mediaawas.com
Berikut adalah rekam jejak Said Didu yang berani membongkar mafia tambang di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga menyinggung nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat.
Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis (12/6/2025), yang dikutip Wartakotalive.com.
Menurut Said Didu, jika tidak dibekingi oleh orang-orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat.
Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang.
Dia pernah dipertimbangkan sebagai kandidat kuat untuk posisi Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada tahun 2015, namun gagal karena dihalangi oleh mafia tambang.
Saat itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan membersihkan para mafia tambang tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Said Didu mencoba membongkar dalang di balik mafia pertambangan di Raja Ampat.
Said Didu juga menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut.
Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa.
Cara kerjanya, Bahlil membuat PT Gag Nikel Tbk tampil baik sehingga warga Indonesia tidak memperhatikan empat usaha tambang lainnya.
“Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik,” ungkap Said Didu dikutip dari Tribunnews.com.
“Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus,” katanya.
“Sesampai di Jakarta, langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini,” tambahnya.
Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sepertinya Presiden Prabowo membaca ‘ini memang nakal ini anak’,” ujarnya.
Selain itu, Said Didu mengungkap PT Kawei Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah perusahaan milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma.
“Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga, tapi saya lupa yang mana,” jelasnya.
“Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil,” lanjut Said Didu.
“Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan,” imbuhnya.
“Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal,” ujarnya lagi.
“Diketahui dia nakal, jadi dia ingin menutupi empat kesalahan lainnya, karena ada sembilan naga di sana,” Ungkap Said Didu.
“Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo,” tegasnya.
Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang.
Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini.
“Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang, itu adalah menteri yang berpengaruh,” tegas Said Didu.
“Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari,” jelasnya.
Abraham Samad juga membenarkan perubahan Undang-Undang tersebut.
“Betul saya ingat,” ujar mantan Ketua KPK itu.
Said Didu juga mengingatkan bahwa saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, hal ini membuat segalanya lebih mudah bagi perusahaan pertambangan, karena mereka tidak perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
“Selanjutnya jika masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua,” katanya.
“Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini,” tegasnya.
“Oleh karena itu kepada seluruh rakyat Indonesia, sudahlah Jokowi memang ini menjual negara ini,” ucapnya berkali-kali.
Tidak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.
“Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua,” jelasnya.
Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggungjawab atas kerusakan alam di Indonesia.
Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi sendiralah, Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN.
“Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan,” tegas Said Didu.
“Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. (Saat itu) izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhut ke Bahlil mulai 2022,” jelasnya.
Said Didu menegaskan bahwa sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.
Said Didu juga meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua tindakan yang dilakukan oleh Bahlil.
Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial.
Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung.
Hasilnya, empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut.
Berikut di antaranya, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.
Riwayat Said Didu
Said Didu memang sudah lama dikenal sangat vokal dalam mengkritik pemerintah.
Karier pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Sementara karier birokratnya dirintis dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut.
Nama orang tersebut mulai lebih sering muncul di media massa nasional sejak ditunjuk menjadi Sekretaris Kementerian BUMN. Dia juga pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.
Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah di antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).
Alumni Teknik Industri Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga pernah menempati posisi sebagai direktur di PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.
Di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintahan tahun 2014-2016. Dia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said.
Pada tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting. Pencopotannya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RUPSLB Bukit Asam.
Kementerian BUMN saat ini beralasan, bahwa pencopotan dari kursi Komisaris Bukit Asam dilakukan karena Sidu Didu dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.
Said Didu pernah menjadi sorotan saat dirinya memutuskan untuk mundur sebagai PNS pada 13 Mei 2019.
Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.
Tercatat, dia telah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.
Langkah berseberangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu saat dirinya menerima tawaran dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.
Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.
Pada saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia melalui PT Inalum bisa merugikan negara.
Artikel ini telah tayang di
Surya.co.id
Tinggalkan Balasan