Kuasa Hukum PKL Kedurus angkat bicara Minta agar Kabagpem Kota Surabaya Tidak Berandai-andai

oleh
FORUMNUSANTARA.COM – Obyek tanah yang ditempati oleh ratusan Pedagang Kaki Lima di Kedurus Dukuh Surabaya ini ternyata belum diketahui status kepemilikannya oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB), Surabaya Maria Eka Theresia Rahayu, SH.
 
Menurut Yayuk sapaan Kepala Dinas DPTB Pemkot Surabaya, hingga saat ini pihaknya belum mendengar polemik antara ratusan pedagang dan Sat Pol PP Surabaya.
 
” Yang mana ya pak, kok saya gak tau. Nanti sya hubungi  lagi, soalnya ini mau rapat.” Kata Yayuk balik bertanya, Rabu (13/12/2017).
 
Namun mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya akan segera berkoordinasi dengan instansi  penegak perda yang akan melakukan pembongkaran lapak di Kedurus Dukuh itu.
 
” Nanti ya pak, saya koordinasi dengan Sat Pol PP dulu. ” ungkapnya.
 
Pernyataan Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB), Surabaya Maria Eka Theresia Rahayu, SH berbeda 180 derajat bila dibandingkan dengan pengakuan sepihak dari Lurah kedurus yang disampaikan oleh Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Edy Christijanto  yang menyatakan bila sebagian tanah di area tersebut merupakan tanah sempadan yang artinya aset daerah.
 
Menanggapi pernyataan Edy Christijanto, Kuasa hukum dari PKL Kedurus menganggap pernyataan Kabagpem Kota Surabaya itu adalah pernyataan yang ber andai-andai, ia pun menantang pihak Pemkot membuktikan klaimnya tersebut di pengadilan.
 
” Itu kan katanya-katanya saja, kalau memiliki bukti kepemilikan silakan nanti tunjukkan di pengadilan, yang jelas itu jalan perumahan dari pengmbang PT Agra paripurna. Pertanyaannya, kapan pihak pengembang menyerahkan tanah itu menjadi fasum kok di klaim milik Pemkot ” tegas Benhard Kuasa hukum PKL Kedurus Surabaya.
 
Diberitakan sebelumnya beberapa orang dari Satpol PP Surabaya melakukan pengerusakan barang properti milik Penghuni PKL.
 
” Sekitar Pukul 15:30 beberapa orang anggota Satpol PP kecamatan karang Pilang,dibantu beberapa Polisi dan Oknum berpakaian loreng mencabut paksa dan merusak papan plang kami ” Ujar Wawan salah satu penghuni PKL yang berada di lokasi kejadian.
 
Saat melakukan pengerusakan tak ada satupun surat formal yang ditunjukkan oleh Otoritas Satpol PP pada penghuni lapak.
 
” Kenapa kami bilang itu aksi pengerusakan bukan penertiban, karena mereka tidak menunjukkan surat tugas penertiban ,” Ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak di sebutkan.
 
Properti milik penghuni PKL yang dirusak Satpol PP itu berupa papan plang pemberitahuan tentang adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan penghuni PKL di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
 
Atas insiden pengerusakan itu Hermawan Benhard Manurung, melayangkan surat perlindungan hukum pada ketua pengadilan negeri surabaya Sudjatmiko akan aksi pengerusakan itu.
 
” ya kemarin sudah kami kirimkan surat itu pada pengadilan negeri surabaya, karena perkara ini sudah masuk dalam ranah hukum pengadilan ” terangnya saat dihubungi, Rabu (13/12)
 
Selain melayangkan surat perlindungan hukum, Benhard juga menyatakan akan membawa masalah ini kepada kepolisian ” Hari ini juga kami akan laporkan kejadian pengerusakan itu pada kepolisian di Poda Jatim ” Imbuhnya.
 
Konflik sengketa hukum antara Pemkot Surabaya dengan PKL ini bermula saat Pemkot Surabaya akan melakukan pembongkaran di kawasan yang ditempati ratusan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Kedurus Dukuh  Pada 15 Agustus 2017. mendatang
 
Rencana pembongkaran itu diketahui dari surat pemberitahuan ke para pedagang yang dikeluarkan oleh Kasat Pol PP Pemkot Surabaya, Irvan Widyanto, AMP, S.Sos, M.H,  bernomor 640/6090/436.7.22/2017 tertangal 29 November 2017 dengan dalih penegakan perda.
 
Tak puas dengan sikap Pemkot Surabaya, para  PKL Kedurus yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Bersatu (PMB) melakukan perlawanan. Mereka mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya
 
Hermawan Benhard Manurung selaku kuasa hukum para pedagang tersebut menjelaskan, Jika surat yang ditanda tangani Kasat Pol PP Pemkot Surabaya tidak memiliki dasar hukum.
 
Pasalnya, Lahan yang digunakan para PKL untuk mengais rejeki itu bukanlah tanah negara atau milik Pemkot Surabaya melainkan milik swasta yakni PT Agra Paripurna yang dibeli melalui proses tukar guling pada tahun 1994 seharga Rp. 900 juta rupiah.
 
Melalui kuasa hukumnya para pedagang, Hermawan Benhard, menganggap Pemkot Surabaya melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena itu bukan tanah negara tapi mengapa Kasat Pol PP berani mengeluarkan surat pembongkaran, apa dasar hukumnya, Minggu (10/12).
 
Advokat yang akrab disapa Benhard ini justru menuding jika Kasat Pol PP, Irvan Widyanto telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengeluarkan surat tersebut.
 
Menurutnya  para kliennya itu merupakan Pedagang yang taat hukum, mereka berniaga di PKL Kedurus Dukuh itu tidak gratis, melainkan membayar biaya sewa Rp.500 ribu per-tahun ke perwakilan PT Agra Paripurna (fadjar)

Related Post