Tiga Belas Pengurus DPD IPHI Gelar Munaslub Di Jakarta

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

JAKARTA, (FN news.com) — Sebanyak 13 Pengurus DPD Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menggelar Munaslub di Menara Peninsula Hotel, Jl. Let. Jend. S. Parman, 78 Jakarta. Jumat, (7/9).

Munas rencananya digelar hingga 9 September 2018.

Munaslub itu digelar sebab mayoritas pengurus DPD IPHI meragukan keabsahan Munas tanggal 14-16 Agustus yang diadakan di Surabaya, karena dalam Munas tersebut tidak dihadiri oleh mayoritas DPD dan DPC, IPHI.

“Munas di Surabaya diragukan keabsahannya karena tidak dihadiri oleh DPD,DPD dan DPC, DPC anggota IPHI yang memiliki hak suara yang sah menurut AD / ART,” Rilis Pengurus senior IPHI, H. Yan Juanda Saputra.

Sedangkan untuk Munaslub di Jakarta, digagas tiga Perwakilan DPD fungsionaris yang ada ditubuh IPHI, diantaranya ialah DPD DKI Jakarta, DPD Jawatengah dan DPD Jawatimur.

Tiga pengurus DPD Fungsionaris tersebut menolak dan tidak mengakui semua bentuk kepengurusan yang dibuat dalam Munas di Surabaya.

Diketahui Dalam Munas IPHI di Surabaya, tanggal 14-16 Agustus 2018. Rakhmat Santoso ditunjuk sebagai ketua DPP IPHI secara aklamasi oleh beberapa peserta yang hadir.

Pengukuhan Rakhmat sebagai ketua juga direstui oleh Herman Kadir, yang mengaku sebagai ketua Steering Commite.

Dari beberapa informasi yang dikumpulkan, Herman Kadir merupakan salah satu dari 7 orang anggota Komite penyelamat IPHI.

Dalam surat tugas tanggal 7 Maret 2018, tujuh orang ditugaskan untuk segera menyelamatkan roda organisasi dengan segera menggelar Munas pada 9 Mei 2018.

Tujuh orang Pelaksana Tugas (Plt) itu ialah H Yan Juanda Saputra, H Zamakh Sari, Sujud Sirajuddin, H Nudirman Munir, H Abdul Rahim Hasibuan, H Herman Kadir dan H Asfifuddin.

Namun karena ada kendala, Munas yang rencananya diadakan tanggal 9 Mei 2018 gagal digelar.

Tiba-tiba tiba H Abdul Rahim Hasibuan bersama dengan H Herman Kadir tanpa ijin Plt yang lain, merencanakan menggelar Munas tanggal 14-16 Agustus 2018 di Surabaya.

Rencana Munas itu diketahui melalui surat pemberitahuan tertanggal 1 Agustus 2018.

“Munas tersebut mendahului hasil pertemuan dari para Plt yang sudah mengagendakan Munas di Hotel Crown Jakarta pada 25-26 Agustus 2018, ” terang Yan Juanda melalui keterangan tertulis.

Surat pemberitahuan itu, jelasnya, sangat mengagetkan semua pihak. Karena selain dadakan, surat itu dikeluarkan tanpa mengindahkan Surat Tugas Tanggal 07 Maret 2018 dengan para Plt yang lain.

“Dan yang lebih fatal adalah surat tersebut dua kali mengatasnamakan Carataker IPHI yang telah kadaluarsa dan berakhir setelah terbitnya Surat Tugas Tanggal 07 Maret 2018.”

Pada tahun1987 Pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia ( IPHI ) sebagai wadah bagi para pengacara praktek.

IPHI didirikan di Surabaya dan diketuai oleh Abdul Azis Muhammad Bahlmar.

Pendirian IPHI didasarkan pada dikotomi antara advokat dan pengacara praktek. Keberadaan Ikadin yang saat itu menjadi wadah tunggal disebut hanya mengakomodasi para advokat dan tidak memberi ruang pada para pengacara praktek.@ [J-N].

 

Artikel ini sudah tayang di awasnews.com, tanggal 7/9/18. Salah satu group dari media forumnusantara


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *