Masa ALIANSI RAKYAT dan BURUH BERSATU (ARUS-MOROWALI) Demo Ajukan Tuntutan , Datangi KPK

oleh

JAKARTA forumnusantaranews.com Rabu ( 18/04/2018 ) Masa ARUS -MOROWALI mendatangi gedung Kpk untuk menyampaikan aspirasinya, masa yang berjumlah lebih dari 30 orang tersebut berorasi didepan Gedung KPK Jakarta aksi yang dimulai sejak pagi dari pukul 09.00 wib,  dijaga ketat oleh petugas Kepolisian Dari Polda Metro Jaya di bawah komandan Pleton Ipda hilman Santana dengan mengerahkan 30 Personel SABHARA Polda Metro Jaya, 30 Personel Brimobda, serta 15 Personel Sabhara dari Polres Jakarta Selatan. Ipda Hilam Santana ketika di temui awak media mengatakan situasi aman terkendali tidak ada aksi yang anarkis karena perwakilan dari peserta aksi diterima oleh perwakilan dari KPK untuk menyampaikan tuntutannya.

Sekitaran pukul 10.00 WIB siang tadi. Para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib dan aman pada pukul 11.00 WIB siang hari dengan diguyur hujan.

Koordinator aksi Hasna Pada tangal 3 November 1999 ini merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Morowali, Sulawesi Tengah. Pada tanggal itu, secara resmi berpisah dari Kabupaten Poso dan membentuk wilayah administrasi sendiri dengan nama Kabupaten Morowali. Ibukotanya terletak diBungku.

Dalam peta Sulawesi yang berbentuk huruf K, kabupaten ini tepat berada pada ketiak Sulawesi. Berhadapan dengan Teluk Tolo dan Laut Banda, Maluku. Sebelah selatan Morowali cukup dekat dengan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Luas wilayah Morowali adalah 14. 489,62 km2. Karena begitu luas, pada tahun 2013, kabupaten ini kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali Utara , Ibukotanya  Kolonedale.

Dengan sumber daya alam (SDA) Kabupaten Morowali yang kaya akan kandungan mineral diantaranya nikel yang tersebar dibeberapa wilayah di Kab. Morowali seperti Kecamatan Bahodopi, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, dan wilayah lainnya, baik yang berada dekat pantai ataupun kawasan hutan.

Pelabuhan-pelabuhan kecil dengan kapal pengangkut bahan baku berjejer sepanjang pesisir pantai terlihat jelas. Tumpukan ore ( bahan mentah nikel) membentuk seperti bukit berjejer, dengan mata telanjang sebuah tumpukan ore terebut terlihat jelas dipingir jalan. Tak heran, ratusan perusahaan dalam dan luar negeri berdatangan di kabupaten morowali. Kontrak karya (KK) pertambangan selama ini didapat oleh PT. Inco melalui persetujuan President RI no . -B 91/Pres/7/1968 tanggal 27 Juli 1968 terhitung saat produksi komersial pada 1 April 1978 hingga 31 Maret 2008. Periodenya berlaku 30 tahun. Selanjutnya KK PT. lnco dimodifikasi dan diperpanjang berdasarkan persetujuan Presiden RI no.B-745/Pres/12/1995/ tertanggal 29 Desember 1995 yang berlaku selama 30 tahun hingga 28 Desember 2025.

Berdasarkan draft RT – RW Kabupaten Morowali 2003-2013, lokasi penambangan PT. lnco di Blok Bahodopi merupakan wilayah yang memiliki potensi galian tambang nikel.” Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir”, ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali terus meningkat secara signifikan.

Sebanyak 177 perusahaan asing dari 204 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang diterbitkan Bupati Morowali menguasai lahan. Selain itu, diperkirakan 33 lUP yang diterbitkan Pemerintah Morowali tumpang-tindih dengan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diatas tahan Kontrak Karya PT. Vale (PT.INCO) berada di blok tambang Vale di Bahodopi.

Maraknya perusahaan tambang nikel membuat perubahan landskap atau bentang alam Kabupaten Morowali terbilang pesat. Terjadi pada titik-titik vital yang diproyeksikan sebagai hotspot nikel, seperti pesisir Bahodopi menuju Bungku Selatan. Ekologi dan fungsi alam yang terbentang dari Kecamatan Bahometete hingga Bahodopi mengalami banyak perubahan , tutupan hutan yang dulu hijau dan rapat, sekarang mengalami pembukaan yang masif. Sejauh mata memandang terlihat memerah sebagai penanda galian nikel. Debu pekat nan tajam akan bertiup seperti bekas ledakan “bom atom”, saat rombongan truk pengangkut ore melintasi jalanan di atas pegunungan yang terjal menuju pelabuhan batu bara ,yang terletetak tidak jauh dari tempat pemukiman warga .

Reklamasi paska tambang yang masih banyak belum dilakukan sehingga kemudian menyebabkan longsor. Pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang perlu dirahasikan lagi. Sepanjang pesisir pantai, terutama dari Desa Kolono hingga Dusun Fatuvia Bahodopi yang merupakan pusat perkampungan masyarakat. Sisa-sisa tanah mineral banyak terlihat menempel di jalan aspal yang dibangun tiga tahun terakhir. Perusahaan tambang melintasi jalanan aspal itu untuk membawa ore yang terhubung langsung dengan jalan hauling yang mereka bangun sendiri. Jalan-jalan hauling itu meliuk-liuk di dataran semak belukar melintasi sawah produktif.

Semua landskap itu ditimbun bersamaan dengan proses ganti rugi tanah yang belum efektif yang dimana sebagian besar tanah masyarakat yang digunakan oleh pihak perusahaan belum dibayarkan sepenuhnya Dan ironisnya lagi kehadiran tambang di Morowali justru mematikan lahan pertanian bagi masyarakat petani yang ada diwilayah seputaran areal yang diterbitkan IUP yang tumpang tindih tersebut. Selain itu persoalan yang terjadi adalah penerbitan lUP yang tumpang tindih tersebut menjadi diskusi masyarakat morowali sampai saat ini.

Persoalan itu adalah jaminan kesunguhan investasi yang sampai hari ini tidak ada kejelasan dari ”Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, belum lagi dengan adanya bekas penambangan yang telah dilakukan oleh para investor asing tersebut yang telah meninggalkan lokasi penambangan sampai saat ini tidak ada reklamasi yang dilakukan oleh investor tersendiri ataupun Pemda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah , sampai saat ini masyarakat hanya merasakan dampak lumpur yang meluap ketika musim hujan datang.

Selain persoalan tambang dimorowali yang cukup parah ada juga persoalan pelantikan ASN mantan Nara Pidana (NAPI) ini terjadi di Kab. Morowali Dan apabila kita mengacu pada aturan perundang-undangan bahwa mantan nara pidana tidak diperbolehkan lagi menjadi ASN, akan tetapi di Kab. Morowali itu dapat terjadi karena adanya penyalah gunaan kekuasan oleh pemerintah tersebut yang salah.

Oleh karena itu masadari ALIANSI RAKYAT DAN BURUH BERSATU (ARUS-MOROWALI) menyatakan sikap dengan tegas adalah sebagai berikut :

1. Mendesak KPK untuk segera melakukan tindakan tegas dalam pemeriksaan terhadap pemerintah daerah Kab. Morowali terkait wilayah hutan dan sumber daya alam berdasarkan penerbitan, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukan wilayah yang diterbitkan IUP pertambangan Nikel

a. Penyalagunaan jaminan kesungguhan investasi

b. Penyalagunaan dana jaminan reklamasi dibuktikan dengan banyaknya lahan paksa tambang di Morowali SulTeng yang tidak direklamasi sampai saat ini.

c. Penerbitan IUP diatas lahan Kontrak Karya PT. VALE .Tbk yang mengakibatkan tumpang tindih lahan dan dipastikan adanya gratikasi yang terhadap atas penerbitan IUP tumpang tindih tersebut. 

2. KPK Segera melakukan Audit, Pengusutan, Penyelidikan dan penyelidikan serta penindakan dugaan Praktek korupsi terhadap Pembebasan Tanah dan mekanisme ketimpangan Agraria.

3.Mendesak KPK agar segera turun melakukan pemeriksaan terhadap Pemda Morowali atas pelantikan ASN yang mantan Nara Pidana (NAPI).

Terkait permasalahan yang terjadi di Kabaupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tegah yaitu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan industri , maka masyarakat seluruh indonesia , Pemeritahan, lembaga KPK , agar memahami akan segala permasalahan yang terjadi di kabupaten Morowali. GUNTUR


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *