Para Pengurus Partai Hanura Tak Terima Menkopulhukam RI ” Wiranto ” Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Dijadikan Korban Fitnah

oleh

Para Pengurus Partai Hanura Tak Terima Menkopulhukam RI ” Wiranto ” Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Dijadikan korban Fitnah

 

 

Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Dan Pengurus Pimpinan Daerah Partai Hanura Didampingi Tim Kuasa Hukum Saat Acara Konferensi Pers Di Gedung Grand Slipi Jakarta (7/7/2018) Foto FN – JAKARTA 

 

JAKARTA – FN  Para Pengurus ” DPP ” Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Pengurus dari berbagai daerah, Dan Tim Kuasa Hukum Partai Hanura, Dalam acara konferensi Pers nya yang berlangsung Saptu (07/07/2018) Pukul 16.00 WIB, Di Gedung Grand Slipi Jakarta.

Saat konferensi Pers, dan Wawancara awak media, para pengurus menyampaikan ketegasannya, di samping membahas terkait Putusan PTUN, Secara tegas Juga sangat membantah sekali tuduhan terhadap Intervensi  dan Keberpihakan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto yang Juga sebagai ketua Dewan Pembina Partai Hanura terhadap proses perkara di Pengadilan Tata Usaha  Negara (PTUN) , termasuk kepengurusan Partai Hanura.

 

 

Tuduhan yang disampaikan oleh oknum H. Djafar Badjeber dan teman-temannya melalui media cetak dan elektronik di Jakarta terhadap keterlibatan Menkopulhukam RI Wiranto yang juga Ketua  Dewan Pembina Partai Hanura dianggap sebagai sumber konflik dalam partai Hanura merupakan perbuatan sangat kejih dan Penuh Fitnah belaka.

 

 

Terhadap tuduhan yang tidak mendasar ini kami akan tindak lanjuti melalui laporan kepada pihak Kepolisian  Negara dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHPidana.

 

 

Kepada Kepolisian Negara RI kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura minta agar menindak secara tegas oknum Benny Rhamdani dan Kawan – Kawannya yang telah  meyebarkan selebaran yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sesorang dengan kata : “ Kalau Mau Perang, Maka Harus Siap Kalah dan Hancur Jenderal”, DASAR KAMPRET…! Dan “Langka Berikutnya: Gerakan Secara Nasional, Bersihkan Kabinet Jokowi dari Pelaku Kejahatan HAM 98” karena telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU jonto pasal 45 ayat 1, ITE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Perss Release dan Konferensi Pers,Wawancara saat acara berlangsung. Pungkasnya GUNTUR