Pembangunan Klinik Hewan Dinas peternakan Dan Kesehatan Hewan Diduga Asal Asalan.

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

 

 

Probolinggo, forumnusantaranews.com-Sehubungan dengan berkembangnya Pembangunan Klinik Hewan Dinas Peternakan maka pemerintah kabupaten Probolinggo menganggarkan dana APBD TA.2019 sebesar 1.068.900.000.00 melalui proses lelang dan dimenangkan oleh CV.SANTOSO yang beralamat di Pajurangan kabupaten Probolinggo jawa timur.

Berdasarkan adanya temuan dari tim investigasi Media Pelopor hukum & krimsus dilapangan dan berbagai sumber yang dipercaya serta monitoring pemantauan dan investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “PASKAL Probolinggo dilapangan juga diketahui bahwa ditemukan dilokasi Pekerjaan para pekerja tidak memakai Septi atau keselamatan dan kesehatan (K3)

 

 

Diketahui Bahwa pekerjaan Pembangunan klinik hewan dinas Peternakan dan kesehatan hewan menurut dugaan kami diketahui bahwa jarak antara besi begel sudah tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah, karena fakta yang kami temukan dilapangan adalah ukuran besi begel antara 18cm sampai 20,sedangkan pasir yang dipakai itu pasir oplosan yang dimana akan mengurangi mutu pekerjaan,menurut dugaan kami pekerjaan tersebut sudah tidak mengutamakan kualitas pembangunan sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang ada kabupaten probolinggo.”tutur”Misran selaku LSM Paskal Probolinggo.

“Misran ” juga menambahkan dalam kurun waktu 1 bulan tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait pekerjaan tersebut maka kami akan Memberikan informasi/pelaporan kepada BPK dan Kejaksaan kraksaan kabupaten Probolinggo provinsi jawa timur serta kepada Aparat penegak hukum (ABH) sesuai dengan PP. NO. 43 Tahun 2018 Tentang Tata cara peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepada pihak instansi-instansi terkait khususnya BPK atau KPK agar segera melakukan pengecekan dilapangan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat indonesia khususnya dikabupaten probolinggo dan sesuai dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi.(sin).


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *