Tersangka Korupsi Jasmas DPRD Surabaya, Berpotensi Bebas

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Moh. Hasan SH, Presiden Eksekutif Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP-2HI)/dok. Junaedi (FN)

SURABAYA (FN News.com) – Agus Setiawan Tjong (AST) tersangka kasus korupsi program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Kota Surabaya tahun anggaran 2016 berpotensi lepas dari pasal yang dijeratkan Jaksa. Sebab, dia dijadikan tersangka tunggal dalam kasus ini.

Pernyataan itu diungkap Presiden Eksekutif Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP-2HI) Moh. Hasan. Menurutnya, tindak pidana korupsi mustahil dilakukan perorangan tanpa melibatkan pihak lain.

“Kalau cuma AST ada kemungkinan dia akan lepas dari jeratan hukum. Korupsi itu ada rangkain peristiwa. Pertama ada unsur niatan jahat merugikan keuangan negara untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi. Jadi tidak mungkin dia (AST) bertindak sendiri” Papar Hasan, Jumat (1/3).

Hasan menilai ada kejanggalan semenjak awal kasus ini bergulir di kejaksaan. Sebab dari sekian banyak pihak yang diperiksa hanya AST yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau kami melihat dari awal kasus ini, 230 RT/RW bisa serempak mengajukan pengadaan terop, meja, kursi dan Sound Syistem. Tidak mungkin kalau tidak ada sekenario diawal sehingga bisa kompak mengajukan jenis barang yang sama.”kata dia.

Kejangglan lain dalam kasus ini menurut Hasan. Jaksa dinilainya kurang agresif dalam melakukan penyidikan, bahkan terkesan molor dalam mengusut kasus korupsi ini.

Menurut Hasan, Setiawan Tjong dalam kasus ini adalah Direktur dari PT Cahaya Sang Surya Dwi Sejati (CSSDS) selaku korporasi atau perusahaan yang menerima order dan produsen yang memproduksi barang-barang permintaan masyarakat melalui program Jasmas, produk DPRD Kota Surabaya.

“Nah dia memiliki kewenangan dalam perusahaan. Tapi terlepas dari itu, bisa tidak jaksa nanti membuktikan adanya Mens Rea [niatan jahat] AST untuk merugikan keuangan negara, kalau menguntungkan perusahaan jelas iya. La wong dia itu berposisi sebagai perusahaan yang menerima order. Makanya tidak bisa dia dijadikan pelaku tunggal.”paparnya.

Program pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD atau APBN. Menurut Hasan mempunyai sistem pengawasan yang ketat dan berlapis, kalau pihak yang bersangkutan sudah meloloskan, berarti program tersebut sudah clear.

“Kalau dikemudian hari ada kerugian negara, yang salah berarti terletak pada pengawas anggarannya semisal PPK atau semacamnya. Kalau mereka dilompati dan menjadikan korporasi sebagai penanggung jawab tunggal berarti ada yang salah dalam proses penyelidikannya”beber Hasan.

Agus Setiawan Tjong/dok. Junaedi (FN)

Dikesempatan yang sama, Praktisi dari fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, Wayan Titip Sulaksana menyatakan hal yang sama. Dijadikannya AST sebagai pelaku tunggal dalam kasus ini dinilainya kurang sempurna.

“Ya, [dapat bebas] perkara ini tidak sempurna, terutama pelakunya yang hanya pelaku tunggal”paparnya.

Wayan Titip juga melihat adanya kejanggalan dalam kasus ini. Sebab kata dia, Jaksa belum menyentuh dan memperdalam kemana larinya aliran dana hasil korupsi tersebut.

“Yaa enggak masuk akal sehat. Seharusnya Jaksa Penyidik menelusuri aliran dana hasil korupsi itu, siapa saja yang menerima. Jadi bukan pelaku tunggal. Kejahatan tipikor adalah kejahatan berjamaah.”imbuhnya.

Ditandaskan Wayan Titip, Jaksa penyidik wajib membongkar aliran uang hasil korupsi dari tersangka, “siapa saja yang menerima. Penerima harus dijadikan tersangka pula.”kata dia.

Agus Setiawan Tjong dalam perkara ini oleh jaksa dijerat dengan sangkaan pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menurut Korps Adhyaksa di Jalan Kemayoran Baru No. 1 Surabaya (Kejari Perak). Program Jasmas tersebut telah merugikan keuangan negara senilai Rp. 5 miliar.

Dari beberapa pihak yang telah diperiksa oleh Kejaksaan, termasuk anggota dan wakil DPRD Kota Surabaya. Semuanya berstatus sebagai Saksi. Hal ini lah yang disoal oleh beberapa pihak. Bahkan mereka pesimis apakah nantinya jaksa dapat membuktikan niat atau kesengajaan AST untuk merugikan keuangan negara.@ [Jun]

Artikel ini telah tayang pada awasnews.com dengan Judul “Jadi Tersangka Tunggal Korupsi Jasmas, Setiawan Tjong Berpotensi Dibebaskan”


Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *