PUTUSAN PTUN JAKARTA KEMENANGAN BERSAMA BAGI SELURUH KADER PARTAI HANURA

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

 

PUTUSAN PTUN JAKARTA KEMENANGAN BERSAMA BAGI SELURUH KADER PARTAI HANURA

 

Konferensi Pers Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hanura bersama Tim Kuasa Hukum. Foto FN – Jakarta 

 

JAKARTA – FN  Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( DPP Partai Hanura ), bersama Tim Kuasa Hukum Advokat H. Adi Warman, SH, MH, MBA. Saptu (07/07/2018) Pukul 16.00 Wib Mengadakan Konferensi Pers di Gedung Grand Slipi Jakarta, terkait tentang klarifikasi pelaksanaan putusan PTUN 26 – Juni – 2018, Pencemaran nama baik Wiranto, Dan Kejadian Intimidasi di KPU Tanggal 6 Juli 2018.

 

Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Nomor : 24/G/2018/PTUN – JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang mengabulkan gugatan perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN – JKT, tanggal, 22 Januari 2018 yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, melalui kuasa hukumnya ADVOKAT H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, sebagai penggugat lawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

 

Tergugat-l dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( DPP Partai Hanura) tergugat ll Intervensi, oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, mendapatkan reaksi positif dari para pengurus, kader dan simpatisan partai. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam amar putusannya cukup menyita perhatian masyarakat luas.

 

 

Dalam Pokok Perkara,” Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal, 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.

Dalam Eksepsi, ” Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, ”

Dalam Pokok Perkara,”

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.MH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000 ( lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Sumber di dapat dari Press Release yang di berikan kepada Awak media ” Forum Nusantara ” Pada saat acara berlangsung.

 

 

 

Menurut H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Ketua Tim Hukum ” Partai Hanura, Kemenangan ” PARTAI HANURA”, Putusan PTUN Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang mengadili perkara a quo ini, merupakan putusan yang sangat adil dan memberi manfaat besar bagi penyelesaian sengketa panjang Partai Hanura yang mengarah pada kehancaran dan perpecahan internal pengurus, kader dan simpatisan partai.

Dikatakan pula oleh H. Adi Warman, SH, MH, MBA, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), sesungguhnya Putusan PTUN Jakarta ini merupakan kemengan Partai Hanura secara menyeluruh bagi kelangsungan dan kejayaan Partai Hanura yang lebih baik lagi untuk melangsungkan perjuangan dan cita-cita demi kejayaan dan masa depan Bangsa Indonesia, putusan ini merupakan suatu kemenangan bersama bagi kader Partai Hanura.

 

 

H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Juga menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan bersama untuk seluruh Kader Partai Hanura, Baik itu Yang dari kubu Marsekal Madya TNI (Purnawirawan)  Daryatmo, S.IP dan, Atau Oesman Sapta Orang (OSO). Ini Adalah Kemenangan Kita bersama seluruh kader partai Hanura. Tegasnya

Lebih jauh lagi H. Adi Warman, SH, MH, MBA, mengatakan saat ini meruapakan waktu yang tepat bagi semua pihak baik versi penggugat oleh hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, yang Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, dan pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (030) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat II lntervensi, untuk mencari solusi atau jalan terbaik menuju kaerah penyelesian internal partai agar aspirasi politik pengurus dan kader Partai Hanura, pada pemilu tahun 2019 – 2024 dapat terwujud.

Diharapkan Kata H. Adi Warman, SH, MH, MBA, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat lndonesia (Peradi) itu, agar egoisme sektoral dan pertikaian internal pengurus segera dihentikan, saat ini waktunya untuk bersatu padu membangun bangsa dari keterpurukan ini dan mari kita menatap wajah Indonesia yang kita cintai ini untuk maju bersama Partai Hanura.

Sementara terkait Pengrusakan di KPU yang di lakukan sejumlah oknum yang di duga sebagai pengurus DPP Partai Hanura terhadap Sarana, dan Prasarana KPU Pusat yang mengakibat kan pecahnya kaya meja yang merupakan aset Pemerintah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Beserta TIM Advokasi Hukum Meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini menindak tegas Oknum – Oknum yang sudah melakukan kegiatan anarkis tersebut sebab kalau tidak hal ini bisa saja akan terus menggangu lembaga KPU. Pungkasnya H. Adi Warman, SH, MH, MBA.

GUNTUR

 

 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *