Menu Click to open Menus
Home » Daerah » Mutasi Jabatan Terus disoal, Diduga Tidak Sesuai Aturan. Sejumlah Elemen Menggiriring Ke Ranah Hukum

Mutasi Jabatan Terus disoal, Diduga Tidak Sesuai Aturan. Sejumlah Elemen Menggiriring Ke Ranah Hukum

(40 Views) Agustus 31, 2019 9:28 am | Published by | No comment

Ket gambar  :  Herman Wahyudi. SH Ketua LSM Garuda Nusantara

Sumenep-FN. Terus menuai kritikan dari berbagai elemen masyarkat. Pasalnya, karena masyarakat masih dinilai pada mutasi tersebut dinilai cacat hukum.   Dalam perkembangannya rotasi atau pergesaran besar-besaran terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep masih bergolak dan menimbulkan desas desus di ranah  publik. Sebab diduga ada beberapa nama Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digeser atau dimutasi  dan bahkan  dilantik kembali oleh Bupati Sumenep untuk menduduki posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau Pimpinan Organisasi Pergkanat Daerah (OPD) dinilai lebih  5 dari (lima) tahun.

Sebut saja,  Herman Wahyudi SH ketua LSM Garuda Nusantara. Menurut Herman,  terjadinya mutasi tersebut tidak mengacu kepada regulasi yang ada,  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi lebih 5 (lima) tahun lebih kurang sebanyak 7 orang  yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 dihalaman Kantor Bupati tidak sah atau cacat hukum, karena  belum dilakukan uji kompetensi dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No 11 Th 2017 Tentang Manajemen PNS pada Pasal 131 (ayat 1 s/d ayat 5), Pasal 132 (ayat 1 s/d ayat 3) dan Pasal 133 (ayat 1 dan ayat 2) ”Ya jelas dong mutasi itu  atau  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi kurang 5 (lima) tahun ada sekitar  13 orang   yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 dihalaman Kantor Bupati tidak sah atau cacat hukum karena tidak melalui uji  kompetensi yang  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No 11 Th 2017 Tentang Manajemen PNS pada Pasal 131 (ayat 1 s/d ayat 5), Pasal 132 (ayat 1 s/d ayat 3),  2014 tentang ASN. ,” terangnya.

Bukti keseriusan Herman,   menyoal  kasus  mutasi di kalangan Pemkab Sumenep, Ia akan  melayangkan surat ke II yang ditujukan ke ASN. Sebelumnya ia telah bersurat tertanggal 27 mei 2019 perihal klarifasi Sekaligus Laporan penyimpangan Rotasi pimpinan OPD Kabupaten Sumenep

Untuk hal tersebut,  Herman merespon kembali yang ditujukan ke KASN yang dikirim pada  27 mei 2019 dengan surat balasan tertanggal 16 agustus 2019 dengan nomor surat B-2695/KASN/8/2019,”ya  saya jawab yang intinya surat itu ada pada  point 3 bahwa sekretaris daerah kabupaten sumenep menunjukkan dokumen hasil uji kompetensi yang dibuat oleh panitia seleksi. Panitia seleksi dibentuk berdasarkan keputusan bupati nomor 821/229/435.203.3/2018 tanggal 2 Agustus 2018 untuk melakukan uji kompetensi terhadap pejabat pimpinan tinggi guna dilakukan rotasi jabatan antar JPT,” katanya.

Namun terang Herman,  berdasarkan hasil klarifikasi dilapangan yang didapat dari beberapa keterangan dari OPD diantaranya sebagai berikut: bahwa yang sangkutan tidak pernah ada pemanggilan untuk melaksanakan uji kompetensi. “Dan bahkan yang bersangkutan siap bersaksi jika dipanggil atau dubutuhkan oleh pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan,” terangnya.

Nah…apabilah,  Pemkab tidak dengan serius menyikapi soala mutasi jabatan dikalangan Pemkab Sumenep, Herman bertekat  bakal bersutan kembali ke KASN bahkan akan melporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagimna yang disarankan KASN dalam suratnya. “Pasti, jika Pemkab tidak serius dan main-main pada kasus ini, kami bersama dengan teman-teman sesama penggiat anti korupsi akan terus menggiring kasus ini ke jalur hukum” pungkasnya. (lan/Tim FNG)

 


Related Post

No comment for Mutasi Jabatan Terus disoal, Diduga Tidak Sesuai Aturan. Sejumlah Elemen Menggiriring Ke Ranah Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *