Wapres RI ke-10 dan 12 Tidak Mau Berkomentar Soal Isu yang Sedang Viral
Wakil Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat pada periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau biasa dikenal dengan JK, tidak ingin memberikan komentar terkait berbagai isu yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Berbagai masalah seperti penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan rupiah, hingga desakan untuk menghentikan beberapa program prioritas pemerintah, menjadi topik utama dalam aksi demo mahasiswa di berbagai daerah.
JK menolak untuk berkomentar lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang saat ini diprotes oleh masyarakat. Ia justru mengajak seluruh warga negara untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan.
“Kita dukung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk rakyat secara keseluruhan,” ujar JK seusai menghadiri acara Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Masjid Agung, Kota Bandung, pada Selasa (16/6/2026).
Selain itu, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), JK juga mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid. Menurutnya, kemakmuran masjid ditentukan oleh jumlah jemaah yang datang untuk beribadah. Namun, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kemakmuran masyarakat sekitar masjid.
“Masjid juga disamping kita makmurkan, bagaimana meningkatkan kemakmuran kepada masyarakat,” tambahnya.
Aksi Demo Mahasiswa di Bandung Raya
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung Raya menggelar aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (15/6/2026). Kedatangan mereka merupakan respons atas berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Salah satu peserta demo, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Menurutnya, gerakan ini bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga mewakili keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang dianggap sewenang-wenang oleh pemerintah saat ini.
“Kami dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang menginisiasi gerakan ini. Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami nilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini,” ujar Abdul saat ditemui di lokasi demo.
Abdul menyebutkan bahwa para mahasiswa membawa beberapa tuntutan, antara lain:
- Menghentikan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri.
Menurutnya, frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo selama masa pemerintahannya lebih tinggi dibandingkan pemimpin sebelumnya. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kembalinya praktik-praktik Orde Baru, terutama terkait penguatan dwifungsi TNI dan Polri.
“Kami menyoroti, apa yang kami nilai sebagai gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut dikaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI serta regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia secara luas.
Tinggalkan Balasan