Doc : Ilustrasi gambar
Forumnusantaranews.com- Terkait adanya indikasi dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) di Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta. Sutisna Sonjaya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) ikut menyoroti adanya indikasi dugaan penyimpangan tersebut.
Menurutnya, DPC Pospera saat pertama pertemuan penggunaan anggaran BBM dihitung bersama dengan DLH ada selisih kurang lebih Rp 800 juta dari anggaran Rp 6,1 Miliar tahun 2024. Kemudian, DPC Pospera Purwakarta menyampaikan temuan yang dianggap mengindikasikan adanya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Ketua DPC Pospera, Sutisna Sonjaya,mengatakan, bahwa pihak DLH mengaku dalam pertemuan ke dua ini, anggaran BBM tahun 2024 sudah terserap semua.
” Ini kan aneh,jadi selisihnya uang itu larinya kemana”ungkap Tisna saat melakukan Audien ke Dinas Lingkungan Hidup, Jumat,(31/1/2025).
Pospera mencatat, adanya ketidaksesuaian antara jumlah BBM yang dilaporkan dengan konsumsi yang seharusnya.
“Ini sangat mencurigakan. Kami menduga ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Tisna menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan, terutama dalam hal yang berhubungan dengan keberlanjutan.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika perlu, kami tidak segan-segan untuk melaporkan temuan ini ke pihak aparat penegak hukum (APH) agar diusut secara tuntas,” kata Tisna.
Doc : DPC Pospera saat melakukan Audien ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Menurutnya, setiap penghematan yang bisa dilakukan dari penggunaan anggaran BBM yang efisien bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar Aparat Penegak Hukum segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran BBM di DLH. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,”tegasnya.
Sementara itu, kata Tisna, Sekretaris Dinas LH, Kosasih, mengatakan bahwa dirinya baru menjabat Sekdis sejak Juli jadi hanya meneruskan anggaran yang sudah berjalan, dan setelah melakukan pengecekan lapangan, terdapat pemangkasan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi mobil operasional dan jarak tempuh yang seharusnya.
“Kami melakukan evaluasi ulang terkait pemangkasan ini, yang lebih mengarah kepada penghematan dan penurunan anggaran, Kami tidak memiliki niat untuk menyalahgunakan anggaran, semua laporan sudah disusun berdasarkan data nyata yang dapat dipertanggungjawabkan, walau hasil di awal ada temuan tapi sudah dibereskan,” ucap Tisna menirukan apa yang disampaikan Sekdis LH Kosasih saat DPC Pospera melakukan audien ke kantor Dinas LH.
Dalam kegiatan audien DPC Pospera ke Dinas LH dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Diki, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kosasih serta Kepala Bidang Persampahan DLH, Anggoro Budiyanto.
Tinggalkan Balasan