Proses Pemulihan Bencana di Sumatera Membutuhkan Waktu dan Anggaran Besar
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa proses pemulihan pascabanjir bandang dan tanah longsor di Sumatera memerlukan waktu yang cukup lama serta anggaran yang sangat besar. Ia mengakui belum bisa memastikan kapan seluruh rekonstruksi dan pemulihan lingkungan akan selesai.
“Harus dilakukan studi yang lebih lengkap. Memang butuh waktu dan anggaran yang juga tidak sedikit,” ujar AHY saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada Kamis, 11 Desember 2025.
Fokus pada Penyelamatan dan Tanggap Darurat
Saat ini, pemerintah masih memfokuskan upaya pada penyelamatan warga serta penanganan tanggap darurat. Setelah kondisi mulai membaik, proses pendataan dan perencanaan rinci terhadap infrastruktur yang rusak akan dilakukan secara bertahap.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan, pembangunan kembali fasilitas publik di tiga provinsi terdampak akan mengedepankan kajian komprehensif. Hal ini penting agar konstruksi baru memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap bencana.
“Kita harus mengembalikan tata ruang yang berdaya tahan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas lainnya harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Estimasi Anggaran Pemulihan Mencapai Triliunan Rupiah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto, sebelumnya melaporkan bahwa estimasi kebutuhan dana untuk pemulihan kerusakan akibat banjir di Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun. Perkiraan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh pada 7 Desember 2025.
BNPB mencatat Aceh membutuhkan biaya paling besar, yaitu sebesar Rp 25,41 triliun. Hingga 7 Desember, sebanyak 37.546 rumah tercatat hilang tersapu banjir maupun mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Kerusakan juga terjadi pada jembatan, jalan, rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta lahan pertanian, perkebunan, dan tambak.
Untuk Sumatera Utara, estimasi anggaran pemulihan mencapai Rp 12,88 triliun. Adapun Sumatera Barat diperkirakan membutuhkan Rp 13,52 triliun.
Kondisi di Sumatera Barat Masih Memerlukan Perhatian Khusus
Meski kondisi di Sumatera Barat mulai membaik, Suharyanto menyebut dua kabupaten masih memerlukan penanganan khusus, yakni Pesisir Selatan dan Agam, karena masih terdapat lima nagari dan sejumlah kecamatan yang terisolasi. BNPB menyampaikan bahwa data kebutuhan anggaran masih bersifat sementara dan terus diperbarui.
Tantangan dalam Proses Pemulihan
Proses pemulihan di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana tidak hanya melibatkan anggaran besar, tetapi juga tantangan teknis dan logistik. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat setempat dalam proses pemulihan.
Selain itu, pentingnya memperkuat infrastruktur agar tidak mudah rusak saat menghadapi bencana alam di masa depan. Ini termasuk memperhatikan tata ruang, pengelolaan air, dan perlindungan lingkungan.
Langkah Jangka Panjang
Pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dalam beberapa bulan ke depan, diperlukan evaluasi berkala terhadap progres pemulihan dan penyesuaian anggaran jika diperlukan. Selain itu, perlu adanya program penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan mereka dalam proses pemulihan.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pemulihan di Sumatera dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan