Kunjungan ASEAN-UK Green Transition Fund ke Pulau Bengkalis
Program lingkungan Britania Raya untuk percepatan transisi di kawasan ASEAN menuju ekonomi bersih dan berketahanan iklim, ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF), melakukan kunjungan ke kawasan mangrove di Pulau Bengkalis, Riau. Selama lima hari, kunjungan tersebut dirangkai dengan berbagai kegiatan bertajuk Pilot Project Visit Field for ASEAN.
Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas seperti lokakarya pengumpulan data, asesmen gender, validasi tutupan lahan, pelatihan standar karbon global, perencanaan monitoring, dan pemodelan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) digunakan dalam setiap kegiatan. Perempuan, penyandang disabilitas, maupun kelompok minoritas seperti Suku Akit dilibatkan sebagai narasumber.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai praktik solusi berbasis alam terbaik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Communication and Reporting Officer, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yoseph Wihartono, pada Kamis, 19 Februari 2026.
Selain itu, kunjungan juga disertai pelatihan bertajuk Capacity Training Carbon Project bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat. Materi yang diberikan mencakup standarisasi karbon, mekanisme pembagian manfaat, penilaian risiko, hingga kelayakan finansial.
Kunjungan tersebut difasilitasi oleh Southeast Asia Climate and Nature-based Solutions (The SCeNe) Coalition, sebuah koalisi organisasi lingkungan yang menjadi pelaksana teknis dan mitra strategis ASEAN-UK GTF. Di dalamnya termasuk lembaga nonpemerintah The Nature Conservancy (TNC) dan Wahana Riset Indonesia (WRI). Koalisi ini mendukung organisasi lokal untuk mempercepat dan meningkatkan solusi berbasis alam terpadu, mulai dari konservasi, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan mekanisme pembiayaan.
Pulau Bengkalis, tepatnya Desa Teluk Pambang, dipilih sebagai salah satu lokasi studi kasus dalam program tersebut karena dinilai berhasil mengimplementasikan pendekatan solusi berbasis alam pada konservasi ekosistem mangrove. Melalui pendampingan YKAN, laju degradasi mangrove dapat ditekan hingga 96 persen dari semula 27 hektare per tahun (2016–2021) menjadi satu hektare per tahun (2022–2024).
Sekretaris Camat Bantan, Kabupaten Bengkalis, Rizki Subagia Efendi, menyampaikan rasa bangganya karena konservasi mangrove di daerahnya mendapat perhatian nasional dan internasional. Menurutnya, keberhasilan yang diraih hasil kerja keras bersama, terutama LPHD (lembaga pengelola hutan desa) Teluk Pambang dan YKAN. “Pemerintah Kecamatan Bantan akan terus mendukung pengelolaan mangrove di Desa Teluk Pambang,” ujarnya.
Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menegaskan bahwa menjaga mangrove adalah tentang keadilan sosial sekaligus pemulihan alam. “Setiap suara termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan harus didengar dan dilibatkan,” katanya.
Nature-based Solutions (NbS) Financing Research Lead WRI, Mila Rizqiani, menyampaikan hal senada. Menurutnya, prinsip GEDSI perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. “Manfaat ekonomi dan perlindungan pesisir harus dirasakan semua warga, bukan hanya kelompok dominan,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan