Tantangan Pendidikan Hukum di Indonesia
Kondisi hukum di Indonesia saat ini memang tidak sepenuhnya stabil. Masih banyak kasus yang terjadi, seperti korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Banyak orang berpikir bahwa hukum justru dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Hal ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.
Dr Mas Putra Zenno J, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), menjelaskan bahwa STHB menghadapi tantangan besar dalam melatih lulusannya agar mampu menerapkan hukum secara benar dan tidak menyimpang dari aturan. Menurutnya, kembali membangun kepercayaan publik terhadap hukum adalah hal yang sangat sulit.
“Jumlah program studi, fakultas, dan sekolah hukum terus meningkat. Namun, bagaimana caranya agar prodi, fakultas, dan sekolah hukum tersebut tidak hanya menjadi bisnis? Saat ini, tidak mudah untuk membentuk mahasiswa hukum yang bisa diandalkan dan tidak melakukan praktik jual beli hukum,” ujar Zenno seusai pelantikan Ketua dan Wakil Ketua STHB Masa Bakti 2025-2029 di Kampus STHB, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin 17 November 2025.
Zenno kini menjabat sebagai Ketua STHB periode 2025-2029 bersama tiga wakil ketua, yaitu Agung Sujati Winata, SH., MH. (Wakil Ketua I), Dr Emaliawati (Wakil Ketua II), dan Dr Meliyani Sidiqah (Wakil Ketua III). Zenno mengakui adanya berbagai tantangan di tengah dinamika pendidikan hukum yang berkembang pesat.
Salah satu tantangan utama adalah persaingan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang memiliki kuota penerimaan mahasiswa baru yang sangat besar. Hal ini berdampak langsung pada perguruan tinggi swasta (PTS). “Kami berharap ada pembatasan jumlah penerimaan mahasiswa baru di PTN. Meskipun begitu, PTN masih memiliki dukungan dari pemerintah, sedangkan kami harus mandiri,” ujarnya.
Selain itu, kata Zenno, STHB harus menjadi perguruan tinggi yang memiliki dampak nyata. Artinya, apa yang diajarkan tidak hanya berasal dari sisi teori, tetapi juga dari pengalaman praktis dan keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Dengan demikian, lulusan STHB dapat terserap dengan baik di dunia kerja.
Prof Dwidja Priyatno, Ketua Yayasan Universitas Bandung, menegaskan bahwa STHB merupakan sekolah hukum tertua di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya STHB menjadi contoh dan panduan dalam pendidikan hukum di seluruh tanah air.
Tantangan Pendidikan Hukum yang Terus Berkembang
Pendidikan hukum di Indonesia terus mengalami perubahan. Perkembangan ini memberikan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan hukum, termasuk STHB. Salah satu isu utama yang muncul adalah kesenjangan antara jumlah lembaga pendidikan hukum yang semakin banyak dengan kualitas pendidikan yang belum merata.
Dalam konteks ini, STHB berupaya keras untuk menjaga standar pendidikan yang baik. Selain itu, lembaga ini juga berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga kemampuan praktis yang siap diaplikasikan di masyarakat.
Beberapa langkah telah diambil untuk memperkuat posisi STHB sebagai salah satu lembaga pendidikan hukum yang unggul. Misalnya, kolaborasi dengan praktisi hukum, pelatihan soft skills, dan program magang yang terstruktur. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan STHB mampu bersaing di pasar kerja dan menjadi agen perubahan dalam sistem hukum Indonesia.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Hukum
Dari segi visi, STHB ingin menjadi model pendidikan hukum yang berkelanjutan dan berdampak positif. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga ini terus berupaya meningkatkan kualitas kurikulum, memperluas jaringan kerja sama, serta mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar.
Selain itu, STHB juga berharap bisa menjadi tempat yang mampu menciptakan generasi hukum yang berintegritas, berwawasan luas, dan mampu menghadapi tantangan di era digital. Dengan begitu, lulusan STHB akan menjadi tulang punggung dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
Kepemimpinan baru di STHB diharapkan mampu membawa institusi ini ke arah yang lebih baik. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, STHB bisa menjadi contoh bagi lembaga pendidikan hukum lainnya di Indonesia.
Tinggalkan Balasan