Forumnusantaranews.com- Pamekasan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) kabupaten Pamekasan pada tahun ini melaksanakan secara Virtual selama 2 hari sejak hari Rabu(24-11-2021) Sampai hari Kamis (25-11-2021).
Pada acara tersebut di hadiri Team Leader OSP 3 Jawa timur Bapak Abdussalam S,Sos.M.KP dan turut hadir pula PPK wilayah 1 Balai Prasarana Permukiman wilayah (BPPW) Ibu Rekyan Puruhitasari sekaligus membuka acara LOKAKARYA beliau Menyampaikan bahwa pekerjaan yang sudah di laksanakan di kabupaten Pamekasan dapat dipelihara dan dirawat oleh kelompok manfaat dan pemelihara (KPP) dari hasil pembagunan yang sudah di laksanakan.
“Selain itu kelembagaan ini dapat di perkuat oleh dukungan pemerintah kabupaten Pamekasan lewat Pokja PKP dan forum PKP, harapannya adalah untuk forum PKP sudah siap untuk membentuk sebagai visi misi kawasan Permukiman berserta pencegahan adanya kumuh kembali.
Kegiatan ini diikuti oleh beberapa unsur OPD kabupaten Pamekasan meliputi Dinas BAPPEDA,DPRKP dan dinas Lingkungan hidup,unsur kecamatan,Lurah/ kepala desa,BKM,tim fasilitator,Media dan perguruan tinggi,tim Korkot Cluster 04 Surabaya dan OSP 3 Jawa timur.
Pada pelaksanaan LOKAKARYA hari pertama ini, menghadirkan narasumber dari Dinas BAPPEDA (Kebijakan Daerah dalam penanganan kumuh) Askot mandiri kabupaten Pamekasan (Target dan capaian program penanganan kumuh dalam program KOTAKU) dan BKM Potre Koneng kelurahan Kangenan (Best Practise kelurahan Kangenan)
Diskusi LOKAKARYA ini di laksanakan secara panel,salah satu pemateri dalam lokakarya pada hari pertama disampaikan adalah kebijakan daerah dalam penanganan Kumuh, materi ini disampaikan oleh Kasubid permukiman dan infrastuktur BAPPEDA bapak Andri Isfaraini,SP, beliau menjelaskan penanganan kumuh kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 2 yaitu,luasan kumuh sesuai SK lama bupati tahun 2015 dengan total 60.91HA dengan 7 kelurahan/desa yang ada di kecamatan Pamekasan.
Pada akhir tahun 2019 sudah tuntas, beliau menjelaskan penuntusan luasan kumuh, tersebut berkad intervensi kegiatan KOTAKU ( BDI tahun 2018 & BPM tahun 2019) dan kalaborasi dengan pendataan APBD 1 dan APBD 2 yang kedua, sesuai SK baru Bupati tahun 2019 dengan total 244,75 HA yang tersebar di 8 kecamatan di kabupaten Pamekasan proges pengurangan kumuh SK yang baru ini masih belum final,tapi yang pasti inzaallah pada akhir tahun ini akan terjadi pengurangan kumuh.
“Beliau juga menjelaskan, untuk program Prioritas RP JMD 2018-2023 kabupaten Pamekasan adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastuktur, prioritas infrastuktur antara lain adalah kegiatan air minum, peningkatan jalan, sanitasi for All dan RTH ( Ruang terbuka hijau) kegiatan tersebut akan dilakukan berbasis pada penataan kawasan yang outcomenya adalah menuju ” Pamekasan Cantik “pungkasnya (HK)
Tinggalkan Balasan