Safarudin Kecewa, Perkara Dimenangkannya Diduga “Terabaikan” Pemimpin Pemda Bengkalis

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Foto : Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Yang Memutuskan Dan Mengekuarkan Eksekusi Perkara Safarudin

Pekanbaru, Riau | FNNews – Berawal dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bengkalis pada 11 Juli 2017 lalu, salah satu pesertanya yakni Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Mandau (dulunya Kecamatan Mandau).

Salah seorang sosok pria, Safararudin ikut serta sebagai Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2. Menang dalam ajang politik pada pilkades tersebut atas lawannya berdasarkan surat penetapan panitia pilkades Desa Tasik Serai Barat, Nomor 7 Tahun 2017 Tertanggal 14 Juli 2017.

Namun ironis, dari hasil surat penetapan panitia pilkades Desa Tasik Serai Barat tersebut yang dimenangkan Safaruddin salah satunya. Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Bengkalis, Nomor 450/KPTS/VIII/3017 Tertanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan pungutan suara ulang pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Mandau.

Tak terima dengan SK tersebut, Safarudin melalui kuasa Hukumnya melayangkan gugatan ke PTUN Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2017. Sebagai tergugat adalah Bapak Bupati Bengkalis, dan para pihak terkait.

Lanjut gugatan yang dilakukan Kepala Desa Tasik Serai Barat, Safarudin sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Bupati Bengkalis. Padahal PTUN Pekanbaru dan Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatannya. Diapun menilai, Bupati Bengkalis telah mengangkangi putusan dua lembaga Peradilan tersebut.

Diketahui, Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kabupaten Bengkalis yang digelar pada tanggal 11 Juli 2017 lalu telah memutuskan Safarudin sebagai Kepaa Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

Pilkades secara serantak se-Kabupaten Bengkalis tersebut dalam pelaksanaan tidak ada kendala dan berlangsung kondusif, Sehingga surat penetapan panitia Pilkades Desa Tasik Serai Barat No. 7 Tahun 2017 tertanggal 14 Juli 2017 yang menetapkan Safarudin sebagai Kades terpilih terbit.

Tapi ironi, ada pemilihan pemungutan suara ulang di TPS 1, sementara Safarudin sebagai kandidat Cakades tidak diberitahukan oleh panitia Pilkades. Jelas hal ini sangat merugikan Safarudin yang sudah diputuskan sebagai pemenang.

“sedangkan kita tidak berada ditempat. Hal ini kami anggap pelaksanaan pemungutan suara ulang itu cacat hukum. Dan kami akan menuntut perihal ini berdasarkan aturan dan dasar yang menetap serta menyatakan.” kata Safarudin saat dihubungi forumnusantaranews.com (14/01/2020) via telepon selulernya melalui pemegang kuasa atas perkara yang dihadapinya.

Dijelaskan Safarudin, bahkan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru melalui surat yang dilayangkan ke Bupati Bengkalis, Nomor : W1.TUN.823/Prk.02.02/8/2019, Tanggal 20 Agustus 2019, perihal : Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/G/2017/PTUN PBR, Tanggal 20 Desember 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 14/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Maret 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 397/K/TUN/2018, tertanggal 24 Juli 2018.

“Jika hal ini tidak diindahkan, justru menjadi preseden buruk seorang kepala Daerah yang mengkangkangi Keputusan Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Hal ini, Safarudin selaku Kepala Desa yang dimenangkannya dan sebagaimana putusan Mahkamah Agung serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melayangkan surat kepada Bupati Bengkalis.

“Anehnya, sampai saat ini surat itu sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati sebagai penguasa tertinggi di kabupaten Bengkalis ini,” ucap Safarudin menyayangkan.

Dipintanya, “agar Bupati Bengkalis melaksanakan putusan putusan yang dilayangkan ke dirinya selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Bengkalis. eksekusi hingga saat ini tidak dilaksanakan, kita sudah berulang kali ke PTUN Pekanbaru dan kami sudah diperintahkan saat ini pengambilan atribut untuk persiapan pelantikan, anehnya bukan saya yang dilantik pada waktu itu. ya, berharap Peraturan bagi Kepala Daerah yang tidak menjalankan amanah Peraturan Perundang-undangan hendaknya deiberikan sanksi sesuai aturan di Republik Indonesia ini.” tutup Safarudin.

 

 

**MHasbi/TIM


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *