BANDUNG, forumnusantaranews.com
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai bahwa pengurangan dana transfer daerah tidak otomatis menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada sekitar Rp 50 triliun yang beredar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki peran penting dalam memengaruhi perekonomian masyarakat.
“Jika dana sebesar Rp 5,7 triliun yang ada di APBD Jawa Barat biasanya digunakan untuk anggaran infrastruktur dan kebutuhan lainnya,” ujarnya saat ditemui di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, pada Kamis (2/10/2025).
Menurut Dedi, dana dari MBG memiliki sifat yang berbeda dengan dana APBD. Dana tersebut langsung berputar di masyarakat dan bisa menjadi penggerak roda ekonomi rakyat, terutama jika dikelola dengan baik.
“Karena dana sebesar Rp 50 triliun itu beredar di Jawa Barat karena adanya program MBG, maka jika dikelola dengan benar, dapat membantu membangun sistem ekonomi kerakyatan, meningkatkan produktivitas pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta membuat anak-anak sekolah lebih produktif,” kata Dedi.
Ia menekankan bahwa kunci utama agar dana tersebut memberikan dampak positif pada perekonomian adalah melalui pengelolaan dan distribusi yang tepat. Tujuannya adalah agar dana tersebut tidak jatuh pada tangan segelintir pihak atau praktik monopoli.
“Kami ingin menghindari hal tersebut, sehingga minggu depan akan dilakukan MoU. Kami tidak setuju jika mata rantai ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal besar,” ujarnya.
Dedi menambahkan bahwa jika dana sebesar Rp 50 triliun dari MBG berputar di kalangan masyarakat, dampaknya bisa mengimbangi hilangnya dana sebesar Rp 5,7 triliun dari dana transfer daerah.
“Pendongkrak ekonomi ini sangat penting. Jika kita kehilangan Rp 5,7 triliun, tetapi dana sebesar Rp 50 triliun beredar di masyarakat, maka itu cukup signifikan. Namun, jika dana tersebut hanya berputar di kalangan tertentu, maka bisa berdampak negatif, seperti monopoli, yang akhirnya bisa menjadi bumerang,” tegasnya.
Untuk itu, Dedi mendorong agar dapur MBG didekatkan dengan sekolah agar orang tua siswa dapat mengetahui dari mana pasokan bahan bakunya berasal. Keberadaan dapur tersebut tidak hanya sebagai tempat penyedia makanan sehat bagi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak siklus ekonomi masyarakat sekitar.
“Makanya harapan saya adalah dengan mendekatkan dapur MBG ke sekolah, ini akan membantu mendekatkan mata rantai pasar, sehingga orang tua siswa bisa mengetahui asal pasokan bahan bakunya,” tutur Dedi.
Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan MBG akan diawasi melalui MoU dengan sejumlah pihak terkait. Selain untuk memastikan kualitas bahan baku, hal ini juga bertujuan agar makanan yang diberikan tetap terjaga kualitasnya.
“MBG sudah dilakukan koordinasi dengan Gubernur, nanti akan ada MoU. Dalam MoU tersebut akan ada satgas yang melakukan pengawasan,” pungkas Dedi.
Tinggalkan Balasan