Forumnusantaranews.com Banyuwangi – Dinas Pu (Ckpp) Banyuwangi bersama kementrian Pekerjaan Umum (PU) menindak lanjuti dan perencanaan pengelolaan Pondok Pesantren dalam kepengurusan Persetujuan Bangunan Gedung ( PBB) dan sertifikat Laik fungsi (SLF).
“Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mencanangkan Pesantren Aman di Pendopo Sabha Swagata Blambangan saat kick off Hari Santri Nasional pada 20 Oktober 2025 lalu.
“Mengelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur Bangunan yang sesuai standart pemkab Banyuwangi. Memastikan lingkungan belajar santri aman dan layak, salalh satunya dengan menjamin fasilitas insfrastruktur baik gedung belajar, maupun asrama yang yaman dan sesuai standar,,”ucapnya Ipulk Fiestiandani selaku bupati banyuwangi. Senin ( 3/11/2025) lalu
Masih kata Ipuk Fiestiandani menyampaikan, “Pelu adanya Pendampingan guna memastikan bangunan gedung di wilayah banyuwangi termasuk pondok pesantren di bangun dan digunakan secara aman, serta memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF , oleh karena itu Pemkab dan juga dinas terkait akan siap membantu pengurusannya, silakan berkonsultasi dengan dinas Pu,” ujarnya Ipuk.
Plt Kepala Dinas PU CKPP, Suyanto Waspo Tondo, menjelaskan PBG adalah dokumen yang harus ada sebelum pembangunan gedung dimulai. Sedangkan SLF menyatakan bahwa gedung yang sudah selesai dibangun telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Juga membuka ruang konsultasi bagi pondok pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan maupun mengurus PBG dan SLF-nya..
“Pemkab akan memfasilitasi dan mendampingi dalam pengurusan PBG dan SLF pondok pesantren,”ujarnya.
Diterus yayan sapaan akrabnya ,menyatakan,” masyarakat dan pengelola ponpes bisa datang langsung ke Dinas PU atau Mall Pelayanan Publik untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kami siap memberikan pendampingan setiap saat. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama agar santri bisa belajar dengan aman dan orang tua pun tenang,” Tegasnya.
Tinggalkan Balasan