuansa subjektif, diskriminasi, non independen
ICW selalu membela Novel membabi buta, tidak pernah berikan kontrol dan koreksi. Tak objektif dan tidak mendorong terwujudnya KPK yang bersih .
ICW tidak pernah kritis dan koreksi KPK RI yg terbukti sangat lamban mengusut korupsi2 istana, cikeas, keluarga & kroni Presiden.
ICW tidak pernah mengkritisi busuknya KPK dan pelangaran2 hukum, etika dan SOP yang dilakukan oleh KPK.
Pura pura bego. Memalukan. ICW tidak pernah membahas kooptasi dan penyanderaan KPK oleh pihak istana/cikeas. ICW buta bisu tuli jika ada kebusukan di KPK. Why ?
ICW tidak pernah bersikap adil ketika terjadi penzaliman dan kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK terhadap tokoh2 tertentu seperti Anas Urbaningrum.
ICW bungkam ketika KPK tidak berkutik dan bertekuk lutut dalam pengusutan korupsi Hambalang yg melibatkan Choel, Ibas, Ani, Joyo dll
ICW tdk pernah bersuara ketika melihat keanehan2 dalam penetapan prioritas dan perlakuan proses hukum oleh KPK.
ICW sah jadi budak KPK. Jadi budak Novel Baswedan. Jadi budak budak Teten Masduki.
ICW tidak pernah bersuara, gagu, tergigit lidahnya ketika KPK tidak juga usut 31 kasus korupsi nazar dan Sandi Uno.
Tanya kenapa?
ICW gagap ketika melihat Petinggi2 KPK sdh melacurkan diri, bahkan menjadi kriminal dan tersandera istana karena ancaman jadi Tersangka di zaman Rezim SBY.
ICW terkencing-kencing di celana dan ngumpet di balik meja ketika tahu Warih Sadono paksakan kasus Miranda Gultom yg ditolak 6 penyidik KPK. ICW tak mampu mendesak KPK RI untuk usut kasus century, usut Sri Mulyani, Budiono, Marsilam Simanjuntak cs yg terlibat di Century
Busuknya moralitas ICW dan BW yang melanggar UU KPK tsb membuat tuduhan bhw BW merekayasa saksi palsu jd beralasan.
ICW jadi budak : SAH. Bukan hanya faktor uang, faktor perut lapar dan dapur harus berasap yg menjadi motif ICW jadi budak KPK. Juga karena pengaruh senior2nya
ICW sejak berganti donatur dari Arifin Panigoro ke kelompok sosialis, menjadi berubah ideologinya menjadi organisasi sosialis oportunis.
Apalagi KPK RI berbaik hati dan karena berharap dukungan ICW dlm pembentukan opini, memberi kesempatan staf ICW jadi pegawai KPK. KKN !
Lupakanlah independensi ICW dan KPK. Lupakan integeritas ICW dan KPK. Sama2 pelacur hukum dan perusak tatanan hukum Indonesia. MERDEKA !
(SUMBER ; DOBRAKNEWS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *