Kebijakan Registrasi Pelanggan Seluler dengan Teknologi Pengenalan Wajah
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang merancang kebijakan baru terkait registrasi pelanggan seluler yang akan menggunakan teknologi pengenalan wajah. Dengan penerapan ini, setiap pelanggan harus melakukan verifikasi melalui fitur face recognition sebagai bagian dari proses registrasi. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
Sebelumnya, pemerintah akan memberikan masa transisi selama enam bulan sejak awal tahun depan, yaitu 1 Januari 2026. Masa transisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelanggan siap mengikuti aturan baru tersebut. Pada periode ini, pelanggan dapat memilih metode registrasi berbasis NIK atau langsung melalui verifikasi wajah.
Perbedaan dengan Regulasi Sebelumnya
Regulasi ini berbeda dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/2021 yang mewajibkan pengguna meregistrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Namun, metode ini sering kali disalahgunakan untuk tujuan kriminal seperti SMS spam hingga penipuan. Dengan adanya sistem pengenalan wajah, diharapkan bisa mengurangi risiko penyalahgunaan data dan meningkatkan keamanan layanan telekomunikasi.
Apa Itu Face Recognition?
Face recognition atau pengenalan wajah adalah teknologi biometrik yang bekerja dengan mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang melalui karakteristik unik pada wajah. Sistem ini memindai pola wajah, seperti jarak antar mata, bentuk hidung, hingga kontur wajah, lalu mencocokkannya dengan data yang tersimpan dalam basis data. Setiap wajah memiliki ciri khas yang unik, sehingga teknologi ini dinilai memiliki tingkat akurasi tinggi dalam proses verifikasi identitas.
Dalam konteks registrasi SIM Card, face recognition digunakan untuk memastikan bahwa nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemilik yang sah. Proses ini bertujuan mencegah penyalahgunaan nomor oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan identitas palsu atau peminjaman data. Dengan demikian, setiap nomor ponsel dapat ditelusuri secara jelas kepada satu individu, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengguna layanan telekomunikasi.
Urgensi Penggunaan Face Recognition
Komdigi menilai kebijakan ini penting untuk memutus rantai penipuan digital yang semakin marak. Hingga September 2025, jumlah pelanggan seluler yang telah tervalidasi tercatat melampaui 332 juta nomor. Di sisi lain, data Indonesia Anti Scam Center (IASC) menunjukkan terdapat 383.626 rekening yang dilaporkan terkait penipuan, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp4,8 triliun.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa hampir seluruh pola kejahatan siber memanfaatkan nomor ponsel sebagai sarana utama. “Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” ujar Edwin di Jakarta.
Persiapan Operator Seluler
Sementara itu, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) memastikan seluruh operator seluler telah siap mengimplementasikan kebijakan registrasi berbasis biometrik tersebut. Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2026 pelanggan baru dapat memilih metode registrasi menggunakan NIK seperti saat ini atau langsung melalui verifikasi wajah.
“Ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu registrasi lagi,” tegas Marwan. Ia menambahkan, mulai 1 Juli 2026 proses registrasi pelanggan baru akan sepenuhnya menggunakan sistem biometrik. ATSI juga menekankan bahwa kebijakan ini diterapkan secara bertahap dan tidak bersifat memaksa pada fase awal, sehingga memberi ruang adaptasi bagi masyarakat maupun operator.
ATSI pun menyebut para operator telah lebih dulu menerapkan validasi biometrik untuk layanan penggantian SIM card di gerai, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta mengadopsi standar keamanan data internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan baru ini dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan keamanan layanan telekomunikasi di Indonesia.
Tinggalkan Balasan