Perpanjangan Kontrak Pelindo II Berbau Korupsi, ICW Lapor KPK

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Lais (ICW) menandatangani berkas penerimaan laporan dugaan korupsi perpanjangan kontrak Pelindo II di gedung KPK,27/10/17

JAKARTA-(FN), Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi dalam skenario perpanjangan kontrak pengelolaan terminal petikemas Tanjung Priok antara (Pelindo II) dengan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT).

Pelaporan dilakukan di gedung KPK, Jum’at 27 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB. Laporan itu diterima langsung oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.

Menurut ICW, Sejak tahun 1999 pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok telah dikerjasamakan pengelolaan oleh PT Pelindo II, sebagai pemegang kuasa konsesi kepada Hutchinson Holding Grup (HPH) dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Perjanjian kerja sama pengelolaan ini berlaku sampai tahun 2019.

Pada tahun 2014 PT Pelindo II melakukan perpanjangan kontrak pengelolaan sebelum masa hak pengelolaan itu habis. Perpanjangan baru kerja sama pengelolaan pelabuhan peti kemas ini  menurut ICW memunculkan banyak permasalahan di antaranya ialah

1.Perpanjangan pemberian kuasa oleh PT Pelindo II kepada HPH dilakukan dengan cara penunjukkan langsung tanpa melalui proses pemilihan mitra terlebih dahulu.

2.  Amandemen perjanjian kerja sama tersebut juga hanya dilakukan oleh direktur Utama Pelindo II, padahal hal ini merupakan kewenangan otoritas pelabuhan.

3.  Amandemen atau perpanjangan kerjasama yang terdiri atas perjanjian pemberian kuasa, amandemen perjanjian pemegang saham, amandemen perjanjian penggunaan dan perjanjian pembayaran premium tersebut juga belum mendapat izin konsesi dari otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok dan persetujuan RUPS dari Menteri BUMN.

4.  Aset pelabuhan peti kemas Tanjung Priok ini juga seharusnya dikembalikan terlebih dahulu kepada PT Pelindo II sesuai perjanjian awal tahun 1999. Disebutkan juga di perjanjian bahwa Pelindo II mempunyai opsi untuk mengelola sendiri pelabuhan peti kemas tersebut, namun hal itu tidak dilakukan.

5.  Dalam perjanjian tahun 1999 disebutkan bahwa dua tahun sebelum kerja sama habis, seluruh aset harus dikembalikan kepada PT Pelindo II, dan klausul tersebut dilanggar.

Kerugian negara dalam kasus ini muncul dari penentuan upfront fee sebesar USD 215 juta juga dilakukan tanpa valuasi terhadap nilai wajar JICT. Dimana harga tersebut jauh lebih murah dibanding nilai privatisasi atau perjanjian awal kerja sama pengelolaan yang dilakukan tahun 1999, dimana saat itu ditambahkan in kind injection sebesar USD 28 juta.

Deutsche Bank sebagai financial advisor HPH, tidak bisa membuktikan bahwa nilai upfront fee yang dibayarkan HPH ke Pelindo II sebesai USD 215 juta setara dengan porsi saham HPH di JICT sebesar 49%. Padahal merujuk kepada hasil valuasi nilai wajar JICT yang dilakukan oleh FRI adalah sebesar USD 854,3 juta dengan pembayaran upfront fee/premium senilai USD 215 juta, sehingga HPH hanya memiliki 25,2% saham di PT JICT dan Pelindo II sebesar 74,7%. Perbedaan besarnya pembayaran upfront fee yang ditaksir oleh dua institusi tersebut menyebabkan kurang bayarnya HPH kepada PT Pelindo II.

Kurang bayar upfront fee pada akhirnya merugikan PT Pelindo II. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil audit investigasi BPK yang juga mendapatkan temuan dari  akibat kurang bayar upfront fee yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,1 Triliun.

ICW juga menyanyangkan pernyataan pimpinan KPK yang mengatakan bahwa belum ada kerugian negara dalam kasus ini.

” sejak bulan Agustus 2017 perpanjangan kontrak kerja sama tersebut telah efektif berlaku dan segala konsekuensi dari perpanjangan kontrak tersbut juga telah berlaku. Sehingga segala perbuatan yang terjadi pasca penandatanganan tersebut sudah berlaku, dan melanggar hukum” tulis dalam rilis ICW yang diterima Redaksi, (27/10/17).

ICW juga mendesak KPK untuk Segera meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan, dan juga Melakukan pengusutan tuntas terhadap perkara dugaan korupsi ini@ FN

#Redaktur


Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *