Lurah Pondok Kopi Jangan Main-Main Dengan Warganya.

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Lurah Pondok Kopi Jangan Main- Main Dengan Warganya

Lurah Pondok kopi bersama warga, saat pertemuan pertama dengan warganya. FN Jakarta

JAKARTA – Forum Nusantara, Selasa (30/10/2018) Kuasa Hukum Warga Bojong Rangkong, mengingatkan Lurah Pondok Kopi, Rasikin, Jangan main -main dengan warga, ingat kepemimpinan anda sebagai lurah tidak bermanfaat apa-apa” demikian disampaikan Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Rangkong atas peristiwa pemagaran yang dilakukan oleh orang tak dikenal di RT. 005/RW.11 Kampung Bojong Rangkong (17/10/2018)

Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan dengan peristiwa tanggal 17 Oktober lalu dimana warga RT. 005/RW 011 Kp. Bojong Rangkong, diresahkan oleh sekelompok orang yang tak dikenal melakukan pemagaran di sekitar pemukiman warga masyarakat, pemagaran di lakukan dengan memasang tiang besi di beberapa titik dengan jarak kurang lebih 4-5 meter antara tiang satu dengan tiang yang lainnya.

Atas tindakan pemagaran tersebut, warga RT. 005/ RW. 011 Kampung Bojong rangkong, Kelurahan Pondok Kopi resah dan protes terhadap Lurah sampai hari ini belum di ketahui siapa aktor intelektual dibelakang pemagaran tersebut karena menurut informasi, Rasikin, ” sebagai Lurah Pondok Kopi tidak mengetahui pelaku pemagaran tersebut.

 

Edward Sihotang, SH Pengacara Kuasa Hukum Warga RT. 005/RW.011 Kampung Bojong Rangkong, Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur

Untuk menghindari amarah warga, melalui rapat lingkungan dan Ketua RT. 005/ RW. 011 sudah mengumpulkan tanda tangan sebanyak 51 warga menyatakan nota keberatan atas kejadian itu, nota keberatan tersebut ditindak lanjuti oleh Ketua RT dengan melayangkan surat ke Walikota Jakarta Timur, M. Anwar, ” dan ditembuskan ke Lurah Pondok Kopi, Camat Duren Sawit, Bina Marga (Pengelola BKT) Pospol dan Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Menurut keterangan warga RT. 005/ RW. 011 Kampung Bojong Rangkong, Lurah Rasikin, ” tidak mengetahui siapa otak dibalik pemagaran tersebut, halter sebut di ketahui ketika warga menanyakan kepada Lurah Rasikin secara langsung, “ apakah lurah Pondok Kopi mengetahui siapa otak dibalik pemagaran tersebut ”. Tutur salah satu warga.

” Kalau memang benar-benar Lurah Pondok Kopi tidak mengetahui siapa kelompok orang yang melakukan pemagaran tersebut, maka keberadaan Rasikin selaku lurah sangat patut dipertanyakan, dan kehadirian Lurah seperti ini dilingkungan akan sangat tidak pantas, dan ini akan merusak kepemimpinan Gubernur Anis Baswedan di mata masyarakat.

Bahkan sikap lurah seperti ini boleh dikatakan bentuk penghianatan terhadap atasannya dan Lurah seperti ini patut di sama saja membuat kegaduhan dimasyarakat, kepada warga kita sarankan mari kita awasi seorang Lurah Rasikin secara ketat, bila memang ada temuan perbuatan melawan hukum atau pidana lainnya, segera laporkan lurahnya kepihak yang berwajib, demikian pernyataan lawyer warga, saat dimintai tanggapan atas kejadian tersebut.

Lebih lanjut tim Kuasa Hukum Warga RT. 005/ RW. 011 Kampung Bojong Rangkong menegaskan,” terus terang, secara tegas kami sampaikan kepada publik, kami akan terus memantau keberadaan permasalahan ini, kita sudah mendengarkan keluhan warga atas permasalahan warga ini, kita ini negara hukum ” pungkas Edward Sihotang, SH. Pak Rasikin itukan Lurah, mustinya dia harus patuh kepada undang-undang, atasannya terutama kepada masyarakat, kalau tidak sanggup jadi Lurah mendingan mundur, dari pada berhianat kepada sumpah jabatan, pimpinannya ?, kami sangat menyesalkan kejadian ini ” tambah Edward Sihotang, SH kepada awak media dibilangan kelapa gading Jakarta Utara.

Untuk di katahui lahan yang di duduki warga tersebut masuk dalam program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, dengan adanya kejadian ini, Lurah Pondok Kopi, Rasikin, ” patut di duga menghalang-halangi proyek Presiden tersebut, karena berdasarkan Kepres Nomor 2 Tahun 2018, Presiden telah memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan nasional untuk melakukan sertifikasi kepada suluruh tanah-tanah masyarakat dengan tujuan supaya tercapainya hak-hak kepastian hukum di masyarakat.

Instruksi Presiden ini tidak boleh dianggap remeh, karena Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk kemerdekaan dan hidup yang aman kepada Rakyatnya.
Kehadiran Lurah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, harus patuh dan tunduk tergadap segala aturan. Paparnya Edward Sihotang, SH.

GUNTUR


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *