PKL Kedurus Laporkan PT Agra Paripurna Ke Mabes Polri

oleh
Kuasa hukum PKL Kedurus,Hermawan Benhard Manurung (kanan) dan Victor A Sinaga (kiri) dok. Forum Nusantara (Junaedi)

JAKARTA – Merasa laporannya dipimpong oleh Polda Jatim, para pedagang kaki lima (PKL) Kedurus yang menamakan dirinya paguyuban Masarakat bersatu  (PMB). Akirnya melaporkan kejadian pemagaran dan Pengerusakan paksa pada stand lapak mereka ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Kamis/21/12/17).

Saat melaporkan, Para pedagang tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Hermawan Benhard Manurung dan Victor A Sinaga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Daya Cakti.

Laporan dugaan tindak pidana itu teregister dengan Nomer LP/1426/XII/Bareskrim pasal 170 dan atau pasal 368 KUHP tentang dugaan tindak pidana Pengerusakan yang dilakukan bersama-bersama atau lebih dari satu orang.

” Sudah kami katakan sebelumnya kami tidak akan patah semangat untuk terus perjuangkan nasib para pedangang sampai kemanapun, dan saya sudah tepati janji saya untuk bawa masalah ini ke Mabes Polri ” ujar Benhard saat dihubungi Minggu,(24/12/17).

Tidak hanya sampai disini, Ujar Benhard lagi ” Dalam minggu ini kami juga akan laporkan tindakan oknum -oknum yang telah mendukung eksekusi ilegal itu pada kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) karena disini banyak keterlibatan instansi atau lembaga pemerintahan ” Imbuhnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, petugas gabungan dari Polisi,Limnas,Satpol PP,TNI dan beberapa orang berpakaian preman melakukan  pengawalan akan pemagaran pada stand lapak milik pedagang di Jl. Kedurus Dukuh Surabaya Sabtu,(16/12).

Setelah melakukan apel pagi didepan lapak dipimpin Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Wibowo langsung menginstruksikan aksi pengawalan pemagaran dan pengosongan yang dianggap aksi ilegal itu.

Bambang menganggap PT Agra Paripurna adalah pemilik yang sah akan akan status tanah yang disewa oleh para pedagang PKL. Atas dasar itu pihaknya berani melakukan pengawalan eksekusi tanpa adanya putusan pengadilan.

” Selama ini tanah yang ditempati pedagang itu statusnya hanya pengalihan, penggunaan fungsi. Bukan hak milik. Pemilik yang sah itu PT Agra Paripurna,” kata Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Bambang Sukmo Wibowo, Sabtu (16/12).

Dari pantauan hasil pantauan dilapangan, beberapa orang petugas dari Linmas Pemkot Surabaya yang dikawal anggota POM AD/AL dan Polisi juga mengeluarkan barang-barang milik para pedagang secara paksa.

” Ini adalah perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum, kami nyatakan ini adalah tindakan ilegal, tindakan premanisme yang di dalangi pemangku kepentingan, Setahu kami di Indonesia ini tidak ada eksekusi tanpa adanya putusan dari pengadilan ” ujar Benhard Manurung.

Secara tidak langsung, Benhard menambahkan ” Otoritas Pengadilan telah dilecehkan oleh segelintir orang – orang yang seolah berhak dan punya legal setanding malukan Eksekusi ” imbuhnya.

Menurut keterangan dari salah satu anggota sabhara Polrestabes yang juga ikut melakukan pengawalan mengaku mendapat perintah dari PT Agra Paripurna untuk ikut mengawal aksi pemagaran dan pengosongan ilegal itu.

” Dari (perintah) PT Agra, Katanya sudah menang gugatan di pengadilan” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan (16/12/17) lalu.

Atas kejadian itu para pedagang lalu melaporkan kejadian itu pada Polda Jatim, Namun oleh pihak Polda para pedagang disuruh membuat pengaduan lewat surat menyurat. Tak terima dengan jawaban Polda Jatim para pedagang Akirnya melaporkan kejadian Pengerusakan itu ke Mabes Polri.

Sementara,ketua dari Paguyuban Masarakat Bersatu (PMB) Suhartono, mengaku heran dengan langkah dari PT Agra Paripurna

” jelas -jelas ini gugatan baru masuk kok beralasan sudah menang gugatan di Pengadilan,” kesalnya.

Masak Polisi, lanjut hartono ” tidak minta bukti putusan kalau memang dikatakan sudah menang sebelum ikut ikutan mengawal pengosongan itu” tambahnya

Para pedagang yang terhimpun dalam Paguyuban Masarakat Bersatu (PMB) sebelumnya telah melayangkan gugatan kasus ini ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan nomer 974/Pdt.G/2017. Tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan PMH itu didaftarkan oleh Hermawan Benhard Manurung per tanggal 04 Desember 2017.

Dalam gugatan disebutkan bahwa tergugat 1 (PT Agra Paripurna Surabaya yang mengklaim sebagai pemilik lahan) telah melakukan kesepakatan sewa menyewa sejak tahun 2009 atas lahan kosong yang terletak di jalan Kedurus Dukuh dengan para PKL.

Dijelaskan Benhard, proses perolehan hak akan tanah BTKD itu adalah melalui ruislagh pada tahun 1986. Lalu pemkot Surabaya melakukan pelepasan pada PT Agra paripurna tahun 1994, Ia pun menilai proses perolehan hak atas tanah aset itu memiliki celah dan berpotensi Korupsi.

” Sekitar tahun 1986 ada ruislagh kami punya datanya, akan tetapi dalam ruislag itu diembeli uang kompensasi kan Gak masuk akal yang namanya ruislag haruslah Obyek dengan Obyek bukan dengan duit, jadi celah korupsi nya pasti ada ini” beber Benhard.@junaedi


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *