Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » RUU KKS Di Duga Dianggap Bisa Berpotensi Menimbulkan Kerentanan Kepada Pelaku Bisnis Dan Dunia Usaha

RUU KKS Di Duga Dianggap Bisa Berpotensi Menimbulkan Kerentanan Kepada Pelaku Bisnis Dan Dunia Usaha

(117 Views) Agustus 18, 2019 5:34 pm | Published by | No comment

RUU KKS Di Duga Dianggap Bisa Berpotensi Menimbulkan Kerentanan Kepada Pelaku Bisnis Dan Dunia Usaha

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil “KMS” yang mengangkat tema menyikapi rencana pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Minggu 18 Agustus 2019

JAKARTA – Forum Nusantara, “Koalisi Masyarakat Sipil” KMS gelar acara konferesi Pers dalam rangka menyikapi rencana pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, acara berlangsung Minggu 18 Agustus 2019 bertempat di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV J Nomor 5B, Tebet Jakarta Selatan (18/08)

Konferensi Pers ini menghadirkan pembicara, “Al Araf dari Imparsial, Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Rountable, Wahyudi Djafar dari Elsam, Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute, dan Anton Ali Abas dari Institute of Democracy.

Menyikapi RUU KKS yang di duga Koalisi Masyarakat Sipil, bisa berpotensi menimbulkan kerentanan kepada pelaku bisnis dan dunia usaha, dan DPR juga tidak perlu untuk terburu – buru dalam mengesahkan RUU KKS.

Ikhsan Yosari dari SETARA Institute mengatakan bahwa rancangan undang -undang (RUU), Keamanan Ketahanan Siber (KKS) saat ini justru akan mengancam komunitas siber. Perlunya pendekatan berbasis HAM dalam rangka menyusun RUU KKS ini, “RUU KKS, jangan sampai mengancam hak masing masing individu. Kata Ikhsan Yosari saat konferensi Pers berlangsung.

Sementara itu, “Anton Ali Abas dari Institute Of Democracy mengatakan bahwa RUU KKS ini sebenarnya tidak menggambarkan dan membicarakan tentang dunia siber dan keamanan nasional, “RUU KKS ini lebih pas jika disebut sebagai “RUU BSSN” karena isi dan kandungan di dalam RUU tersebut berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan BSSN, bukan membicarakan keamanan dan ketahanan nasional di bidang siber. RUU KKS ini sebenarnya sangat jelas menunjukkan bahwa isi dari pasal pasal di dalamnya saling tumpang tindih dengan kementerian dan instansi lainnya seperti Kominfo, Kemlu, TNI, Polri dan Bin. Kata Anton Ali Abas

Wahyudi DJafar dari Elsam

“Anton menambahkan, “RUU KKS ini sangat berpotensi menjadi sebuah bentuk penyelundupan hukum secara ilegal karena poin poin RUU KKS ini sama sekali tidak pernah dibahas atau dimunculkan isinya di dalam forum DPR, tiba – tiba saja RUU KKS tersebut muncul di permukaan dalam bentuk “rancangan”. “RUU KKS ini sebenarnya tidak memperkuat keamanan nasional di bidang siber, tapi justru menjauhi prosedur hukum yang berlaku sesuai aturan. “RUU KKS ini juga telah menjauhi semangat “desentralisasi, “karena semua wewenang yang seharusnya menjadi milik dari pemerintah daerah, tapi justru gara – gara RUU ini, semua wewenang daerah diambil alih oleh BSSN. Ungkapnya Anton

Ungkapnya lagi, “tujuan UU keamanan siber yang baik adalah mampu melindungi manusianya, individunya, komunitasnya dan perangkatnya. “Namun RUU KKS samasekali tidak mengakomodir hal tersebut. “RUU KKS saat ini lebih cenderung mengarah pada street sentris, bukan human sentris, “RUU KKS sama sekali tidak menyinggung informasi strategis nasional dan critical information infrastructure yang seharusnya RUU KKS mampu menjelaskan hal tersebut. RUU KKS yang berhasil menjelaskan hal tersebut adalah RUU milik Singapura dan Estonia, “RUU KKS gagal mengidentifikasi kebutuhan dari tiap tiap aktor (TNI, Polri dan Instansi lainnya). Kata Anton

Katanya lagi, “RUU KKS tidak mampu mengakomodir wewenang BSSN secara spesifik agar tidak terjadi overlapping antar kementerian dan instansi lainnya, “RUU KKS gagal menerjemahkan prinsip prinsip dari HAM, “contohnya adalah pasal 38, “dalam pasal tersebut berisi tentang tindakan pembatasan dan pemblokiran konten-konten yang dianggap berbahaya, “Pasal ini menjadi sangat buas karena tidak adanya definisi yang jelas dari konten yang berbahaya, “pasal yang ada di RUU KKS juga banyak yang tidak sesuai dan tidak nyambung, salah satunya adalah pasal 3 yang menjelaskan bahwa “penyelenggara keamanan siber adalah lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, sedangkan di pasal lainnya justru ada isi yang menjelaskan bahwa “pelaku dunia bisnis harus membuat operasional keamanan siber yang terintegrasi dengan BSSN”, hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar karena di dalam pasal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pelaku dunia usaha TIDAK menjadi bagian dari penyelenggara keamanan siber nasional. Pungkasnya Anton Ali Abas “Institute of Democracy”

GUNTUR

Kontributor
Amy78


No comment for RUU KKS Di Duga Dianggap Bisa Berpotensi Menimbulkan Kerentanan Kepada Pelaku Bisnis Dan Dunia Usaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *