WARGA DESA KUNCEN MEMINTA PENAMBANGAN PASIR DIHENTIKAN

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Gambar Diambil : Dari Kedua Belah Pihak  Saat Rapat Kordinasi Sedang Berlangsung

Bojonegoro, Forumnusantaranews.com : Warga Desa Kuncen  Kecamatan Padangan, keberatan dan meminta agar penambangan dihentikan, karena merasa sangat dirugikan dengan adanya kegiatan penambangan pasir Ilegal, mengingat rumah mereka berada langsung di pinggiran bantaran selatan yang hanya berjarak lima puluh meter dari Sungai Bengawan Solo.Sedangkan berada di sisi utara adalah, Dusun Bandar Desa Batoan  Kecamatan Kasiman merupakan lokasi penambangan pasir yang diduga, hampir setiap harinya beroperasi.

Keberatan disampaikan langsung oleh Dasuki, seorang warga yang juga merupakan salah satu Ketua RT di Desa Kuncen dalam rapat Koordinasi bersama Pihak Pengusaha.

“Kami atas nama warga Desa Kuncen yang berada di pinggiran Sungai Bengawan Solo meminta kepada Pemerintah agar segera kegiatan penambangan dihentikan,”pintanya.

Dan permintaan ini mendapat sambutan hangat dari warga lainnya.

Rapat Koordinasi ini bertempat di Pendopo Kecamatan Kasiman, masing  masing dihadiri Dwi Edy  Prasetyo (Kasi Trantib Kecamatan Padangan) didampingin anggota Polsek Padangan, Mohammad Saifudin, Kepala Desa Kuncen, dan Arief Nanang Sugianto  S.STP (Camat Kasiman), Susilo Purnomo Kasidi (Kasi Trantib Kecamatan Kasiman), serta AKP. Ridwan Kapolsek Kasiman dan Kapten Infantri Abd. Karim Danramil Kasiman, sementara dari unsur Pemerintah Desa Batoan, diwakili Junaidi Sekdes Desa Batoan, Kecamatan Kasiman Bojonegoro.

Diceritakan oleh Kepala Desa Kuncen Mohammad Saifudin, Rapat koordinasi ini dilaksanakan, sebagai langkah tindak lanjut, setelah dirinya terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan ketua RW/RT dan  tokoh masyarakat setempat Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disampaikan kepada camat Padangan Sugeng Firnanto.

Sugeng Firnanto mendorong agar dilaksanakannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, mengundang unsur Pemerintah Desa beserta para pengusaha pasir dari kedua desa, agar dilakukan perundingan, guna mencari solusi terbaik.Untuk mencegah kemungkinan hal hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak.

Penambangan pasir, memang selalu menjadi permasalahan yang serius, baik penambangan pasir darat (galian C) dan penambangan pasir basah (penambang pasir di sungai).Selain kesulitan mendapatkan Perinjinan Surat Operasional Penambangan (SOP) dari Pemerintah, juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat yang terkena dampak langsung akibat penambangan pasir dengan pihak Pengusaha, adakalanya peselisihan ini sampai berujung dengan kekerasan.

Misalkan yang terjadi di desa Pasirian, Lumajang Jawa Timur.Ironisnya, di tengah kemelut tersebut, tidak dipungkuri baik yang pro dan yang kontra sama-sama menyadari bahwa setiap harinya, selama nafas pembangunan ini tidak terhenti, tentu saja membutuhkan jutaan ton perharinya untuk pembangunan, baik pembangunan sarana dan prasarana ataupun kebutuhan infra struktur lainnya.

“ Ada zone zone tertentu mas yang dibolehkan oleh pemerintah melakukan kegiatan penambangan mas, itupun harus ada surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan  sesuai  SOPnya,Perijinan tersebut hanya Pemerintah Propinsi dan  Pemerintah Pusat yang mengeluarkan,”kata Arief Nanang Sugianto  S.STP, camat Kasiman saat ditemui di rumah dinasnya, menjelang Rapat Koordinasi Pihak Penambang dengan kedua belah pihak, Selasa 20/03/2018.

Dalam sambutannya juga disampaikan oleh Arief Nanang Sugianto  S.STP, surat perijinan untuk penambangan pasir di sungai Bengawan Solo hanya bisa diberikan oleh pemangku otoritas SBS (Sungai Bengawan Solo).

” Walaupun mengandungi ijin tetap mengacu pada peraturan yang berlaku,  bagi penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo, yakni ke hulu 500 meter dan ke Hilir 1000 meter, apabila tanpa mengantongi ijin para pelaku bisa dijerat dengan dua Undang-Undang. Yakni, Undang-Undang Minerba dan Lingkungan Hidup.”tandasnya.

Junaidi Sekretaris Desa yang mewakili Kepala Desa Batoan, ditengah Sungai Bengawan Solo adalah perbatasan wilayah, sisi tengah utara masuk kawasan desa Batoan dan sisi tengah selatan masuk wilayah desa Kuncen.

“Persoalannya bukan perbatasan yang menjadi acuan, tapi akibat dari penambangan ini yang perlu kita fikirkan, “katanya.

Menurut Kapten Inf.Abd. Karim Z Danramil Kasiman, kebanyakan penambang terlihat masih dengan cara manual, tetapi untuk mengambil pasir tersebut penambang menggunakan mesin sedot, padahal cara menambang seperti itu tentu saja dilarang.

“Saya tidak punya kepentingan dengan mereka (Pihak Pengusaha Pertambangan) sebab itu saya himbau mereka, jangan karena demi perut menghalalkan segala cara, carilah rejeki yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,”tegasnya.

Seorang perempuan yang mewakili dari pihak pengusaha tampil ke depan, sayangnya ketika awak media menanyakan nama kepada perempuan tersebut, diduga, ia keberatan.Ia mengatakan kehadirinnya dalam pertemuan ini, mengharap dapat jalan keluar, artinya bukan sebaliknya para pengusaha malah disudutkan disini. Bahkan dikatakannya, kondisi rumah dipinggiran Sungai Bengawan Solo yang rusak, bukanlah akibat dari abrasi, akan tetapi memang kondisi alamnya yang sejak dahulu seperti itu keadaannya.

“ Pekerja pekerja kami bekerja untuk menghidupi keluarganya, dan itu harus difikirkan.Jika begini keadaannya namanya tidak ada jalan keluarnya,”protesnya.

Akibat protes ini sontak terjadi perdebatan antara pihak penambang dan warga korban penambang pasir.Melihat situasi sepertinya akan memanas, Kapten Inf.Abd. Karim Z Danramil Kasiman, langsung angkat bicara.

“Solusinya seperti yang dikatakan tadi, boleh menambang dengan catatan ke hulu 500 meter dan ke hilir 1000 meter, itupun harus ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi.Beres kan gak ada masalah,” tegas Abd. Karim Z.

Warning’ juga langsung disampaikan oleh AKP Ridwan selaku Kapolsek Kasiman kepada Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Sungai Bengawan Solo“Yang pasti akan terjerat adalah penambang yang tidak dilengkapi perijinan dan penambang yang tidak melakukan reklamasi,” tegasnya, Selasa 20/03/2018.

Selanjutnya, sanksi hukum juga akan dikenakan pada penambang yang lokasi tambang berbeda dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi.

Kemudian AKP Ridwan selaku Kapolsek Kasiman mengakhiri rapat koordinasi tersebut, sehingga tetap kondusip sampai selesai.(Ajas).

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *