Rantang Kasihmu Daerahku kami Rakyatmu

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Forumnusantaranews.com
Dalam Kurun waktu satu Minggu  team LSM COBRA menemukan beberapa warga miskin yang menurut pengakuannya, sama sekali belum dapat berupa bantuan dari Pemerintah Daerah Banyuwangi, Minggu 17/11/2019.

“Sesuai penyelusuran dari team LSM COBRA menurut informasi
yang diterima dilapangan warga Yudi Ependi yang Tuna Wicara beralamat di Perumahan Villa Asri blok B-2 Kelurahan Klatak Kecamatan kalipuro  belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah”

Guna  untuk memastikan Ketua LSM KOBRA DPC Banyuwangi Daud Djoni, WD akrab disapa mas Djoni Mengatakan,” dengan bahasa isyarat suara dan gerakan tangan, “Dari  pengakuan Yudi Efendi melalui bahasa isyarat suara dan gerakan tangannya, Dia berstatus punya keluarga dan 3 (tiga) anak,  hidupnya mencari rosokkan, perbaikan jam tangan atau ganti batere jam tangan dengan keliling pakai gerobak, selama ini rumah yang di tempati  dia masih mengontrak dan alamatnya rumah ditempelkan digerobak, saat ditemui dipinggir jalan,” ujarnya Dhoni.

Masih sambung  Dhjoni saya menghimbau,” pada Pemerintah Daerah Banyuwangi khususnya  Bupati H. Abdulah Azwar Annas S.Sos bersama jajaran semua SKPD mulai Dinas Sosial, Forpimda dan Forkompimka segera melakukan pendataan warganya yang kurang mampu atau Fakir miskin maka demi kehidupannya dan keluarganya, karena mereka  setiap harinya di upayakan harus ada hasil walau tidak maksimal, yang terpenting bisa menafkahi untuk keluarganya  supaya tidak meminta belas kasihan pada orang lain tentunya.

Semestinya penanganan Fakir Miskin yang di lakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yaitu, Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi : Fakir Miskin dan Anak – Anak terlantar di pelihara oleh Negara merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan Fakir Miskin akan mendapatkan haknya adalah memperoleh Pelayanan Pemukiman yang layak dan sehat sejahtera, jadi apabila hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan Undang – Undang nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin belum di jalankan dengan semestinya,”imbuhnya Djoni.

Semoga harapannya menjadi lebih bisa di proritaskan lebih baik lagi agar warga Banyuwangi kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat meringankan beban masyarakat miskin.

(amin/team)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *