Wah! Tembus Simetris, Pilkades Serentak di Tegal Menimbulkan Fenomena Baru

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

FORUMNUSANTARANEWS.COM

Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) di Kabupaten Tegal tahun 2017 usai sudah diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2017. Pilkades di 48 desa itu berjalan dengan baik dan lancar walaupun masih ada kelemahan yang ditemukan, baik dari segi pembentukan P2KD, pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Kelemahan itu sangat merugikan para calon peserta Pilkades. Dari beberapa kelemahan, satu hal yang paling penting dibahas di sini adalah menyangkut fenomena coblos tembus simetris surat suara.

Kejadian itu terjadi hampir di seluruh desa yang menyelenggarakan pemilihan seperti di Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, fenomena Coblosan Tembus Simetris dan dinyatakan sebagai Suara Rusak oleh Panitia Pilkades mencapai 2.197 suara, angka tersebut dua kali lipat melebihi perolehan suara calon yang dinyatakan menang. di Desa Dukuh Salam, dan di desa-sesa lainnya juga terjadi hal yang sama.

Banyaknya coblos tembus itu tentu sangat disayangkan, di mana hilangnya hak pilih warga yang sudah bersusah payah datang ke TPS. Sayangnya fenomena coblos tembus yang acap terulang itu tidak diakomodir dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Hal ini sangat kontradiktif/bertolak-belakang dengan tata cara pemungutan dan penghitungan pada Pemilihan Legislatif, Presiden, Pilkada Gubernur maupun Pilkada kabupaten/kota.

Dalam hal di atas, coblos tembus dianggap sah, jika; 1. Coblos tembus tersebut simetris atau sejajar dengan tata letak surat suara jika lipatan kertas dibuka. 2. Coblos Tembus tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon lainnya

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU No. 151/KPU/II/2017 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, disahkannya fenomena coblos tembus tersebut bertujuan untuk melindungi hak politik pemilih yang sudah datang ke TPS dan untuk mengantisipasi jika petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak menginformasikan dengan benar kepada pemilih bagaimana cara memilih yang baik dan benar.

Untuk antisipasi petugas di TPS tidak mengingatkan pemilih untuk membuka terlebih dahulu lipatan surat suara. Baik Dinas Permades maupun P2KD atau Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menerbitkan Contoh Surat Suara sebagai bahan bagi Panitia Pemilihan dan Calon Kades melakukan tahapan sosialisasi.

Dalam rangka mengantisipasi fenomena coblos tembus dan untuk melindungi hak politik pemilih, maka sebaiknya P2KD dan Panwas Pemilihan Kepala Desa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berwenang seperti Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dispermades dan Bupati sebagai Panitia Pengarah.

Jika memungkinkan, minta pendapat ahli tentang fenomena coblos tembus, seperti kepada pihak KPU, sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal dapat melantik kepala desa terpilih yang bisa diterima oleh semua pihak dan hak politik masyarakat bisa diakomodir.

Jika memang coblos tembus itu nantinya dianggap sah, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Permades dapat segera meminta surat suara tidak sah dalam Pilkades dibuka untuk dihitung ulang, terkait adanya surat suara yang coblosannya tembus secara simetris karena pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna saat mencoblos. Surat suara seperti itu di sejumlah Pilkades di 45 desa dinyatakan tidak sah. Hal tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal agar pesta demokrasi di tingkat desa berjalan demokratis, aman tanpa gesekan.

DEMOKRASI DI BAWAH TEKANAN WACANA KONDUSIFITAS

Dibawah Tekanan
Wacana rekomendasi aparat keamanan (jika dihitung ulang keadaan akan tidak kondusif) sangat menarik untuk di cermati.

LANTAS, jika tidak di hitung ulang, apakah ada jaminan situasi kondusif?
(Bukankah potensi kondusif/tidak kondusif itu terdapat di dalam dua pilihan Hitung Ulang/Tidak Hitung Ulang)

BUKANKAH, ketika ada wacana menimbang kondusifitas, menjadi alat berlindung pelaksana PILKADES yang telah membuat kekeliruan prosedur PILKADES ?

LALU, dimana esensi penyelenggaraan Demokrasi/adalah didalam produk hukum, bukan di dalam produk tekanan atas nama kondusifitas.

APAKAH, ribuan Hak Pilih yang menjadi KORBAN KEBODOHAN Pelaksana System Demokrasi akan dikorbankan lagi atas nama pertimbangan Situasi dan Kondusifitas ?

Atas kegaduhan ini, DISPERMADES dan PANITIA PENGAWAS serta PANITIA PELAKSANA akan MENGORBANKAN PANITIA PENGARAH dalam hal ini adalah BUPATI TEGAL.

PENYEBAB MASALAH
1. DISPERMADES Tidak menerbitkan Contoh Surat Suara, sebagai Bahan Panitia PILKADES melaksanakan Tahapan Sosialisasi “Sosialisasi bentuk Surat Suara – Cara membuka lipatan surat suara – Cara mencoblos – Dan cara melipat nya kembali”.

2. DISPERMADES Keliru dalam membuat dan mencetak Format Surat Suara, sehingga mengakibatkan Kesalahan dalam membuat Tata Cara melipat surat suara. (Surat suara dilipat mengarah keluar/bukan kedalam, sehingga menjebak pemilih, karena pertama di buka langsung terlihat Gambar Calon, sementara dibawah Gambar Calon masih terdapat lipatan Surat Suara) inilah penyebab timbulnya coblosan tuggal menjadi ganda simetris, yang kemudian oleh panitia pilkades dinyatakan sebagai suara rusak.

3. PANITIA TIDAK MELAKSANAKAN TAHAPAN SOSIALISASI PENCOBLOSAN:
Ini disebabkan DISPERMADES Tidak Menerbitkan Contoh Surat Suara, dan Surat Suara tiba ke Panitia PILKADES dari DISPERMADES pada H-2 PILKADES/Masuk Hari Tenang.

(Jika ada argumentasi bahwa Panitia Sudah melaksanakan Sosialisasi, ini sangat tidak relefan/karena tidak ada Bahan untuk Sosialisasi Pencoblosan) dan jika (Calon dan Timnya dianggap Lalai tidak memberikan Sosialisasi kepada pendukungnya, ini lebih tidak relefan lagi, karena jangankan Calon Kades dan TIM PEMENANGAN Nya, Panitia PILKADES saja TIDAK MEMILIK CONTOH SURAT SUARA, Itu semua terjadi karena DISPERMADES TIDAK MENERBITKAN CONTOH SURAT SUARA).

Catatan:
Terbitnya SURAT KEPUTUSAN BUPATI selaku KETUA PANITIA PENGARAH Untuk PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA YANG DIANGGAP TIDAK SAH/RUSAK adalah Skema Normatif dan Konstitusional untuk mengembalikan Rel Demokrasi pada titik kordinat Konstitusi berdasarkan peraturan dan sistem pelaksanaan Demokrasi PILKADES Serentak Kabupaten Tegal Tahap Petama Tahun 2017.

(Esensi Jawaban dari kondisi demikian itu ada pada “Political Will” Kemauan Politik Yang Baik dari hakim tunggal dari Penyelenggaraan Demokrasi PILKADES dalam hal ini adalah BUPATI)

Penulis : Urip Haryanto


One Comment

Urip Haryanto

Dalam kosmologi nuswantoro, desa adalah ibu nya kota. Dan desa merupakan garda pertahanan paling mendasar Demokrasi Pancasila, kerusakan sistem penyelenggaraan demokrasi sdh terjadi di desa.

Untuk selanjutnya, pilkades sdh hrs diselenggarakan oleh KPU, sebab desa juga masih termasuk bagian dari struktur pemerintahan nasional.

Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *