SERTIFIKAT TAK KUNJUNG SELESAI ATR BPN SUMENEP DI LAPORKAN PRESIDEN DAN OMBUSTMEN

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Sumenep FN, Program Pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya tidak akan pernah bergeser dari kometmen yang di kenal dengan NAWACITA, tapi tidak semua program dan kometmen tersebut bisa di implementasikan sampai ketingkat kabupaten, sebut saja salah satu program bidang pelayanan publik dalam proses penerbitan sertifikat tanah PTSL oleh Kementrian Agraria ATR BPN kabupaten Sumenep madura, dalam melaksanakan preses sertifikasi tanah sangat lemot alias lamban, semestinya selesai tidak boleh lebih dari sembilan puluh hari tapi sampai saat ini sudah lebih satu semester belum ada kejelasan, walaupun hanya sebagian kecil yang sudah di serahkan pada masyarakat desa Kertasada kecamatan Kalianget, tapi yang jelas kometmen NAWACITA belum sepenuhnya bisa di ikuti oleh intansi tersebut, mungkin karena memang budaya etos kerja belum bisa di tanggalkan oleh petugas yang cenderung bermental koruptif, sehingga masyarakat resah untuk segera menerima program Prona gratis itu, padahal masyarakat tidak sepenuhnya menerima program PTSL tahun 2017 gratis masih banyaknya pungli yang bergentayangan, saat media ini konfirmasi kepada BPN setempat beberapa bulan yang lalu melalui ormas MACITA ( Masyarakat Cinta Tanah Air ) kabupaten sumenep, respon petugas kurang memuaskan alias tidak jelas,hanya janji janji saja tegas Budi yanto,SH ketua MACITA Sumenep, lebih jauh Budi yang juga wakil ketua BPD desa Kertasada mengatakan bahwa terpaksa saya mengadu ke Presiden Republik Indonesia dan lembaga Ombustmen melalui pendamping hukum LBH LPKP2HI ( Lembaga Pengawas Korupsi Dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia, saya sangat sesalkan atas etos kerja petugas BPN se akan menghambat program pemerintah dalam menyelesaikan sertifikasi tanah lewat PTSL tesebut, harapan saya dengan adanya reaksi masyarakat kertasada pihak BPN akan segera menyelesaikan dan menyerahkan sertifikat kepada masyarakat karena masyarakat sangat butuh sertifikat tanah tersebut tegasnya
Di tempat terpisah Moh Hasan Presiden Eksekutif LPKP2HI saat di konfirmasi melalui selulernya menandaskan,bahwa pihaknya terus akan mendesak pihak ATR BPN kabupaten sumenep agar Pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017 segerah di proses dan di serahkan kepada masyarakat desa kertasada,karenag tidak ada alasan pihak BPN untuk memperlambat menyerahkan sertifikat tersebut, dengan mempunyai sertifikat maka masyarakat akan lebih bisa meningkatkan dari segi taraf ekonominya sejalan dengan cita cita NAWACITA, kami sebagai kuasa dari masyarakat desa kertasada akan terus memperjuangkan dan mendampingi masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada tegas Advokat Moh Hasan yang juga bos Media Forum Nusantara Group ini ( sim )


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *