Keterlibatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pertemuan KKSS
Pada awal bulan September 2025, jajaran pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menggelar acara silaturahmi rutin. Acara yang berlangsung pada Senin (1/9/2025) dihadiri oleh sejumlah pengurus seperti Andi Rukma Nurdin, Andi Bohar sebagai Wakil Ketua Umum KKSS, Aziz Wellang sebagai Wakil Bendahara Umum, serta staf sekretariat. Di antara peserta acara ini juga terdapat Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal KKSS.
Dalam forum tersebut, biasanya ada kegiatan tambahan berupa permainan domino. Menurut Karding, permainan ini sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dan digunakan sebagai sarana mempererat kebersamaan. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hadir sebagai tamu undangan. Kehadirannya merupakan agenda pertemuan santai yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Karding menyampaikan bahwa percakapan dengan Raja Juli berlangsung hingga menjelang tengah malam, sekitar pukul 23.30 WIB. Saat hendak meninggalkan lokasi, jalur keluar melewati ruang tempat sejumlah pengurus sedang bermain domino. Di situlah Raja Juli diajak bergabung oleh Aziz Wellang dan Andi Bohar.
“Beliau ikut bermain dua set bersama saya, Aziz, dan Andi. Saat itu sempat ada yang mengambil foto dan membagikannya ke grup WhatsApp,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa selama permainan berlangsung, Menteri Kehutanan hanya berinteraksi dengannya. Setelah selesai bermain, beliau langsung pamit pulang tanpa berdiskusi lebih lanjut dengan peserta silaturahmi.
Menanggapi pertanyaan media, Karding mengaku baru mengetahui rekam jejak Aziz Wellang setelah foto pertemuan tersebut ramai diperbincangkan. Awalnya ia tidak tahu ada masalah hukum yang pernah melibatkan Aziz. Baru setelah ditelusuri, ia mendapat informasi bahwa status tersangka Aziz dalam kasus pembalakan liar sudah dihentikan.
Harta Kekayaan Abdul Kadir Karding
Abdul Kadir Karding diketahui melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan data di elhkpn.kpk.go.id pada 10 November 2024. Berdasarkan laporan yang dibuat kala ia masih berstatus anggota DPR RI, Abdul Kadir Karding memiliki total kekayaan sebesar Rp. 16.355.469.823.
Berikut rincian harta kekayaan Abdul Kadir Karding berdasarkan laporannya:
A. Tanah dan Bangunan
Total kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai Rp 14.274.608.000 dengan rincian:
– Tanah seluas 204 m2 di Kabupaten/Kota Pati: Rp. 127.600.000
– Tanah seluas 3213 m2 di Kabupaten/Kota Demak: Rp. 803.250.000
– Tanah seluas 106 m2 di Kota Jakarta Selatan: Rp. 1.330.958.000
– Tanah dan Bangunan seluas 442 m2/140 m2 di Kabupaten/Kota Semarang: Rp. 663.000.000
– Tanah seluas 252 m2 di Kota Palu: Rp. 756.000.000
– Tanah seluas 304 m2 di Kota Palu: Rp. 912.000.000
– Tanah seluas 499 m2 di Kota Palu: Rp. 499.000.000
– Tanah seluas 1161 m2 di Kota Palu: Rp. 1.161.000.000
– Tanah seluas 840 m2 di Kabupaten/Kota Semarang: Rp. 630.000.000
– Tanah seluas 288 m2 di Kabupaten/Kota Semarang: Rp. 230.400.000
– Tanah seluas 5026 m2 di Kota Palu: Rp. 1.005.200.000
– Tanah seluas 200 m2 di Kota Semarang: Rp. 300.000.000
– Tanah seluas 1240 m2 di Kabupaten/Kota Kudus: Rp. 620.000.000
– Tanah seluas 450 m2 di Kota Palu: Rp. 90.000.000
– Tanah seluas 330 m2 di Kota Palu: Rp. 198.000.000
– Tanah seluas 1738 m2 di Kota Palu: Rp. 347.600.000
– Tanah dan Bangunan seluas 320 m2/270 m2 di Kabupaten/Kota Semarang: Rp. 1.120.000.000
– Tanah seluas 788 m2 di Kabupaten/Kota Semarang: Rp. 3.152.000.000
– Tanah seluas 294 m2 di Kabupaten/Kota Pati: Rp. 117.600.000
– Tanah seluas 211 m2 di Kabupaten/Kota Pati: Rp. 211.000.000
B. Alat Transportasi dan Mesin
Total kekayaan berupa alat transportasi dan mesin mencapai Rp. 859.000.000, dengan rinciannya:
– Mobil Nissan Grand Livina Minibus Tahun 2009: Rp. 100.000.000
– Motor Honda Phantom Sepeda Motor Tahun 2003: Rp. 9.000.000
– Mobil Hyundai Palisade Minibus Tahun 2022: Rp. 750.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya
Rp. 556.700.000
D. Surat Berharga
Rp. 0
E. Kas dan Setara Kas
Rp. 665.161.823
F. Harta Lainnya
Rp. 0
Total harta kekayaan Abdul Kadir Karding mencapai Rp. 16.355.469.823 tanpa hutang.
Pentingnya Transparansi dalam Aktivitas Publik
Kisah pertemuan santai di posko KKSS pada 1 September 2025 sebetulnya mencerminkan hal yang lumrah: sebuah silaturahmi organisasi yang diwarnai dengan permainan domino, bagian dari tradisi yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar. Namun, ketika peristiwa ini menyeret nama pejabat publik dan seseorang yang pernah berhadapan dengan hukum, narasi sederhana itu berkembang menjadi sorotan media.
Di sinilah letak pentingnya transparansi. Kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam acara tersebut sesungguhnya hanya bagian dari pertemuan pribadi yang kebetulan berlangsung di lokasi kumpul KKSS. Keterangan yang disampaikan Karding menegaskan bahwa momen itu tidak lebih dari agenda silaturahmi yang berujung pada obrolan santai dan sebentar bermain domino.
Namun, publik kerap menafsirkan gambar lebih luas dari yang sebenarnya. Foto-foto yang beredar di grup WhatsApp lalu memunculkan pertanyaan: apakah pertemuan itu sekadar pertemanan, atau ada hal lain di baliknya? Dalam konteks inilah, penting untuk memisahkan fakta dengan asumsi.
Fakta yang bisa diverifikasi adalah Aziz Wellang, salah satu peserta domino, sudah tidak lagi berstatus tersangka setelah kasus hukumnya dihentikan secara resmi oleh aparat penegak hukum pada Februari 2025.
Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa figur publik, khususnya pejabat negara, akan selalu berada di bawah sorotan. Hal-hal kecil, seperti ikut bermain domino di sela-sela pertemuan, bisa saja menimbulkan tafsir berlapis jika dikaitkan dengan isu-isu yang lebih besar.
Di satu sisi, ada nilai budaya yang patut dilestarikan, yakni kebersamaan lewat permainan tradisional. Di sisi lain, ada tuntutan keterbukaan dan kehati-hatian dalam menjaga persepsi publik. Objektivitas diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam rumor atau penilaian sepihak. Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap pejabat maupun tokoh masyarakat tetap transparan dalam setiap aktivitasnya, agar publik memperoleh informasi yang jernih tanpa dipengaruhi kabar simpang siur.
Tinggalkan Balasan