Kunjungan Presiden ke Prancis Dinilai Perlu Dijelaskan Secara Transparan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan kekhawatiran terkait frekuensi kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam beberapa bulan terakhir. PDIP menilai bahwa setiap kunjungan luar negeri seharusnya memiliki tujuan jelas, agenda terstruktur, serta capaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perjalanan kenegaraan mampu memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.
Berdasarkan catatan, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan ke Prancis sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan efektivitas dari setiap agenda diplomasi yang dijalankan. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri harus memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik,” ujar Andreas di Jakarta, Sabtu (30/5).
Andreas juga mengingatkan bahwa tradisi diplomasi yang dijalankan oleh para presiden sebelumnya, mulai dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, selalu diimbangi dengan agenda yang terukur dan memiliki kepentingan strategis yang jelas bagi negara. Ia menilai bahwa frekuensi perjalanan luar negeri presiden bukanlah hal baru. Pada masa Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kritik serupa juga pernah muncul.
“Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo,” tegasnya.
Menurut Andreas, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) maupun juru bicara pemerintah perlu menjelaskan secara rinci maksud dan sasaran dari setiap perjalanan luar negeri yang dilakukan kepala negara. Ia menilai, informasi mengenai agenda presiden seharusnya disampaikan kepada publik sebelum keberangkatan sehingga masyarakat memahami kepentingan yang diwakili presiden dalam lawatan tersebut.
“Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andreas menekankan bahwa alasan kunjungan luar negeri seharusnya tidak hanya didasarkan pada agenda seremonial ataupun kegiatan pribadi yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan negara. Ia menilai bahwa penggunaan alasan seperti sholat Idul Adha di Prancis sebagai dasar kunjungan tidak cukup meyakinkan.
Sebagai informasi, kunjungan terbaru Presiden Prabowo ke Prancis berlangsung pada 27 hingga 30 Mei 2026. Dalam lawatan tersebut, Prabowo menyatakan berhasil membawa sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Prancis dengan nilai mencapai Rp 61,25 triliun. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah mengunjungi Prancis pada 23 Januari dan 14 April 2026. Intensitas kunjungan tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan yang meminta adanya transparansi terkait manfaat dan hasil konkret dari agenda diplomasi tersebut.
Tinggalkan Balasan