PKL kedurus lapor ke Polda Jatim, lantaran tak terima propertinya dirusak

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

 

FORUMNUSANTARA.COM –  Insiden pengerusakan properti milik pedagang kaki lima PKL di Jl. Kedurus Dukuh oleh satuan polisi Pamong Praja Satpol PP Pemkot surabaya pada senin 11/12/17 lalu kini Berbuntut panjang.

Hermawan Benhard Manurung, Kuasa hukum dari Paguyuban Masarakat bersatu (PMB) melayangkan surat perlindungan hukum pada ketua pengadilan negeri surabaya Sudjatmiko akan aksi pengerusakan itu.

” ya kemarin sudah kami kirimkan surat itu pada pengadilan negeri surabaya, karena perkara ini sudah masuk dalam ranah hukum pengadilan ” terangnya saat dihubungi, Rabu (13/12)

Selain melayangkan surat perlindungan hukum, Benhard juga menyatakan akan membawa masalah ini kepada kepolisian ” Hari ini juga kami akan laporkan kejadian pengerusakan itu pada kepolisian di Poda Jatim ” Imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya beberapa orang dari Satpol PP Surabaya melakukan pengerusakan barang properti milik Penghuni PKL.

” Sekitar Pukul 15:30 beberapa orang anggota Satpol PP kecamatan karang Pilang,dibantu beberapa Polisi dan Oknum berpakaian loreng mencabut paksa dan merusak papan plang kami ” Ujar Wawan salah satu penghuni PKL yang berada di lokasi kejadian.

Saat melakukan pengerusakan tak ada satupun surat formal yang ditunjukkan oleh Otoritas Satpol PP pada penghuni lapak.

” Kenapa kami bilang itu aksi pengerusakan bukan penertiban, karena mereka tidak menunjukkan surat tugas penertiban ,” Ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak di sebutkan.

Properti milik penghuni PKL yang dirusak Satpol PP itu berupa papan plang pemberitahuan tentang adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan penghuni PKL di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sebelumnya, tanggal 04 Desember 2017 Penghuni PKL yang mengatasnamakan Paguyuban Masarakat Bersatu (PMB) melakukan upaya hukum untuk melawan Eksekusi paksa yang rencananya akan dilakukan Pemkot Surabaya pada tanggal 15 Desember 2017.

Surat pemberitahuan pembongkaran itu dikeluarkan oleh Kasat Pol PP Pemkot Surabaya, Irvan Widyanto, AMP, S.Sos, M.H, bernomor 640/6090/436.7.22/2017 tertangal 29 November 2017 dengan dalih penegakan perda.

Tak puas dengan sikap Pemkot Surabaya, para PKL Kedurus yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Bersatu (PMB) melakukan perlawanan. Mereka mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya

Hermawan Benhard Manurung selaku kuasa hukum para pedagang tersebut menjelaskan, Jika surat yang ditanda tangani Kasat Pol PP Pemkot Surabaya tidak memiliki dasar hukum.

Pasalnya, Lahan yang digunakan para PKL untuk mengais rejeki itu bukanlah tanah negara atau milik Pemkot Surabaya melainkan milik swasta yakni PT Agra Paripurna yang dibeli melalui proses tukar guling pada tahun 1994 seharga 900 juta rupiah.

“Karena itulah mengapa kami anggap Pemkot Surabaya melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena itu bukan tanah negara tapi mengapa Kasat Pol PP berani mengeluarkan surat pembongkaran, apa dasar hukumnya,”jelas Hermawan Benhard Manurung, Minggu (10/12).

Advokat yang akrab disapa Benhard ini justru menuding jika Kasat Pol PP, Irvan Widyanto telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengeluarkan surat tersebut.

“Semestinya kroscek dulu lah datanya di DPTB, jangan asal keluarkan surat hanya karena baju dan jabatannya bisa seenaknya keluarkan surat tanpa dasar hukum yang kuat, Ini negara hukum dan semua harus didasarkan pada bukti, bukan sewenang-wenang duduk dikursi pejabat bisa semena-mena,”pungkas Benhard.

Dijelaskan Benhard, para kliennya itu merupakan Pedagang yang taat hukum, mereka berniaga di PKL Kedurus Dukuh itu tidak gratis, melainkan membayar biaya sewa sebesar Rp.500 ribu per-tahun

“Karena itu, kami juga menggugat PT Agra Paripurna dan Kelurahan Kedurus serta LKMK Kedurus, “terang Benhard. (Fadjar)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *