Menu Click to open Menus
Home » Kampar » Oknum Kades Dikonfirmasi, Hasbi : Rupanya “Adik Angkat” Pegawai Kejaksaan Di Provinsi Riau

Oknum Kades Dikonfirmasi, Hasbi : Rupanya “Adik Angkat” Pegawai Kejaksaan Di Provinsi Riau

(51 Views) September 4, 2019 4:40 pm | Published by | No comment

Oknum Kades Tanjung Harapan, SP (inisial)

Kampar, Riau|FNNews – Diduga oknum Kepala Desa Tanjung Harapan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak menjalankan tugas dan fungsi pelayanan sebagai seseorang yang menjabat Kepala Desa.

Salah satunya terhadap wartawan, ketika dikonfirmasi (20/08) via telepon selulernya terkait realisasi beberapa pembangunan di desanya, oknum Kepala Desa berinisial SP mengakui dirinya sebagai “adik angkat” dari Pihak mengatasnamakan “Daman” dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

Hingga setiap kali dihubungi telepon seluler oknum Kepala Desa Tanjung Harapan Kampar Kiri tersebut dijawab oleh Oknum yang mengakui dirinya sebagai Pihak Kejaksaan dengan atasnama “Daman”.

Perlu diketahui peran penting pers dalam membangun desa sangat membantu sekali dalam mengenalkan potensi desa dan daerah saat ini.

Maka dari itu, peran pers harus bisa dimanfaatkan Kepala Desa dalam mempromosikan suatu daerah hingga kepedesaan.

Demikian dikeluhkan M.Hasbi selaku wartawan dari media cetak dan online yang tergabung dalam organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Daerah Kampar Riau.

“jangan menganggap pers sebagai semut gatal, manfaatkan media dan jasanya untuk meningkatkan promosi suatu daerah, Kami mengajak khususnya pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten, mari kita bangun sinergritas dengan pers ini sesuai tugas pokok dan fungsi.” Tutur Hasbi (05/09/2019).

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Besarnya kewenangan pemerintahan desa melalui alokasi dana desa, dapat menjadi “bumerang” bagi pemerintahan desa.

Seperti fenomena korupsi di daerah, hingga Kemendagri merilis ada 330 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, atau sekitar 86,22 persen (Juli 2014). Sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi di desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengakses Informasi Publik dalam pemerintahan desa.

“UU Desa membuka lebar akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa, seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), apalagi Pers sebagai kontrol sosial publik.” terang anggota IWO ini.

Lanjut Hasbi, “UU Desa juga mengamanatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat desa yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Memperoleh Informasi Publik adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara (Pasal 4 Ayat 1).

Bahkan tak main-main, dalam Pasal 52 disebutkan bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, dapat dikenakan sanksi pidana.

“Keterbukaan informasi bagi masyarakat merupakan suatu langkah efektif mewujudkan Pemerintahan Desa yang bebas korupsi dan akuntabel. Serta dibutuhkan komitmen Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat agar perwujudan Pemerintahan Desa yang akuntabel tidak bertepuk sebelah tangan.” Pungkasnya lagi.


Categorised in: ,

No comment for Oknum Kades Dikonfirmasi, Hasbi : Rupanya “Adik Angkat” Pegawai Kejaksaan Di Provinsi Riau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *