Forum Nusantara
– Pendidikan tinggi sepertinya masih jadi sebuah kemewahan bagi anak-anak Papua. Pasalnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di wilayah paling Timur Indonesia ini masih sangat rendah.
Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV, tercatat bahwa APK pendidikan tinggi di tanah Papua hanya sebesar 11 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 35 persen. Hal ini berarti hampir 89 persen anak muda Papua belum menikmati pendidikan tinggi.
Diketahui Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, pemerataan pendidikan di Papua masih menjadi tantangan. Berbagai masalah ini didasari oleh faktor geografis, keterbatasan ekonomi, serta akses terhadap infrastruktur pendidikan.
Seperti yang dialami anak-anak muda dari tujuh suku di Teluk Bintuni, Papua Barat. Mereka harus mengubur mimpi kuliah karena tantangan logistik dan biaya.
Sebagai langkah nyata dalam mengatasi ketimpangan ini dan mendorong pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) bersama pemerintah daerah meluncurkan Kartu Teluk Bintini Smart dan melakukan kesepakatan pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni (UNIMUTU).
“Sudah saatnya kita berhenti beralasan bahwa Teluk Bintuni adalah daerah terpencil. Justru dari keterpencilan itu harus tumbuh semangat untuk mandiri, semangat untuk maju,” ujar Fauzan dalam keterangannya, Minggu (15/6).
Kartu Teluk Bintini Smart ini, katanya, adalah fasilitas pendidikan berbasis afirmasi yang ditujukan untuk putra-putri asli Papua. Kartu ini mencakup pembiayaan biaya kuliah, biaya hidup, hingga biaya perumahan. Dengan bantuan ini, diharapkan anak-anak dapat fokus pada proses belajar.
Sementara itu, terkait pembangunan UNIMUTU, Fauzan berharap dapat meningkatkan APK di tanah Papua. Yang kemudian dapat meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. UNIMUTU sendiri hadir sebagai perguruan tinggi ke-127 di tanah Papua dan menjadi bagian dari jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah yang kini telah mencapai lebih dari 160 institusi secara nasional.
Dia turut menekankan pentingnya membangun Papua secara inklusif, yakni dengan menempatkan pendidikan dan pembangunan manusia sebagai prioritas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemendikti Saintek untuk mendorong hadirnya kampus-kampus berbasis komunitas di daerah 3T.
“Sejalan dengan tujuan tersebut, kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah membuka jalan. Fasilitas telah disiapkan. Kini saatnya lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam misi besar ini,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV, Suriel Mofu mengungkapkan, nantinya, UNIMUTU akan mendapat dukungan penuh berupa pembinaan mutu. Termasuk, akses ke program KIP Kuliah setelah akreditasi institusi rampung.
Dia turut berharap UNIMUTU bisa menjadi pusat pencerahan dan pemberdayaan lokal. Mengingat, dari sekitar 93 ribu lulusan sarjana yang dihasilkan dalam 7 tahun terakhir di Papua, mayoritas belum kembali mengabdi ke kampung halamannya.
Tinggalkan Balasan