Pembongkaran PKL kedurus tetap berlanjut, surat pembongkaran pemkot surabaya dinilai janggal

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

 

FORUMNUSANTARA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan membongkar ratusan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Kedurus Dukuh  Pada 15 Desember 2017 mendatang bakal menambah jumlah pengangguran di Surabaya.

Rencana pembongkaran itu diketahui dari surat pemberitahuan ke para pedagang yang dikeluarkan oleh Kasat Pol PP Pemkot Surabaya, Irvan Widyanto, AMP, S.Sos, M.H,  bernomor 640/6090/436.7.22/2017 tertangal 29 November 2017 dengan dalih penegakan perda.

Tak puas dengan sikap Pemkot Surabaya, para  PKL Kedurus yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Bersatu (PMB) melakukan perlawanan. Mereka mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Hermawan Benhard Manurung selaku kuasa hukum para pedagang tersebut menjelaskan, Jika surat yang ditanda tangani Kasat Pol PP Pemkot Surabaya itu tidak memiliki dasar hukum alias janggal.

Pasalnya, Lahan yang digunakan para PKL untuk mengais rejeki itu bukanlah tanah negara atau milik Pemkot Surabaya melainkan milik swasta yakni PT Agra Paripurna yang dibeli melalui proses tukar guling pada tahun 1994 seharga 900 juta rupiah.

“Karena itulah mengapa kami anggap Pemkot Surabaya melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena itu bukan tanah negara tapi mengapa Kasat Pol PP berani mengeluarkan surat pembongkaran, apa dasar hukumnya,”jelas Hermawan Benhard Manurung, Minggu (10/12).

Advokat yang akrab disapa Benhard ini justru menuding jika Kasat Pol PP, Irvan Widyanto telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengeluarkan surat tersebut.

“Semestinya kroscek dulu lah datanya di DPTB,  jangan asal keluarkan surat hanya karena baju dan jabatannya bisa seenaknya keluarkan surat tanpa dasar hukum yang kuat, Ini negara hukum dan semua harus didasarkan pada bukti, bukan sewenang-wenang duduk dikursi pejabat bisa semena-mena,”pungkas Benhard.

Dijelaskan Benhard, para kliennya itu merupakan Pedagang yang taat hukum, mereka berniaga di PKL Kedurus Dukuh itu tidak gratis, melainkan membayar biaya sewa Rp.500 ribu per-tahun dengan sebelumnya dikenakan biaya masuk sebagai tanda jadi sewa awal yang nominalnya variatif mulai 500 ribu hingga mencapai 8 juta kepada oknum yang disebut mewakili H Ismail owner dari PT Agra Paripurna.

“Karena itu, kami juga menggugat PT Agra Paripurna dan Kelurahan Kedurus serta LKMK Kedurus, “terang Benhard. (Fadjar)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *