Dilaksanakan Secara Virtual, DPRD Tulungagung Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Menjadi Perda

Silahkan bisa Share di :

Avatar

TULUNGAGUNG – Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).Penetapan tersebut berlangsung pada Senin (13/7/20) dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung.

Selain menetapkan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 menjadi Perda, dalam rapat paripurna tersebut juga di setujuinya atau ditetapkannya tiga raperda menjadi perda, masing-masing adalah Raperda tentang Permberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa, Raperda tentang pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging, dan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah.

Rapat paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung ini di laksanakan secara Virtual, serta dihadiri oleh Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, Para Wakil ketua DPRD Tulungagung, serta Sekda Tulungagung Sukaji.

Adapun pelaksanaan APBD Tulungagung tahun 2019 secara rinci, untuk pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.669.181.722.158,88 terealisasi Rp 2.762.645.223.248,10 atau tercapai 103,50. Belanja setelah perubahan Rp 3.018.875.894.643,41 terealisasi Rp 2.609.242.216.162,64 atau tercapai 86,42persen. Hal ini membuat defisit Rp 349.694.172.484,53 dengan realisasi Rp 153.403.007.085,46 (43,87 persen).

Sedang di pembiayaan, penerimaan setelah perubahan Rp 354.694.172.484,53 terealisasi Rp 357.383. 248.989,39 (100,76 persen). Dan di pengeluaran setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00 terealisasi Rp 5.000.000.000,00 (100 persen). Sehingga pembiayaan netto Rp 349.694.172.484,53 dengan realisasi Rp 352.383.248.989, 39. SILPA tahun berkenaan nol dengan realisasi Rp 505.786.256.074, 85.

Kendati semua fraksi DPRD Tulungagug menerima dan menyetujui penetapan raperda menjadi perda, namun mereka masih me catatan-catatan. Seperti yang disampaikan Fraksi Gabungan, di antaranya mereka meminta bupati untuk menaikkan honor 1.973 guru honorer agar lebih bersemangat dalam berkarya guna memajukan dunia pendidikan di Tulungagung.

Begitu pun yang disampaikan Fraksi PAN. Mereka mengharapkan Pemkab Tulungagung dapat memberikan insentif bagi guru honorer (GTT) dari yang semula Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Menanggapi catatan fraksi-fraksi di dewan, Bupati Maryoto Birowo, menyatakan akan melaksanakannya. Termasuk permintaan tambahan honor bagi honorer guru. “Kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Baharudin, menandaskan kenaikan honor guru honorer sudah seharusnya diperhatikan oleh Pemkab Tulungagung. Masalahnya, saat ini banyak guru berstatus ASN yang sudah purna tugas. “Peran guru ASN yang pensiun itu sudah banyak diganti oleh guru honorer. Jadi sudah selayaknya mereka mendapat tambahan honor,” tuturnya.(*)

Silahkan bisa Share di :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *